Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bakal kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata untuk mengembangkan berbagai sektor pariwisata di daerah, mulai pariwisata lintas batas negara (crossborder tourism) homestay hingga desa wisata.
"Apkasi mendukung program-program Kemenpar, sehingga ke depan kebijakan pariwisata nasional bisa semakin punya instrumen pelaksanaan yang efektif dan saling dukung di daerah di mana Apkasi beranggotakan lebih dari 400 kabupaten," kata Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas dalam siaran pers diterima ANTARA di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.
Di acara penutupan Apkasi Otonomi Expo di Jakarta, Jumat (5/7), Bupati Anas memaparkan sejumlah hal yang dikolaborasikan, di antaranya "crossborder tourism', desa wisata dan "homestay".
"Pengembangan kolaborasi pariwisata ini sekaligus bagian dari strategi mendorong pemajuan seni-budaya daerah, karena semakin kuat konten kearifan lokalnya, semakin kuat pula daya tariknya untuk pengunjung," kata Anas.
Ia mengemukakan, pariwisata lintas batas negara telah disampaikan kepada Menteri Pariwisata dan "pilot project" kerja samanya juga akan dibuat di beberapa kabupaten, dan salah satunya Kabupaten Belu, NTT.
Wisata lintas batas negara, katanya, bisa ikut mengungkit perekonomian kabupaten tersebut, yang wilayah perbatasannya telah dibangun oleh pemerintah pusat dengan ikon-ikon yang menarik.
Menurut Anas, strategi "crossborder tourism" yang diinisiasi Kemenpar harus disambut oleh Apkasi karena akan sangat mendukung pengembangan kabupaten-kabupaten yang menjadi perbatasan negara. Pasarnya datang dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Papua Nugini dan Timor Leste.
"Sudah banyak kisah sukses 'crossborder tourism'. Perancis misalnya, sekitar 50 persen wismannya diperoleh dari negara yang berbatasan dengannya. Di Belgia sekitar 51 persen wismannya didapat dari 'border tourits'. Di Thailand sekitar 45 persen wismannya berasal dari border tourists. Di Malaysia angkanya lebih tinggi lagi di mana sekitar 60 persen wismannya berasal dari negara tetangganya," paparnya.
Maka dari itu, lanjutnya, kesempatan bagi kabupaten terdepan untuk menjadi mesin penyedot wisatawan mancanegara, yang otomatis akan menggerakkan ekonomi kabupaten itu.
Adapun terkait pengembangan desa wisata, kata Anas, Apkasi berkolaborasi dengan Kemenpar untuk menyukseskan program desa wisata sesuai visi Presiden Jokowi untuk membangun bangsa dari pinggiran, termasuk desa dengan memanfaatkan budaya, alam dan kreativitas warganya.
"Apkasi siap menyukseskan target 2.000 Desa Wisata Mandiri yang dicanangkan pemerintah pusat. Bukan hanya desa wisata rintisan, berkembang dan maju, tapi sudah mengarah ke mandiri," ucapnya.
Di Indonesia, keseluruhan ada sekitar 83.000 desa/setingkat desa. Dari jumlah itu sudah dihitung oleh tim di pemerintah pusat, dan sekitar 10 persen berpotensi menjadi desa wisata.
"Itu tugas bersama Apkasi, kami para bupati dan nanti kolaborasi dengan Kemenpar dan pemerintah provinsi," ujar Bupati Banyuwangi dua periode itu.
Mengenai pengembangan "homestay", menurut Anas, fokusnya adalah mengangkat kearifan arsitektur khas lokal untuk diimplementasikan dalam "homestay-homestay" dengan pendampingan Kemenpar.
"Di Kemenpar sudah ada ribuan kamar penduduk di desa-desa yang diaktivasi menjadi 'homestay'. Juga ada arsitektur khas lokal yang diusung sehingga jadi daya tarik. Nah itu akan dikerjasamakan Apkasi agar merata ke semakin banyak kabupaten di Tanah Air," katanya.
Acara penutupan Apkasi Otonomi Expo di Jakarta, juga dihadiri Ustaz Yusuf Mansur, CEO Bukalapak Achmad Zaky dan jajaran pejabat Kementerian Pariwisata. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Apkasi mendukung program-program Kemenpar, sehingga ke depan kebijakan pariwisata nasional bisa semakin punya instrumen pelaksanaan yang efektif dan saling dukung di daerah di mana Apkasi beranggotakan lebih dari 400 kabupaten," kata Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas dalam siaran pers diterima ANTARA di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.
Di acara penutupan Apkasi Otonomi Expo di Jakarta, Jumat (5/7), Bupati Anas memaparkan sejumlah hal yang dikolaborasikan, di antaranya "crossborder tourism', desa wisata dan "homestay".
"Pengembangan kolaborasi pariwisata ini sekaligus bagian dari strategi mendorong pemajuan seni-budaya daerah, karena semakin kuat konten kearifan lokalnya, semakin kuat pula daya tariknya untuk pengunjung," kata Anas.
Ia mengemukakan, pariwisata lintas batas negara telah disampaikan kepada Menteri Pariwisata dan "pilot project" kerja samanya juga akan dibuat di beberapa kabupaten, dan salah satunya Kabupaten Belu, NTT.
Wisata lintas batas negara, katanya, bisa ikut mengungkit perekonomian kabupaten tersebut, yang wilayah perbatasannya telah dibangun oleh pemerintah pusat dengan ikon-ikon yang menarik.
Menurut Anas, strategi "crossborder tourism" yang diinisiasi Kemenpar harus disambut oleh Apkasi karena akan sangat mendukung pengembangan kabupaten-kabupaten yang menjadi perbatasan negara. Pasarnya datang dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Papua Nugini dan Timor Leste.
"Sudah banyak kisah sukses 'crossborder tourism'. Perancis misalnya, sekitar 50 persen wismannya diperoleh dari negara yang berbatasan dengannya. Di Belgia sekitar 51 persen wismannya didapat dari 'border tourits'. Di Thailand sekitar 45 persen wismannya berasal dari border tourists. Di Malaysia angkanya lebih tinggi lagi di mana sekitar 60 persen wismannya berasal dari negara tetangganya," paparnya.
Maka dari itu, lanjutnya, kesempatan bagi kabupaten terdepan untuk menjadi mesin penyedot wisatawan mancanegara, yang otomatis akan menggerakkan ekonomi kabupaten itu.
Adapun terkait pengembangan desa wisata, kata Anas, Apkasi berkolaborasi dengan Kemenpar untuk menyukseskan program desa wisata sesuai visi Presiden Jokowi untuk membangun bangsa dari pinggiran, termasuk desa dengan memanfaatkan budaya, alam dan kreativitas warganya.
"Apkasi siap menyukseskan target 2.000 Desa Wisata Mandiri yang dicanangkan pemerintah pusat. Bukan hanya desa wisata rintisan, berkembang dan maju, tapi sudah mengarah ke mandiri," ucapnya.
Di Indonesia, keseluruhan ada sekitar 83.000 desa/setingkat desa. Dari jumlah itu sudah dihitung oleh tim di pemerintah pusat, dan sekitar 10 persen berpotensi menjadi desa wisata.
"Itu tugas bersama Apkasi, kami para bupati dan nanti kolaborasi dengan Kemenpar dan pemerintah provinsi," ujar Bupati Banyuwangi dua periode itu.
Mengenai pengembangan "homestay", menurut Anas, fokusnya adalah mengangkat kearifan arsitektur khas lokal untuk diimplementasikan dalam "homestay-homestay" dengan pendampingan Kemenpar.
"Di Kemenpar sudah ada ribuan kamar penduduk di desa-desa yang diaktivasi menjadi 'homestay'. Juga ada arsitektur khas lokal yang diusung sehingga jadi daya tarik. Nah itu akan dikerjasamakan Apkasi agar merata ke semakin banyak kabupaten di Tanah Air," katanya.
Acara penutupan Apkasi Otonomi Expo di Jakarta, juga dihadiri Ustaz Yusuf Mansur, CEO Bukalapak Achmad Zaky dan jajaran pejabat Kementerian Pariwisata. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019