Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) hasil kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemkab Bangkalan dan pegiat lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup akan membekaskan status Bangkalan sebagai Kota Kumuh.
Berdasarkan data areal kumuh di Kabupaten Bangkalan, sesuai SK Bupati Bangkalan adalah 367,72 hektare, kata Tim Pendamping Program Kotaku cluster 04 Abdus Salam, Sabtu.
Kawasan kumuh di Bangkalan ini tersebar di Kelurahan Pangeranan seluas 14,56 hektare, dan Kelurahan Pejagan seluas 6,39 hekatare, dan persoalan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tapi semua elemen masyarakat.
Dalam rilis yang diterima ANTARA, Salam, sapaan karib alumni Unmuh Malang ini menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi indikator seatu lingkungan dianggap kumuh.
Antara lain, masih banyaknya rumah tidak layak huni yang disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat, lalu saluran drainase yang tertutup oleh banyak sampah yang menumpuk, serta banyaknya endapan tanah serta masih ada beberapa RT/RW yang masih belum punya saluran air.
Selain itu, sambung dia, estetika lingkungan permukiman kurang tertata yang disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang menjemur olahan rumah tangga di sembarang tempat.
Jalan lingkungan yang tidak layak, juga menjadi salah satu indikator sebuah lingkungan masyarakat disebut kumuh, selain kesadaran hidup sehat masyarakat setempat juga berkurang.
"Dan Kabupaten Bangkalan ini merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang mendapatkan bantuan program Kotaku dari Kementerian PUPR," katanya, menjelaskan.
Selain Bangkalan, kabupaten lain di Pulau Madura yang juga mendapatkan bantuan program Kotaku adalah Kabupaten Pamekasan.
"Targetnya sama. Jadi, akhir tahun ini, diharapkan tidak ada lagi kelurahan atau desa di Bangkalan ini yang berstatus kumuh," kata Abdus Salam.
Persiapan, seperti sosialisasi dan penatalaksanaan program bantuan ini telah mulai digelar sejak 28 Agustus 2019 dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada aparat desa dan kelurahan yang menerima bantuan program tersebut.
Narasumber yang diundang menjadi pembicara diantaranya Feilgie Surya Pranata dari Bappeda Pemkab Bangkalan, Moh Sayuti selaku Koordinator LKM Pangeranan Sentosa, Kabupaten Bangkalan dan tim pendamping program dari Kementerian PUPR.
Aparat desa dan kelurahan diberi arahan tentang rencana realisasi program dan target yang harus dicapai, berikut teknik pelaksanaannya di lapangan, sehingga program tersebut berjalan sesuai harapan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Berdasarkan data areal kumuh di Kabupaten Bangkalan, sesuai SK Bupati Bangkalan adalah 367,72 hektare, kata Tim Pendamping Program Kotaku cluster 04 Abdus Salam, Sabtu.
Kawasan kumuh di Bangkalan ini tersebar di Kelurahan Pangeranan seluas 14,56 hektare, dan Kelurahan Pejagan seluas 6,39 hekatare, dan persoalan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tapi semua elemen masyarakat.
Dalam rilis yang diterima ANTARA, Salam, sapaan karib alumni Unmuh Malang ini menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi indikator seatu lingkungan dianggap kumuh.
Antara lain, masih banyaknya rumah tidak layak huni yang disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat, lalu saluran drainase yang tertutup oleh banyak sampah yang menumpuk, serta banyaknya endapan tanah serta masih ada beberapa RT/RW yang masih belum punya saluran air.
Selain itu, sambung dia, estetika lingkungan permukiman kurang tertata yang disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang menjemur olahan rumah tangga di sembarang tempat.
Jalan lingkungan yang tidak layak, juga menjadi salah satu indikator sebuah lingkungan masyarakat disebut kumuh, selain kesadaran hidup sehat masyarakat setempat juga berkurang.
"Dan Kabupaten Bangkalan ini merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang mendapatkan bantuan program Kotaku dari Kementerian PUPR," katanya, menjelaskan.
Selain Bangkalan, kabupaten lain di Pulau Madura yang juga mendapatkan bantuan program Kotaku adalah Kabupaten Pamekasan.
"Targetnya sama. Jadi, akhir tahun ini, diharapkan tidak ada lagi kelurahan atau desa di Bangkalan ini yang berstatus kumuh," kata Abdus Salam.
Persiapan, seperti sosialisasi dan penatalaksanaan program bantuan ini telah mulai digelar sejak 28 Agustus 2019 dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada aparat desa dan kelurahan yang menerima bantuan program tersebut.
Narasumber yang diundang menjadi pembicara diantaranya Feilgie Surya Pranata dari Bappeda Pemkab Bangkalan, Moh Sayuti selaku Koordinator LKM Pangeranan Sentosa, Kabupaten Bangkalan dan tim pendamping program dari Kementerian PUPR.
Aparat desa dan kelurahan diberi arahan tentang rencana realisasi program dan target yang harus dicapai, berikut teknik pelaksanaannya di lapangan, sehingga program tersebut berjalan sesuai harapan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019