Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama organisasi perangkat daerah kabupaten setempat melakukan penandatanganan komitmen bersama percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
"Penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung penuh upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting secara konsisten dan berkelanjutan di 18 desa prioritas dan delapan kecamatan di Kabupaten Probolinggo sudah dilakukan," kata Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Tutuq Edi Utomo di Kabupaten Probolinggo, Rabu.
Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023, Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo telah menetapkan 17 sasaran prioritas pembangunan daerah, satu di antaranya adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator indeks kesehatan masyarakat.
"Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, dalam indeks pembangunan kesehatan masyarakat, menetapkan bahwa variabel prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi balita sangat pendek dan pendek, prevalensi balita sangat kurus dan kurus merupakan tiga indikator mutlak dan diberikan bobot utama masing-masing 5 poin," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, Bappeda Kabupaten Probolinggo juga sudah menggelar rembuk stunting yang bertujuan mencanangkan dan membangun komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan SDM di Kabupaten Probolinggo," katanya.
Selama ini, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah mengintensifkan intervensi peningkatan status gizi anak balita, namun masih terdapat balita stunting, anak-anak yang pendek dan sangat pendek di Kabupaten Probolinggo.
"Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting," katanya.
Sementara Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari mengatakan kegiatan rembuk stunting dilakukan untuk memastikan bahwa isu yang sangat krusial dan strategi menyikapi pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo terkait visi arah pembangunan tahun 2019-2024 yang salah satu instruksinya kepada seluruh perangkat mulai dari gubernur, bupati, camat hingga kepala desa untuk menyatukan langkah dan komitmen untuk menurunkan stunting.
"Prevalensi stunting di Probolinggo tahun 2013 sebesar 49,9 persen dan menurun menjadi 39,9 persen pada tahun 2018. Kegiatan itu sangat penting dengan harapan duduk bersama untuk memberikan perhatian dan komitmen menurunkan stunting melalui sumber daya yang ada dengan APBD maupun dana desa," katanya.
Ia menjelaskan stunting tidak selalu berkaitan dengan kemiskinan dan gizi buruk, tetapi juga dengan salah dalam pola pengasuhan anak, sehingga hal itu harus dilakukan pendekatan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusianya.
"Saya meminta kepada semua pihak untuk maksimal dalam mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat tentang pola hidup yang baik untuk mencegah stunting di Kabupaten Probolinggo," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung penuh upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting secara konsisten dan berkelanjutan di 18 desa prioritas dan delapan kecamatan di Kabupaten Probolinggo sudah dilakukan," kata Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Tutuq Edi Utomo di Kabupaten Probolinggo, Rabu.
Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023, Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo telah menetapkan 17 sasaran prioritas pembangunan daerah, satu di antaranya adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator indeks kesehatan masyarakat.
"Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, dalam indeks pembangunan kesehatan masyarakat, menetapkan bahwa variabel prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi balita sangat pendek dan pendek, prevalensi balita sangat kurus dan kurus merupakan tiga indikator mutlak dan diberikan bobot utama masing-masing 5 poin," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, Bappeda Kabupaten Probolinggo juga sudah menggelar rembuk stunting yang bertujuan mencanangkan dan membangun komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan SDM di Kabupaten Probolinggo," katanya.
Selama ini, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah mengintensifkan intervensi peningkatan status gizi anak balita, namun masih terdapat balita stunting, anak-anak yang pendek dan sangat pendek di Kabupaten Probolinggo.
"Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting," katanya.
Sementara Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari mengatakan kegiatan rembuk stunting dilakukan untuk memastikan bahwa isu yang sangat krusial dan strategi menyikapi pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo terkait visi arah pembangunan tahun 2019-2024 yang salah satu instruksinya kepada seluruh perangkat mulai dari gubernur, bupati, camat hingga kepala desa untuk menyatukan langkah dan komitmen untuk menurunkan stunting.
"Prevalensi stunting di Probolinggo tahun 2013 sebesar 49,9 persen dan menurun menjadi 39,9 persen pada tahun 2018. Kegiatan itu sangat penting dengan harapan duduk bersama untuk memberikan perhatian dan komitmen menurunkan stunting melalui sumber daya yang ada dengan APBD maupun dana desa," katanya.
Ia menjelaskan stunting tidak selalu berkaitan dengan kemiskinan dan gizi buruk, tetapi juga dengan salah dalam pola pengasuhan anak, sehingga hal itu harus dilakukan pendekatan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusianya.
"Saya meminta kepada semua pihak untuk maksimal dalam mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat tentang pola hidup yang baik untuk mencegah stunting di Kabupaten Probolinggo," ujarnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019