Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meresmikan tiga kantor badan koordinasi wilayah (Bakorwil) di Jawa Timur bersamaan dengan pembukaan Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM 2019 di Surabaya, Selasa.
Plt Sekretaris Utama BPOM Reri Indriani mengatakan, tiga kantor tersebut masing-masing berada di Madiun (Bakorwil 1), Malang (Bakorwil 3), dan Jember (Bakorwil 5) yang diharapkan akan mendekatkan layanan publik BPOM ke masyarakat.
"Ini akan mendekatkan layanan publik BPOM langsung terjun ke masyarakat, kita tidak banyak bicara, pokoknya layanan konkret apa yang kita butuhkan," ujarnya.
Baca juga: BPOM ungkap 96 kasus kosmetik ilegal selama 11 bulan
Reri menjelaskan, pemilihan tiga wilayah ini setelah pihaknya mempertimbangkan cakupan kota/kabupaten di sekitarnya. Meskipun sebenarnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta lebih banyak wilayah di Jatim dibangun kantor Bakorwil BPOM.
"Kami bersinergi dengan pemerintah daerah. Dengan Ibu Gubernur, sebenarnya tidak tiga daerah ya, banyak tempat. Tapi kita lihat, tiga tempat ini cakupannya bisa luas sekali. Tiga wilayah ini akan mencakup kota dan kabupaten di sekitarnya. BPOM juga sudah ada lokasi di Kediri, dan di Jember," ucapnya.
Baca juga: Viral kopi sasetan mudah terbakar, begini penjelasan BPOM
Selain membuka tiga kantor bakorwil di Jatim, BPOM juga terus melakukan pengawalan pada UMKM binaan dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jatim. Saat ini, beberapa UMKM yang dibina BPOM sudah mampu mendapatkan nomor P.IRT dan sebagian sudah MD.
Pada kesempatan itu, BPOM juga melakukan evaluasi terhadap program kerja dan juga target realisasi yang dicapai oleh BPOM dalam waktu lima tahun, yakni dari 2014 sampai 2019. Evaluasi itu mencakup berbagai capaian yang sudah dilakukan oleh BPOM.
"Selama tiga tahun terakhir kami telah melakukan reformasi dalam lima aspek yang mendukung penguatan tugas Pengawasan BPOM," katanya.
Baca juga: Artis Diimbau BPOM Hati-Hati ketika "Endorse" Produk Kosmetik
Lima bentuk reformasi tersebut adalah reformasi Kelembagaan dan Regulasi, Reformasi Sumber Daya Manusia, Reformasi Pelayanan Publik, Reformasi Sarana Prasarana, dan Reformasi Anggaran.
Reri mengatakan bahwa kekuatan yang dilakukan pada bpom tidak akan optimal tanpa adanya reformasi anggaran. Reformasi anggaran menentukan optimalisasi setiap aspek kerja.
"Contohnya pada tahun lalu, kami memiliki 1.060 CPNS kalau tidak didukung dengan penguatan anggaran, untuk penguatan kompetensi penguatan pengawasan penguatan prasarana tidak adakan maksimal," ujar Reri. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Plt Sekretaris Utama BPOM Reri Indriani mengatakan, tiga kantor tersebut masing-masing berada di Madiun (Bakorwil 1), Malang (Bakorwil 3), dan Jember (Bakorwil 5) yang diharapkan akan mendekatkan layanan publik BPOM ke masyarakat.
"Ini akan mendekatkan layanan publik BPOM langsung terjun ke masyarakat, kita tidak banyak bicara, pokoknya layanan konkret apa yang kita butuhkan," ujarnya.
Baca juga: BPOM ungkap 96 kasus kosmetik ilegal selama 11 bulan
Reri menjelaskan, pemilihan tiga wilayah ini setelah pihaknya mempertimbangkan cakupan kota/kabupaten di sekitarnya. Meskipun sebenarnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta lebih banyak wilayah di Jatim dibangun kantor Bakorwil BPOM.
"Kami bersinergi dengan pemerintah daerah. Dengan Ibu Gubernur, sebenarnya tidak tiga daerah ya, banyak tempat. Tapi kita lihat, tiga tempat ini cakupannya bisa luas sekali. Tiga wilayah ini akan mencakup kota dan kabupaten di sekitarnya. BPOM juga sudah ada lokasi di Kediri, dan di Jember," ucapnya.
Baca juga: Viral kopi sasetan mudah terbakar, begini penjelasan BPOM
Selain membuka tiga kantor bakorwil di Jatim, BPOM juga terus melakukan pengawalan pada UMKM binaan dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jatim. Saat ini, beberapa UMKM yang dibina BPOM sudah mampu mendapatkan nomor P.IRT dan sebagian sudah MD.
Pada kesempatan itu, BPOM juga melakukan evaluasi terhadap program kerja dan juga target realisasi yang dicapai oleh BPOM dalam waktu lima tahun, yakni dari 2014 sampai 2019. Evaluasi itu mencakup berbagai capaian yang sudah dilakukan oleh BPOM.
"Selama tiga tahun terakhir kami telah melakukan reformasi dalam lima aspek yang mendukung penguatan tugas Pengawasan BPOM," katanya.
Baca juga: Artis Diimbau BPOM Hati-Hati ketika "Endorse" Produk Kosmetik
Lima bentuk reformasi tersebut adalah reformasi Kelembagaan dan Regulasi, Reformasi Sumber Daya Manusia, Reformasi Pelayanan Publik, Reformasi Sarana Prasarana, dan Reformasi Anggaran.
Reri mengatakan bahwa kekuatan yang dilakukan pada bpom tidak akan optimal tanpa adanya reformasi anggaran. Reformasi anggaran menentukan optimalisasi setiap aspek kerja.
"Contohnya pada tahun lalu, kami memiliki 1.060 CPNS kalau tidak didukung dengan penguatan anggaran, untuk penguatan kompetensi penguatan pengawasan penguatan prasarana tidak adakan maksimal," ujar Reri. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019