Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyepakati sejumlah hal dalam Rapat Kerja Nasional yang berlangsung di Bali (21-23 Agustus 2019) dan salah satunyabupati se-Indonesia akan mengawal penerapan pendidikan berkarakter Pancasila.
"Para bupati sepakat bahwa di luar berbagai dinamika pembangunan terkait persoalan ekonomi, yang tidak kalah penting adalah menciptakan SDM berkarakter Pancasila, yang toleran, yang menjaga kebhinnekaan," kata Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, Kamis.
Menurut ia, bupati dan pemerintah kabupaten se-Indonesia berwenang mengelola lebih dari 35 juta siswa SD dan SMP, belum termasuk MTs dan MI yang perlu kerja sama dengan Kementerian Agama.
Mereka merupakan calon generasi penerus bangsa, yang perlu dipastikan dididik dengan paradigma Pancasila dan menghargai kebhinekaan di tengah ancaman radikalisme saat ini.
"Sehingga kelak kita punya SDM unggul, yang tidak hanya jago teknologi, jago sains, jago sastra, jago matematika, tapi juga toleran, menghargai perbedaan dan merayakan keragaman Indonesia," ujar Bupati Banyuwangi itu.
Ia menambahkan, sesuai dengan visi besar pemerintah pusat yang bakal fokus ke pembangunan SDM, pemerintah kabupaten menyiapkan respons kebijakan penguat dan pendamping dari kebijakan pemerintah pusat, yang tentu saja dalam batas kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten.
"Para bupati akan serius mengawal soal pendidikan berkarakter Pancasila ini. Karena ada data-data yang mengkhawatirkan di generasi muda kita, terkait pandangan mereka terhadap nasionalisme. Para bupati tidak hanya akan mengawal perbaikan sekolah, tapi juga mengawal pendidikan berkarakter Pancasila," paparnya.
Oleh karena itu, kata Anas, para bupati ini segera rutin bertemu dengan kepala sekolah SD, SMP, para pelajar, mengajak guru-guru sejarah untuk membangun perspektif kesejarahan nasionalisme.
"Bangsa ini dibangun dalam spirit merayakan seluruh perbedaan agama, budaya, suku dan sebagainya," tutur Anas. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Para bupati sepakat bahwa di luar berbagai dinamika pembangunan terkait persoalan ekonomi, yang tidak kalah penting adalah menciptakan SDM berkarakter Pancasila, yang toleran, yang menjaga kebhinnekaan," kata Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, Kamis.
Menurut ia, bupati dan pemerintah kabupaten se-Indonesia berwenang mengelola lebih dari 35 juta siswa SD dan SMP, belum termasuk MTs dan MI yang perlu kerja sama dengan Kementerian Agama.
Mereka merupakan calon generasi penerus bangsa, yang perlu dipastikan dididik dengan paradigma Pancasila dan menghargai kebhinekaan di tengah ancaman radikalisme saat ini.
"Sehingga kelak kita punya SDM unggul, yang tidak hanya jago teknologi, jago sains, jago sastra, jago matematika, tapi juga toleran, menghargai perbedaan dan merayakan keragaman Indonesia," ujar Bupati Banyuwangi itu.
Ia menambahkan, sesuai dengan visi besar pemerintah pusat yang bakal fokus ke pembangunan SDM, pemerintah kabupaten menyiapkan respons kebijakan penguat dan pendamping dari kebijakan pemerintah pusat, yang tentu saja dalam batas kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten.
"Para bupati akan serius mengawal soal pendidikan berkarakter Pancasila ini. Karena ada data-data yang mengkhawatirkan di generasi muda kita, terkait pandangan mereka terhadap nasionalisme. Para bupati tidak hanya akan mengawal perbaikan sekolah, tapi juga mengawal pendidikan berkarakter Pancasila," paparnya.
Oleh karena itu, kata Anas, para bupati ini segera rutin bertemu dengan kepala sekolah SD, SMP, para pelajar, mengajak guru-guru sejarah untuk membangun perspektif kesejarahan nasionalisme.
"Bangsa ini dibangun dalam spirit merayakan seluruh perbedaan agama, budaya, suku dan sebagainya," tutur Anas. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019