){kind=link}
Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengedepankan kerja sama, saat memaparkan kinerja setahun kepemimpinannya di Pendopo Ronggo Djoemeno di Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (24/9/2019).
“Kebersamaan OPD harus dikedepankan. Yang pertama diraih, harus aman dulu. Jadi seluruh OPD harus berupaya untuk aman (sesuai visi dan misi Pemkab Madiun: Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak),” kata Bupati Ahmad Dawami saat pemaparan Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Bupati Ahmad Dawami Ragil Saputro dan Wakil Bupati Hari Wuryanto periode 2018-2023 di depan Kepala OPD dan staf.
Dia memberikan contoh tentang penyebab salah keamanan yang jarang dipikirkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kata dia, juga ikut bertanggung jawab terhadap masalah keamanan.
“Disnakertran termasuk yang paling bertanggung jawab terhadap masalah keamanan. Karena masalah keamanan ini bisa muncul karena pengangguran. Orang tidak punya duit, akhirnya bikin kisruh. Jadi yang paling bertanggung jawab di bidang keamanan itu sebenarnya Kepala Disnakertrans,” katanya disambut tepuk tangan undangan.
Sehingga, lanjut dia, masalah keamanan itu bukan hanya menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Semua OPD harus bersinergi memahami hal-hal seperti itu,” ucapnya.
Pada bagian lain, Bupati Ahmad Dawami mencontohkan pada saat wilayah Kabupaten Madiun dilanda banjir pada Maret 2019 lalu. Berkat sinergitas seluruh OPD maka masalah banjir segera bisa teratasi.
“Pada awal-awal kami mempimpin di sini, kena bencana banjir. Tapi karena adanya kebersamaan, maka masalah banjir itu bisa kita atasi. Mudah-mudahan banjir cukup sekali itu saja,” ujarnya.
Dan dari peristiwa banjir tersebut kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan program desa tangguh bencana. Targetnya, lanjut dia, semua desa itu harus siap menanggulangi bencana.
“Semua desa harus tangguh. Apalagi desa-desa yang berpotensi terjadi bencana. Tapi sebelumnya BPBD-nya harus tangguh lebih dulu,” katanya.
Dia mengingatkan bahwa di Kabupaten Madiun tidak ada OPD yang tidak memiliki peran penting, termasu BPBD.
“Tidak ada satupun OPD di Kabupaten Madiun ini menjadi OPD buangan. Tidak ada lagi istilah, kalau ada ASN yang nakal kemudian di buang di BPBD,” ujarnya.
Kepada seluruh OPD dia mengingatkan agar mengetahui permasalahan yang terjadi di Kabupaten Madiun.
“Ibaratnya ada daun jatuh pun OPD harus tahu. Jangan sampai tahunya justru dari orang lain,” tegasnya.
Pada bagian lain, dia juga menyinggung tentang Kabupaten Madiun yang dideklarasikan sebagai Kampung Pesilat. Ia menegaskan bahwa Kampung Pesilat dideklarasikan dalam rangka menjaga kerukunan.
“Saya dan Pak Wabup tidak pernah mendeklarasikan Kampung Pesilat untuk prestasi. Tapi Kampung Pesilat merupakan komitmen kerukunan. Semuanya harus punya komitmen menjaga kerukunan. Baik yang pesilatnya maupun yang bukan pesilat,” ugkapnya.
Sehingga, kata dia, seluruh warga Kabupaten Madiun harus mempunyai komitmen sama. Kalau masyarakat sudah rukun, maka menurut dia tidak sulit utuk mendapatkan prestasi.
Dia kemudian menyebutkan ada 12 pesilat dari Kabupaten Madiun yang mengikuti kejuaraan nasional di Semarang. Dan dari 12 pesilat tersebut, enam diantaranya meraih medali emas.
“Kampung pesilat sudah menjadi kearifan lokal di masyarakat kita. Ke depan jaringan pesilat ini harus kita kembangkan menjadi jaringan ekonomi,” katanya berharap.
Terkait kesejahteraan ASN melalui tunjangan kinerja (tukin), ia menyebutkan sudah melakukan uji coba pada Juli, Agustus, September 2019.
“Insyaallah setelah uji coba lahirlah regulasi. Setelah uji coba ini insyaallah tukin akan bisa diterima,” ucap dia.
Namun Bupati Ahmad Dawami mengingatkan bahwa tukin sebenarnya bukanlah hak bagi ASN.
“Tukin bukan suatu hak, tapi imbalan bagi mereka yang berprestasi, yang bekerja maksimal. Ini hadiah, maka silakan seluruh ASN berusaha meningkatkan kinerjanya, raih prestasinya, sehingga ketika kategori itu sudah terpenuhi, ASN semua akan mendapatkan tukin,” jelasnya. (*)
Video Oleh Siswowidodo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
“Kebersamaan OPD harus dikedepankan. Yang pertama diraih, harus aman dulu. Jadi seluruh OPD harus berupaya untuk aman (sesuai visi dan misi Pemkab Madiun: Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak),” kata Bupati Ahmad Dawami saat pemaparan Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Bupati Ahmad Dawami Ragil Saputro dan Wakil Bupati Hari Wuryanto periode 2018-2023 di depan Kepala OPD dan staf.
Dia memberikan contoh tentang penyebab salah keamanan yang jarang dipikirkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kata dia, juga ikut bertanggung jawab terhadap masalah keamanan.
“Disnakertran termasuk yang paling bertanggung jawab terhadap masalah keamanan. Karena masalah keamanan ini bisa muncul karena pengangguran. Orang tidak punya duit, akhirnya bikin kisruh. Jadi yang paling bertanggung jawab di bidang keamanan itu sebenarnya Kepala Disnakertrans,” katanya disambut tepuk tangan undangan.
Sehingga, lanjut dia, masalah keamanan itu bukan hanya menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Semua OPD harus bersinergi memahami hal-hal seperti itu,” ucapnya.
Pada bagian lain, Bupati Ahmad Dawami mencontohkan pada saat wilayah Kabupaten Madiun dilanda banjir pada Maret 2019 lalu. Berkat sinergitas seluruh OPD maka masalah banjir segera bisa teratasi.
“Pada awal-awal kami mempimpin di sini, kena bencana banjir. Tapi karena adanya kebersamaan, maka masalah banjir itu bisa kita atasi. Mudah-mudahan banjir cukup sekali itu saja,” ujarnya.
Dan dari peristiwa banjir tersebut kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan program desa tangguh bencana. Targetnya, lanjut dia, semua desa itu harus siap menanggulangi bencana.
“Semua desa harus tangguh. Apalagi desa-desa yang berpotensi terjadi bencana. Tapi sebelumnya BPBD-nya harus tangguh lebih dulu,” katanya.
Dia mengingatkan bahwa di Kabupaten Madiun tidak ada OPD yang tidak memiliki peran penting, termasu BPBD.
“Tidak ada satupun OPD di Kabupaten Madiun ini menjadi OPD buangan. Tidak ada lagi istilah, kalau ada ASN yang nakal kemudian di buang di BPBD,” ujarnya.
Kepada seluruh OPD dia mengingatkan agar mengetahui permasalahan yang terjadi di Kabupaten Madiun.
“Ibaratnya ada daun jatuh pun OPD harus tahu. Jangan sampai tahunya justru dari orang lain,” tegasnya.
Pada bagian lain, dia juga menyinggung tentang Kabupaten Madiun yang dideklarasikan sebagai Kampung Pesilat. Ia menegaskan bahwa Kampung Pesilat dideklarasikan dalam rangka menjaga kerukunan.
“Saya dan Pak Wabup tidak pernah mendeklarasikan Kampung Pesilat untuk prestasi. Tapi Kampung Pesilat merupakan komitmen kerukunan. Semuanya harus punya komitmen menjaga kerukunan. Baik yang pesilatnya maupun yang bukan pesilat,” ugkapnya.
Sehingga, kata dia, seluruh warga Kabupaten Madiun harus mempunyai komitmen sama. Kalau masyarakat sudah rukun, maka menurut dia tidak sulit utuk mendapatkan prestasi.
Dia kemudian menyebutkan ada 12 pesilat dari Kabupaten Madiun yang mengikuti kejuaraan nasional di Semarang. Dan dari 12 pesilat tersebut, enam diantaranya meraih medali emas.
“Kampung pesilat sudah menjadi kearifan lokal di masyarakat kita. Ke depan jaringan pesilat ini harus kita kembangkan menjadi jaringan ekonomi,” katanya berharap.
Terkait kesejahteraan ASN melalui tunjangan kinerja (tukin), ia menyebutkan sudah melakukan uji coba pada Juli, Agustus, September 2019.
“Insyaallah setelah uji coba lahirlah regulasi. Setelah uji coba ini insyaallah tukin akan bisa diterima,” ucap dia.
Namun Bupati Ahmad Dawami mengingatkan bahwa tukin sebenarnya bukanlah hak bagi ASN.
“Tukin bukan suatu hak, tapi imbalan bagi mereka yang berprestasi, yang bekerja maksimal. Ini hadiah, maka silakan seluruh ASN berusaha meningkatkan kinerjanya, raih prestasinya, sehingga ketika kategori itu sudah terpenuhi, ASN semua akan mendapatkan tukin,” jelasnya. (*)
Video Oleh Siswowidodo
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019