Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) akan membahas rencana penerapan haluan negara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bali, pada 21-23 Agustus 2019.
Keterangan tertulis ditetima ANTARA di Banyuwangi, Selasa, Apkasi yang merupakan organisasi para bupati se-Indonesia itu merasa perlu untuk membahas wacana yang sedang mengemuka di publik, seiring dengan bergulirnya rencana amendemen UUD 1945.
"Karena tentu, itu kan nantinya berpengaruh ke daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi, Apkasi ingin mendengar aspirasi dari teman-teman bupati soal wacana itu, bagaimana baiknya menurut daerah, akan menjadi salah satu bahasan di Rakernas," ujar Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas.
Menurut ia, haluan negara tentunya bakal berdampak pada perencanaan daerah, dan sehingga para bupati merasa perlu untuk membahasnya.
"Kalau soal amendemen UUD 1945 sebagai konsekuensi penerapan haluan negara, kan semua sepakat hanya soal haluan negara. Pilpres tetap langsung oleh rakyat. Haluan negara itu nantinya semacam pembangunan semesta berencana seperti yang pernah dicetuskan Bung Karno. Prinsipnya untuk memandu, 50-100 tahun bangsa ini ke depan," ucapnya.
Secara pribadi, Bupati Anas mendukung rencana penerapan haluan negara untuk memandu pokok-pokok tujuan bangsa ke depan, sehingga ada konsistensi dan kesinambungan program pembangunan, tidak ganti pejabat kemudian ganti program.
"Misalnya soal pembangunan daya saing SDM kan butuh jangka panjang, jangan sampai nanti ganti pemimpin ganti kebijakan. Haluan negara penting mengatur yang pokok-pokok, tentu teknis-teknis terkait perkembangan zaman bisa diimprovisasi dalam program pemerintah, akan tapi yang pokok diatur di haluan negara. Secara pribadi saya mendukung," tuturnya.
Namun demikian, lanjut Anas, belum bisa memastikan bagaimana aspirasi bupati terkait ide haluan negara tersebut.
"Saya belum tahu bagaimana sikap teman-teman bupati. Itu besok dibicarakan di Rakernas," kata Bupati Banyuwangi dua periode itu.
Ia menambahkan, sejumlah bahasan lain dalam Rakernas di antaranya penyelerasan program pembagunan SDM sesuai arah kebijakan Presiden Joko Widodo dan penyelenggaraan Munas Apkasi pada 2020.
Rakernas Apkasi juga diiringi gelaran Apkasi Smart Regency Expo dan Forum 2019 bertema "Menuju Kabupaten Cerdas Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik". Ada ekspo inovasi pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan berbagai kabupaten.
"Apkasi mendorong perubahan pelayanan publik berbasis TI. Tanpa TI, kita tidak akan bisa memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, murah dan pasti," kata Sekjen Apkasi, Najmul Akhyar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Keterangan tertulis ditetima ANTARA di Banyuwangi, Selasa, Apkasi yang merupakan organisasi para bupati se-Indonesia itu merasa perlu untuk membahas wacana yang sedang mengemuka di publik, seiring dengan bergulirnya rencana amendemen UUD 1945.
"Karena tentu, itu kan nantinya berpengaruh ke daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi, Apkasi ingin mendengar aspirasi dari teman-teman bupati soal wacana itu, bagaimana baiknya menurut daerah, akan menjadi salah satu bahasan di Rakernas," ujar Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas.
Menurut ia, haluan negara tentunya bakal berdampak pada perencanaan daerah, dan sehingga para bupati merasa perlu untuk membahasnya.
"Kalau soal amendemen UUD 1945 sebagai konsekuensi penerapan haluan negara, kan semua sepakat hanya soal haluan negara. Pilpres tetap langsung oleh rakyat. Haluan negara itu nantinya semacam pembangunan semesta berencana seperti yang pernah dicetuskan Bung Karno. Prinsipnya untuk memandu, 50-100 tahun bangsa ini ke depan," ucapnya.
Secara pribadi, Bupati Anas mendukung rencana penerapan haluan negara untuk memandu pokok-pokok tujuan bangsa ke depan, sehingga ada konsistensi dan kesinambungan program pembangunan, tidak ganti pejabat kemudian ganti program.
"Misalnya soal pembangunan daya saing SDM kan butuh jangka panjang, jangan sampai nanti ganti pemimpin ganti kebijakan. Haluan negara penting mengatur yang pokok-pokok, tentu teknis-teknis terkait perkembangan zaman bisa diimprovisasi dalam program pemerintah, akan tapi yang pokok diatur di haluan negara. Secara pribadi saya mendukung," tuturnya.
Namun demikian, lanjut Anas, belum bisa memastikan bagaimana aspirasi bupati terkait ide haluan negara tersebut.
"Saya belum tahu bagaimana sikap teman-teman bupati. Itu besok dibicarakan di Rakernas," kata Bupati Banyuwangi dua periode itu.
Ia menambahkan, sejumlah bahasan lain dalam Rakernas di antaranya penyelerasan program pembagunan SDM sesuai arah kebijakan Presiden Joko Widodo dan penyelenggaraan Munas Apkasi pada 2020.
Rakernas Apkasi juga diiringi gelaran Apkasi Smart Regency Expo dan Forum 2019 bertema "Menuju Kabupaten Cerdas Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik". Ada ekspo inovasi pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan berbagai kabupaten.
"Apkasi mendorong perubahan pelayanan publik berbasis TI. Tanpa TI, kita tidak akan bisa memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, murah dan pasti," kata Sekjen Apkasi, Najmul Akhyar. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019