Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Abdurrahman Saleh (Unars) Situbondo, Jawa Timur, menyerukan menolak aksi kerusuhan menjelang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.
Dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Situbondo, Kamis, penolakan ancaman kerusuhan jelang penyelesaian sengketa pilpres di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, tentunya akan menodai proses konstitusi.
"Kami sebagai sebagai mahasiswa menolak keras dengan adanya ancaman kerusuhan yang dapat menodai persidangan sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Yuda Yulianto.
Kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019, lanjutnya, menjadi pembelajaran bahwa aksi-aksi anarkis merugikan bangsa serta mengusik ketentraman dan kedamaian di tengah masyarakat.
"Dengan tegas kami nyatakan menolak aksi kerusuhan, NKRI harga mati," ucap Yuda Yulianto.
Seruan menolak ancaman aksi kerusuhan jelang penyelesaian sengketa pilpres di MK, juga datang dari pengurus BEM Universitas Ibrahimy dan Pengurus BEM Universitas STKIP PGRI Situbondo.
Mereka juga mendeklarasikan diri menolak ancaman aksi kerusuhan mengenai persidangan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Pengurus BEM di tiga universitas di Situbondo ini, juga mengajak masyarakat agar tidak terprovokasi informasi-informasi hoaks.
Wakil Rektor Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Irwan Yulianto juga menyatakan menolak segala bentuk kerusuhan, dan ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian di negeri ini.
"Atas nama lembaga, kami menyatakan menolak aksi kerusuhan. Marilah kita senantiasa mencipatakan rasa aman dan damai di negara kita, serta terus menjaga kondusifitas di negara kita," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Situbondo, Kamis, penolakan ancaman kerusuhan jelang penyelesaian sengketa pilpres di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, tentunya akan menodai proses konstitusi.
"Kami sebagai sebagai mahasiswa menolak keras dengan adanya ancaman kerusuhan yang dapat menodai persidangan sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Yuda Yulianto.
Kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019, lanjutnya, menjadi pembelajaran bahwa aksi-aksi anarkis merugikan bangsa serta mengusik ketentraman dan kedamaian di tengah masyarakat.
"Dengan tegas kami nyatakan menolak aksi kerusuhan, NKRI harga mati," ucap Yuda Yulianto.
Seruan menolak ancaman aksi kerusuhan jelang penyelesaian sengketa pilpres di MK, juga datang dari pengurus BEM Universitas Ibrahimy dan Pengurus BEM Universitas STKIP PGRI Situbondo.
Mereka juga mendeklarasikan diri menolak ancaman aksi kerusuhan mengenai persidangan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Pengurus BEM di tiga universitas di Situbondo ini, juga mengajak masyarakat agar tidak terprovokasi informasi-informasi hoaks.
Wakil Rektor Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Irwan Yulianto juga menyatakan menolak segala bentuk kerusuhan, dan ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian di negeri ini.
"Atas nama lembaga, kami menyatakan menolak aksi kerusuhan. Marilah kita senantiasa mencipatakan rasa aman dan damai di negara kita, serta terus menjaga kondusifitas di negara kita," tuturnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019