Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepala daerah dapat menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara efektif agar alokasi dana dapat diterima tepat sasaran kepada penerima manfaat.
"Ini juga sudah disampaikan Presiden berkali-kali, jangan hanya melakukan sent program, tapi pastikan juga delivered pada masyarakat," ujarnya di sela Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat.
Dalam rakor tersebut, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu, menyerahkan DIPA guna menjalankan program prioritas pembangunan nasional 2019-2024 untuk mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045.
Penyerahan DIPA kepada bupati/wali kota, kata dia, juga disertai transfer alokasi dana yang harus sampai ke desa, yakni total Dana Alokasi Khusus (DAK) dan alokasi dana transfer daerah dan desa se-Jatim yang jumlahnya mencapai Rp79,31 triliun.
Dari 38 kepala daerah, hanya Kabupaten Jember yang tidak hadir, sehingga penyerahan DIPA belum bisa diserahkan, karena dilarang diwakili jika bupati atau wakil bupati berhalangan hadir.
Dikonfirmasi mengenai ketidakhadiran Bupati atau Wakil Bupati Jember, Kabiro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Aries Agung Paewai mengaku tidak menerima alasan ketidakhadiran dan akan dijadwalkan pemanggilan ulang.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini nyaris tidak mendapatkan DIPA karena datang terlambat atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
Namun, karena Gubernur saat itu masih beristirahat di ruang transit VIP, maka Risma yang didampingi sejumlah stafnya bertemu langsung dan diserahkan secara simbolis.
"Sudah diserahkan dari Ibu Gubernur ke Bu Wali Kota, tapi karena fisiknya sudah dibawa Kakanwil Perbendaharaan maka dilakukan simbolis. Tapi secara resmi angka nominal dan sesuai peraturannya, DIPA telah diserahkan," katanya.
Sementara itu, Tri Rismaharini yang dikonfirmasi mengenai keterlambatan tidak banyak berkomentar dan mengaku memang terlambat.
"Iya saya telat tadi datangnya. Tapi, telat ya memang telat," kata orang nomor satu di Pemkot Surabaya tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Ini juga sudah disampaikan Presiden berkali-kali, jangan hanya melakukan sent program, tapi pastikan juga delivered pada masyarakat," ujarnya di sela Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat.
Dalam rakor tersebut, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu, menyerahkan DIPA guna menjalankan program prioritas pembangunan nasional 2019-2024 untuk mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045.
Penyerahan DIPA kepada bupati/wali kota, kata dia, juga disertai transfer alokasi dana yang harus sampai ke desa, yakni total Dana Alokasi Khusus (DAK) dan alokasi dana transfer daerah dan desa se-Jatim yang jumlahnya mencapai Rp79,31 triliun.
Dari 38 kepala daerah, hanya Kabupaten Jember yang tidak hadir, sehingga penyerahan DIPA belum bisa diserahkan, karena dilarang diwakili jika bupati atau wakil bupati berhalangan hadir.
Dikonfirmasi mengenai ketidakhadiran Bupati atau Wakil Bupati Jember, Kabiro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Aries Agung Paewai mengaku tidak menerima alasan ketidakhadiran dan akan dijadwalkan pemanggilan ulang.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini nyaris tidak mendapatkan DIPA karena datang terlambat atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
Namun, karena Gubernur saat itu masih beristirahat di ruang transit VIP, maka Risma yang didampingi sejumlah stafnya bertemu langsung dan diserahkan secara simbolis.
"Sudah diserahkan dari Ibu Gubernur ke Bu Wali Kota, tapi karena fisiknya sudah dibawa Kakanwil Perbendaharaan maka dilakukan simbolis. Tapi secara resmi angka nominal dan sesuai peraturannya, DIPA telah diserahkan," katanya.
Sementara itu, Tri Rismaharini yang dikonfirmasi mengenai keterlambatan tidak banyak berkomentar dan mengaku memang terlambat.
"Iya saya telat tadi datangnya. Tapi, telat ya memang telat," kata orang nomor satu di Pemkot Surabaya tersebut.
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019