Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Tulungagung menyatakan penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) untuk wilayah Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan Kota Blitar hingga saat ini telah mencapai 70 persen.
"Penyaluran untuk periode September sudah 70 persen," kata Wakil Kepala Bulog Subdivre Tulungagung Eri Nurul Hilal di Tulungagung, Rabu.
Ia mengatakan, penyaluran belum optimal 100 persen lantaran adanya permintaan masyarakat untuk beras jenis premium. Hal ini membuat bulog harus menyediakan kebutuhan sesuai permintaan kelompok penerima manfaat (KPM).
"Ada yang permintaan beras medium, ada yang premium. Semua kami ladeni sesuai permintaan masyarakat," katanya.
Eri Nurul tak merinci daerah mana saja yang masih belum tuntas penyaluran BNPT-nya. Namun, ia sempat menyebut permintaan beras premium banyak muncul dari Blitar.
"Mereka (suplier) kan ada jadwal pengirimannya. Jadi bulog tinggal mengikuti saja," katanya.
Sesuai hasil verifikasi yang dilakukan dinas sosial masing-masing, kuota BNPT untuk Kabupaten Blitar adalah 570 ton, kota Blitar 55 ton, Tulungagung 410 ton dan Trenggalek 510 ton.
Sebagaimana surat edaran Menteri Sosial tanggal 15 Juli, seluruh bantuan pangan nontunai kepada masyarakat prasejahtera wajib menggunakan beras dari Bulog.
Aturan itu berlaku mulai September 2019 hingga seterusnya, dengan maksud ada kontrol dan penyeragaman kualitas beras yang disalurkan melalui suplier dan agen di masing-masing desa/kelurahan.
Disamping juga pemerintah menerapkan strategi ganda supaya beras bulog terserap.
"Memang sebelumnya suplier yang ditunjuk tingkat kecamatan bebas mengambil bahan baku beras. Bisa ke bulog bisa juga ke petani langsung. Namun ini dampaknya beras bulog saat itu tidak terserap," kata Kepala Bulog Subdivre Tulungagung Khrisna Murtianto.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Penyaluran untuk periode September sudah 70 persen," kata Wakil Kepala Bulog Subdivre Tulungagung Eri Nurul Hilal di Tulungagung, Rabu.
Ia mengatakan, penyaluran belum optimal 100 persen lantaran adanya permintaan masyarakat untuk beras jenis premium. Hal ini membuat bulog harus menyediakan kebutuhan sesuai permintaan kelompok penerima manfaat (KPM).
"Ada yang permintaan beras medium, ada yang premium. Semua kami ladeni sesuai permintaan masyarakat," katanya.
Eri Nurul tak merinci daerah mana saja yang masih belum tuntas penyaluran BNPT-nya. Namun, ia sempat menyebut permintaan beras premium banyak muncul dari Blitar.
"Mereka (suplier) kan ada jadwal pengirimannya. Jadi bulog tinggal mengikuti saja," katanya.
Sesuai hasil verifikasi yang dilakukan dinas sosial masing-masing, kuota BNPT untuk Kabupaten Blitar adalah 570 ton, kota Blitar 55 ton, Tulungagung 410 ton dan Trenggalek 510 ton.
Sebagaimana surat edaran Menteri Sosial tanggal 15 Juli, seluruh bantuan pangan nontunai kepada masyarakat prasejahtera wajib menggunakan beras dari Bulog.
Aturan itu berlaku mulai September 2019 hingga seterusnya, dengan maksud ada kontrol dan penyeragaman kualitas beras yang disalurkan melalui suplier dan agen di masing-masing desa/kelurahan.
Disamping juga pemerintah menerapkan strategi ganda supaya beras bulog terserap.
"Memang sebelumnya suplier yang ditunjuk tingkat kecamatan bebas mengambil bahan baku beras. Bisa ke bulog bisa juga ke petani langsung. Namun ini dampaknya beras bulog saat itu tidak terserap," kata Kepala Bulog Subdivre Tulungagung Khrisna Murtianto.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019