Dewan Pembina Nurcholis Madjid Society, Yudi Latief, menyoroti adanya ideologi alternatif yang belakangan menjadi isu di Indonesia.
"Munculnya ideologi tersebut sebenarnya sebagai bentuk kritik adanya masalah terhadap penyelenggara negara," kata Yudi saat forum diskusi Kajian Titik Temu di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu.
Menurut Yudi, jika Pancasila sungguh-sungguh ditanamkan dan dimungkinkan secara efektif dalam tata kelola nilai didikan dengan menilik di berbagai reliable pendidikan, tata kelola negara diperbaiki, maupun tata material sejahteranya mengarah pada keadilan, semestinya ideologi alternatif tidak punya tenaga.
"Artinya ini justru panggilan bagi negara untuk lebih sungguh-sungguh, jangan Pancasila hanya sekadar goyang lidah. Tiga aspek Pancasila harus dijalankan secara konsisten," ujarnya.
"Tata nilai lewat pendidikan, tata kelola negara harus sejalan dengan Pancasila, dan tata kelola keadilan harus diperbaiki. Dengan begitu hidup sudah rukun, adil, damai, orang tidak akan tertarik keluar dari pikiran-pikiran Pancasila," ujarnya, menambahkan.
Oleh karena itu, kata Yudi, ibarat mereka keluar dari lingkaran Pancasila (khilafah), semestinya negara akan senang jika mereka kembali lagi ke Pancasila, sehingga dibutuhkan pendekatan persuasif dan inklusif.
"Jangan justru dorong mereka keluar. Rangkul mereka, justru ditarik perlahan untuk masuk (kembali) dalam pikiran Pancasila," tambah Yudi.
Di lain sisi, ia juga menyoroti adanya pelarangan penggunaan cadar.
Menurut Yudi, bercadar menjadi pilihan pribadi setiap orang. Justru semakin dilarang akan menimbulkan gejolak dan menjadi simbol perlawanan politik.
"Jadi (kalau) ada pelarangan cadar jangan jadikan ini simbol perlawanan politik. Karena kadang-kadang kalau dilarang akan jadi stigma dan simbol politik. Di Eropa ada koreksi, ketika mengeluarkan kebijakan pelarangan, masyarakat (yang merasa dirugikan) akan berkelompok dan jadi simbol identitas," ucapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Moh Nasih menuturkan, penyelenggaraan forum kajian atau diskusi ini tidak lain untuk mempersatukan perspektif dalam pembangunan manusia sesuai dengan sila-sila yang tertuang dalam Pancasila.
Di Unair, kata Nasih, telah menerapkan kurikulum dengan mengombinasikan beberapa mata kuliah sekaligus seperti agama dan kewarganegaraan dengan satu tema.
"Kita punya gagasan yang sama dalam membangun bangsa, yaitu dengan berbasis Pancasila sebagai kesepakatan nasional. Semua pemikiran, gagasan dan strategi dalam satu perspektif," ujar dia.
Selain Yudi Latief, pembicara lain dalam acara itu adalah Rais Syuriah PBNU KH Ahmad Ishomuddin, Sekretaris Umum PP Muhammdiyah Dr Abdul Mu’ti, dan Jaringan Gusdurian Inaya Wulandari Wahid.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Munculnya ideologi tersebut sebenarnya sebagai bentuk kritik adanya masalah terhadap penyelenggara negara," kata Yudi saat forum diskusi Kajian Titik Temu di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu.
Menurut Yudi, jika Pancasila sungguh-sungguh ditanamkan dan dimungkinkan secara efektif dalam tata kelola nilai didikan dengan menilik di berbagai reliable pendidikan, tata kelola negara diperbaiki, maupun tata material sejahteranya mengarah pada keadilan, semestinya ideologi alternatif tidak punya tenaga.
"Artinya ini justru panggilan bagi negara untuk lebih sungguh-sungguh, jangan Pancasila hanya sekadar goyang lidah. Tiga aspek Pancasila harus dijalankan secara konsisten," ujarnya.
"Tata nilai lewat pendidikan, tata kelola negara harus sejalan dengan Pancasila, dan tata kelola keadilan harus diperbaiki. Dengan begitu hidup sudah rukun, adil, damai, orang tidak akan tertarik keluar dari pikiran-pikiran Pancasila," ujarnya, menambahkan.
Oleh karena itu, kata Yudi, ibarat mereka keluar dari lingkaran Pancasila (khilafah), semestinya negara akan senang jika mereka kembali lagi ke Pancasila, sehingga dibutuhkan pendekatan persuasif dan inklusif.
"Jangan justru dorong mereka keluar. Rangkul mereka, justru ditarik perlahan untuk masuk (kembali) dalam pikiran Pancasila," tambah Yudi.
Di lain sisi, ia juga menyoroti adanya pelarangan penggunaan cadar.
Menurut Yudi, bercadar menjadi pilihan pribadi setiap orang. Justru semakin dilarang akan menimbulkan gejolak dan menjadi simbol perlawanan politik.
"Jadi (kalau) ada pelarangan cadar jangan jadikan ini simbol perlawanan politik. Karena kadang-kadang kalau dilarang akan jadi stigma dan simbol politik. Di Eropa ada koreksi, ketika mengeluarkan kebijakan pelarangan, masyarakat (yang merasa dirugikan) akan berkelompok dan jadi simbol identitas," ucapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Moh Nasih menuturkan, penyelenggaraan forum kajian atau diskusi ini tidak lain untuk mempersatukan perspektif dalam pembangunan manusia sesuai dengan sila-sila yang tertuang dalam Pancasila.
Di Unair, kata Nasih, telah menerapkan kurikulum dengan mengombinasikan beberapa mata kuliah sekaligus seperti agama dan kewarganegaraan dengan satu tema.
"Kita punya gagasan yang sama dalam membangun bangsa, yaitu dengan berbasis Pancasila sebagai kesepakatan nasional. Semua pemikiran, gagasan dan strategi dalam satu perspektif," ujar dia.
Selain Yudi Latief, pembicara lain dalam acara itu adalah Rais Syuriah PBNU KH Ahmad Ishomuddin, Sekretaris Umum PP Muhammdiyah Dr Abdul Mu’ti, dan Jaringan Gusdurian Inaya Wulandari Wahid.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019