Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mewakili daerahnya menerima penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 kategori silver.
Penghargaan diberikan oleh Komite Pengarah Indonesian Institute Publik Governance (IIPG), Andi Ilham Said, di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta, Jumat.
"Pemberian penghargaan ini ditujukan untuk menginspirasi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk 'Berdiri Tegak Jadi Pandu Ibu Pertiwi' dengan mengambil tema 'Membangun Tata Kelola dan Budaya Pemerintahan yang Bersih," kata Ilham Said.
APN merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tata kelola terbaik, serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio ekonomi melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Penilaian untuk penghargaan itu terbagi dalam dua aspek, yaitu performance (pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia dan hasil terobosan penting) dengan bobot 60 persen dan governance (tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan dan antikorupsi) 40 persen.
"Mereka yang masuk nominasi penghargaan ini paling tidak memiliki tata kelola keuangan yang istimewa selama dua tahun terakhir (2017-2018), diukur dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengendalian (WTP)," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, kepala daerah dan wakilnya tidak tersangkut korupsi, memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama tiga tahun terakhir.
Pemerintah daerah juga diwajibkan memiliki kinerja pembangunan manusia yang bagus, tata kelola pemerintahan yang baik serta memiliki nilai koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dan capaian program teroboson inovatif untuk mencapai visi misi di beberapa bidang.
Artinya, katanya, aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategis serta pimpinan yang inovatif menjadi poin penting dalam penghargaan ini.
Melihat paramaternya yang cukup kompleks, kegiatan yang diselenggarakan oleh IIPG itu memang benar-benar sebagai bentuk upaya mendukung transformasi tata kelola yang berkelanjutan pada sektor publik di Tanah Air.
Ajang penghargaan APN 2019 diikuti 34 provinsi, 416 kabupaten dan 99 kota di Indonesia. Dari jumlah kepesertaan itu, masing-masing dilakukan penilaian dan didapatkan nomine 63 pemerintah daerah terbaik, salah satu Kabupaten Trenggalek.
Menjadi salah satu nomine APN menunjukkan komitmen Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin membawa perubahan di daerahnya yang tinggi.
Beberapa terobosan dan inovasi baru yang telah dilakukan selama kurun 4-5 tahun terakhir, di antaranya soal penanganan masalah kemiskinan, antara lain melalui Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan dan Kerentanan (Gertak), lelang investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kredit lunak pedagang pasar (Gangsar), dan Gerakan Industri Cemerlang (Gemilang).
"Semoga hal ini bisa memacu seluruh masyarakat dan juga ASN untuk bisa berkinerja lebih," karanya.
Ia menyebut untuk inovasi yang telah dilakukan sebenarnya masyarakat bisa melihat, nanti di Trenggalek bakal akan ada "innovation fest" pada November 2018. "Semua inovasi pelayanan publik akan ada di sana," katanya.
Mungkin, katanya, Trenggalek kelasnya masih di antara government 1.0 atau 2.0, sedangkan harapannya sudah harus menginjak kepada government 3.0 atau 4.0. "Nah ini yang ke depan ingin didorong ke seluruh ASN," katanya.
Bupati Arifin juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim penilai yang telah menganugerahi Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu pemerintah daerah yang dianggap berhasil dalam kategori ini.
"IIPG sendiri merupakan sebuah organisasi nirlaba yang digagas sekelompok anak bangsa yang peduli terhadap tata kelola baik di sektor swasta atau korporasi dan sektor publik atau institusi pemerintahan," kata Ketua Umum IIPG, Sigit Pramono.
Sigit menambahkan IIPG mencoba melakukan upaya peningkatan tata kelola pada institusi publik, seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, kementerian dan institusi publik yang lainnya.
Ketua Dewan Penasihat IIPG yang juga Wakil Presiden RI periode tahun 2009-2014, Prof. Dr. H. Boediono, pada kegiatan ini berbicara banyak mengenai trilogi pembangunan.
Ditjen Otonomi Daerah Akmal Malik dalam kegiatan itu banyak bicara mengenai obesitas regulasi dan tumpang tindihnya regulasi yang menyebabkan investasi tidak mau masuk.
"Hal ini menjadi concern' serius Bapak Presiden Joko Widodo dan tantangan bagi kita untuk mewujudkan good dan clean government."
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Penghargaan diberikan oleh Komite Pengarah Indonesian Institute Publik Governance (IIPG), Andi Ilham Said, di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta, Jumat.
"Pemberian penghargaan ini ditujukan untuk menginspirasi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk 'Berdiri Tegak Jadi Pandu Ibu Pertiwi' dengan mengambil tema 'Membangun Tata Kelola dan Budaya Pemerintahan yang Bersih," kata Ilham Said.
APN merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tata kelola terbaik, serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio ekonomi melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Penilaian untuk penghargaan itu terbagi dalam dua aspek, yaitu performance (pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia dan hasil terobosan penting) dengan bobot 60 persen dan governance (tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan dan antikorupsi) 40 persen.
"Mereka yang masuk nominasi penghargaan ini paling tidak memiliki tata kelola keuangan yang istimewa selama dua tahun terakhir (2017-2018), diukur dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengendalian (WTP)," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, kepala daerah dan wakilnya tidak tersangkut korupsi, memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama tiga tahun terakhir.
Pemerintah daerah juga diwajibkan memiliki kinerja pembangunan manusia yang bagus, tata kelola pemerintahan yang baik serta memiliki nilai koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dan capaian program teroboson inovatif untuk mencapai visi misi di beberapa bidang.
Artinya, katanya, aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategis serta pimpinan yang inovatif menjadi poin penting dalam penghargaan ini.
Melihat paramaternya yang cukup kompleks, kegiatan yang diselenggarakan oleh IIPG itu memang benar-benar sebagai bentuk upaya mendukung transformasi tata kelola yang berkelanjutan pada sektor publik di Tanah Air.
Ajang penghargaan APN 2019 diikuti 34 provinsi, 416 kabupaten dan 99 kota di Indonesia. Dari jumlah kepesertaan itu, masing-masing dilakukan penilaian dan didapatkan nomine 63 pemerintah daerah terbaik, salah satu Kabupaten Trenggalek.
Menjadi salah satu nomine APN menunjukkan komitmen Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin membawa perubahan di daerahnya yang tinggi.
Beberapa terobosan dan inovasi baru yang telah dilakukan selama kurun 4-5 tahun terakhir, di antaranya soal penanganan masalah kemiskinan, antara lain melalui Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan dan Kerentanan (Gertak), lelang investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kredit lunak pedagang pasar (Gangsar), dan Gerakan Industri Cemerlang (Gemilang).
"Semoga hal ini bisa memacu seluruh masyarakat dan juga ASN untuk bisa berkinerja lebih," karanya.
Ia menyebut untuk inovasi yang telah dilakukan sebenarnya masyarakat bisa melihat, nanti di Trenggalek bakal akan ada "innovation fest" pada November 2018. "Semua inovasi pelayanan publik akan ada di sana," katanya.
Mungkin, katanya, Trenggalek kelasnya masih di antara government 1.0 atau 2.0, sedangkan harapannya sudah harus menginjak kepada government 3.0 atau 4.0. "Nah ini yang ke depan ingin didorong ke seluruh ASN," katanya.
Bupati Arifin juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim penilai yang telah menganugerahi Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu pemerintah daerah yang dianggap berhasil dalam kategori ini.
"IIPG sendiri merupakan sebuah organisasi nirlaba yang digagas sekelompok anak bangsa yang peduli terhadap tata kelola baik di sektor swasta atau korporasi dan sektor publik atau institusi pemerintahan," kata Ketua Umum IIPG, Sigit Pramono.
Sigit menambahkan IIPG mencoba melakukan upaya peningkatan tata kelola pada institusi publik, seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, kementerian dan institusi publik yang lainnya.
Ketua Dewan Penasihat IIPG yang juga Wakil Presiden RI periode tahun 2009-2014, Prof. Dr. H. Boediono, pada kegiatan ini berbicara banyak mengenai trilogi pembangunan.
Ditjen Otonomi Daerah Akmal Malik dalam kegiatan itu banyak bicara mengenai obesitas regulasi dan tumpang tindihnya regulasi yang menyebabkan investasi tidak mau masuk.
"Hal ini menjadi concern' serius Bapak Presiden Joko Widodo dan tantangan bagi kita untuk mewujudkan good dan clean government."
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019