Sejumlah kampus serta mahasiswa di Kota Kediri, Jawa Timur, berkomitmen menjaga kedamaian, persatuan dan kesatuan selama pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.
"Kami berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan serta menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme," kata Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri Sulistiyono di Kediri, Kamis.
Hal yang sama juga diungkapkan sejumlah mahasiwa Universitas Muhammadiyah Kota Kediri. Mereka menolak menolak segala bentuk kerusuhan dan mendukung penegakan hukum oleh pemerintah Polri dan TNI.
"Kami berharap aparat tegas terhadap pelaku kerusuhan dan memrosesnya sampai tuntas. Kami ingin semua mewujudkan persatuan, menjaga keamanan dan ketertiban. NKRI harga mati," kata Ana, salah seorang mahasiswa.
Aksi massa terjadi karena merasa tidak puas dengan Pemilu 2019. Bahkan, aksi berlanjut hingga kerusuhan pada 22-23 Mei 2019 di sejumlah titik yang mengakibatkan ratusan orang luka dan sembilan lainnya meninggal dunia.
KPU RI telah menetapkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin menang atas Prabowo - Sandiaga pada Mei 2019.
Menurut perhitungan resmi KPU, Jokowi-Ma’ruf meraih 55,5 persen suara, sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan angka 44,5 persen.
Sidang PHPU Pemilu Presiden 2019 digelar di MK pada 14 Juni 2019. Sidang tersebut dilakukan setelah ada gugatan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang mempermasalahkan hasil rekapitulasi suara KPU atas hasil Pemilu Presiden 2019.
Rencananya, sidang PHPU akan berlangsung hingga 2 Juli 2019. Setelah sidang perdana dilakukan dilakukan pada 14 Juni 2019, sidang selanjutnya yakni sidang pemeriksaan, pendahuluan, dan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan, 17-24 Juni 2019.
Selanjutnya, MK melakukan pemeriksaan persidangan pada 25-27 Juni 2019, lalu hakim mengelar rapat permusyawaratan 28 Juni 2019. Sidang selanjutnya dengan agenda pengucapan putusan pada 28 Juni-2 Juli 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kami berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan serta menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme," kata Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri Sulistiyono di Kediri, Kamis.
Hal yang sama juga diungkapkan sejumlah mahasiwa Universitas Muhammadiyah Kota Kediri. Mereka menolak menolak segala bentuk kerusuhan dan mendukung penegakan hukum oleh pemerintah Polri dan TNI.
"Kami berharap aparat tegas terhadap pelaku kerusuhan dan memrosesnya sampai tuntas. Kami ingin semua mewujudkan persatuan, menjaga keamanan dan ketertiban. NKRI harga mati," kata Ana, salah seorang mahasiswa.
Aksi massa terjadi karena merasa tidak puas dengan Pemilu 2019. Bahkan, aksi berlanjut hingga kerusuhan pada 22-23 Mei 2019 di sejumlah titik yang mengakibatkan ratusan orang luka dan sembilan lainnya meninggal dunia.
KPU RI telah menetapkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin menang atas Prabowo - Sandiaga pada Mei 2019.
Menurut perhitungan resmi KPU, Jokowi-Ma’ruf meraih 55,5 persen suara, sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan angka 44,5 persen.
Sidang PHPU Pemilu Presiden 2019 digelar di MK pada 14 Juni 2019. Sidang tersebut dilakukan setelah ada gugatan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang mempermasalahkan hasil rekapitulasi suara KPU atas hasil Pemilu Presiden 2019.
Rencananya, sidang PHPU akan berlangsung hingga 2 Juli 2019. Setelah sidang perdana dilakukan dilakukan pada 14 Juni 2019, sidang selanjutnya yakni sidang pemeriksaan, pendahuluan, dan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan, 17-24 Juni 2019.
Selanjutnya, MK melakukan pemeriksaan persidangan pada 25-27 Juni 2019, lalu hakim mengelar rapat permusyawaratan 28 Juni 2019. Sidang selanjutnya dengan agenda pengucapan putusan pada 28 Juni-2 Juli 2019.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019