Kubu Partai Demokrat di Kongres pada Senin (7/10) mengeluarkan surat panggilan terhadap Departemen Pertahanan dan kantor anggaran Gedung Putih sebagai bagian dari penyelidikan menyangkut pemakzulan Trump.
Pemanggilan dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keputusan Presiden Donald Trump menahan bantuan militer bagi Ukraina.
Surat panggilan itu dikeluarkan setelah seorang pembocor rahasia menyampaikan tuduhan bahwa Trump memanfaatkan bantuan senilai 400 juta dolar AS (sekitar Rp5,6 triliun) guna memastikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy berjanji untuk menyelidiki saingan politiknya, Joe Biden, beserta putra Biden, Hunter, yang menjadi anggota dewan di sebuah perusahaan energi Ukraina.
Dana dari masyarakat pembayar pajak itu telah disetujui oleh Kongres untuk membantu melindungi Ukraina dari agresi Rusia.
"Komite sedang menyelidiki sejauh mana Presiden Trump telah membahayakan keamanan nasional dengan menekan Ukraina untuk mencampuri pemilihan kita pada 2020 dan dengan menahan bantuan militer yang disediakan oleh Kongres untuk membantu Ukraina melawan agresi Rusia, juga usaha-usaha menutupi masalah ini," menurut pernyataan dari tiga panel Dewan Perwakilan Rakyat yang memimpin penyelidikan tersebut.
Departemen Pertahanan serta Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih harus menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta paling lambat 15 Oktober, kata mereka.
Biden, mantan wakil presiden AS, saat ini adalah calon utama dari Demokrat untuk bersaing dengan Trump, yang berupaya menang lagi dalam pemilihan November 2020.
Pentagon (markas besar Departemen Pertahanan AS) sedang menyiapkan diri untuk bekerja sama dengan Kongres terkait bantuan Ukraina, kata juru bicara Jessica Maxwell.
Surat panggilan terbaru itu dikeluarkan setelah surat serupa sebelumnya disampaikan kepada Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih beberapa pekan terakhir ini oleh Komite Intelijen, Pengawasan dan Hubungan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat AS.
Kubu Demokrat juga telah memanggil beberapa diplomat AS ke Capitol Hill (kantor Kongres) untuk memberikan pengakuan secara tertutup pekan ini saat mereka sedang mengembangkan kasus pemakzulan terhadap Trump. Gedung Putih, sementara itu, sedang mempertimbangkan cara untuk memperlambat proses tersebut.
Trump membantah melakukan kesalahan dalam pembicaraan telepon 25 Juli. Dalam percakapan itu, Trump meminta Zelenskiy bekerja sama dengan pengacara pribadinya, Rudolph Giuliani, serta Jaksa Agung Amerika Serikat William Barr untuk menyelidiki Biden dan putranya. Gedung Putih sudah mengeluarkan rangkuman pembicaraan telepon tersebut.
Penyelidikan pemakzulan itu bisa menghasilkan persetujuan dari DPR, yang dikuasai Partai Demokrat, untuk mengeluarkan dakwaan resmi terhadap Trump.
Pengadilan, untuk menentukan apakah Trump akan dipecat atau tidak dari jabatannya sebagai presiden AS, kemudian akan dilangsungkan di Senat, yang dikuasai Partai Republik.
Beberapa anggota Senat dari Republik sejauh ini sudah menentang Trump karena presiden AS itu meminta Ukraina dan China melakukan penyelidikan terhadap Biden.
Sumber: Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Pemanggilan dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keputusan Presiden Donald Trump menahan bantuan militer bagi Ukraina.
Surat panggilan itu dikeluarkan setelah seorang pembocor rahasia menyampaikan tuduhan bahwa Trump memanfaatkan bantuan senilai 400 juta dolar AS (sekitar Rp5,6 triliun) guna memastikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy berjanji untuk menyelidiki saingan politiknya, Joe Biden, beserta putra Biden, Hunter, yang menjadi anggota dewan di sebuah perusahaan energi Ukraina.
Dana dari masyarakat pembayar pajak itu telah disetujui oleh Kongres untuk membantu melindungi Ukraina dari agresi Rusia.
"Komite sedang menyelidiki sejauh mana Presiden Trump telah membahayakan keamanan nasional dengan menekan Ukraina untuk mencampuri pemilihan kita pada 2020 dan dengan menahan bantuan militer yang disediakan oleh Kongres untuk membantu Ukraina melawan agresi Rusia, juga usaha-usaha menutupi masalah ini," menurut pernyataan dari tiga panel Dewan Perwakilan Rakyat yang memimpin penyelidikan tersebut.
Departemen Pertahanan serta Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih harus menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta paling lambat 15 Oktober, kata mereka.
Biden, mantan wakil presiden AS, saat ini adalah calon utama dari Demokrat untuk bersaing dengan Trump, yang berupaya menang lagi dalam pemilihan November 2020.
Pentagon (markas besar Departemen Pertahanan AS) sedang menyiapkan diri untuk bekerja sama dengan Kongres terkait bantuan Ukraina, kata juru bicara Jessica Maxwell.
Surat panggilan terbaru itu dikeluarkan setelah surat serupa sebelumnya disampaikan kepada Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih beberapa pekan terakhir ini oleh Komite Intelijen, Pengawasan dan Hubungan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat AS.
Kubu Demokrat juga telah memanggil beberapa diplomat AS ke Capitol Hill (kantor Kongres) untuk memberikan pengakuan secara tertutup pekan ini saat mereka sedang mengembangkan kasus pemakzulan terhadap Trump. Gedung Putih, sementara itu, sedang mempertimbangkan cara untuk memperlambat proses tersebut.
Trump membantah melakukan kesalahan dalam pembicaraan telepon 25 Juli. Dalam percakapan itu, Trump meminta Zelenskiy bekerja sama dengan pengacara pribadinya, Rudolph Giuliani, serta Jaksa Agung Amerika Serikat William Barr untuk menyelidiki Biden dan putranya. Gedung Putih sudah mengeluarkan rangkuman pembicaraan telepon tersebut.
Penyelidikan pemakzulan itu bisa menghasilkan persetujuan dari DPR, yang dikuasai Partai Demokrat, untuk mengeluarkan dakwaan resmi terhadap Trump.
Pengadilan, untuk menentukan apakah Trump akan dipecat atau tidak dari jabatannya sebagai presiden AS, kemudian akan dilangsungkan di Senat, yang dikuasai Partai Republik.
Beberapa anggota Senat dari Republik sejauh ini sudah menentang Trump karena presiden AS itu meminta Ukraina dan China melakukan penyelidikan terhadap Biden.
Sumber: Reuters
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019