Sebanyak 32 organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ), melakukan deklarasi bersama menolak ajakan people power di Aula Makodim 0814 Jombang, Jawa Timur, Minggu petang.
Ketua FKMJ KH Isrofil Amar mengemukakan FKMJ merupakan komunitas bagi masyarakat lintas agama dan etnis. Sebagai organisasi masyarakat FKMJ merasa berkepentingan untuk menjaga persatuan dan persatuan bangsa, sehingga berbagai tindakan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa harus dihindari.
"FKMJ ini terbentuk untuk mempersatukan masyarakat dari lintas etnis dan agama, jadi (gerakan) yang meresahkan masyarakat harus kita hindari. Ini dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," kata dia di Jombang.
Menurut dia, adanya perbedaan sikap terkait hasil Pemilu Presiden 2019 merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun, rasa tidak puas harus dilakukan melalui jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pihaknya menyayangkan adanya ajakan people power dan bersama ormas di Jombang menolaknya. Hal ini merupakan sikap masyarakat dari lintas etnis dan agama di Jombang, terhadap tindakan inkonstitusional sekelompok masyarakat menyikapi hasil Pemilu 2019.
Mantan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang ini menambahkan, perselisihan terkait hasil Pilpres 2019 bisa diajukan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Itu sudah konstitusional dan tidak perlu menggerakkan massa, karena bisa membawa keresahan masyarakat," ujar dia.
Dalam kegiatan deklarasi tersebut, organisasi masyarakat yang ikut di antaranya Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, PGLII, LDII, Ansor, BKSG, Shiddiqiyah, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya.
Acara itu dihadiri Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Dandim 0814 Jombang Letkol (Arm) Benny Sutrisno , Kapolres Jombang AKBP Fadli Widiyanto, serta ribuan warga dari berbagai etnis dan agama. Setelah kegiatan deklarasi tersebut dilanjutkan dengan buka bersama.
Bupati Mundjidah mengapresiasi sikap organisasi masyarakat itu yang telah tegas menolak ajakan yang memicu keresahan. Dirinya berharap masyarakat Jombang yang terdiri dari beragam etnis dan agama bisa terus menjaga komunikasi antarsesama serta mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berbicara tentang adanya kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan pengumpulan massa atau people power. Dia mengatakan skenario itu bisa membuat rugi semua pihak. Dia mengimbau masyarakat tak berbondong-bondong berkumpul di satu titik. Menurutnya, hal itu bisa dimanfaatkan kelompok tertentu.
Moeldoko juga menyinggung isu soal ada kelompok sniper yang dikerahkan. Dia menyatakan tak ada sniper yang dikerahkan. Dirinya menyayangkan adanya opini yang sengaja dibangun seolah-olah ada kelompok sniper. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Ketua FKMJ KH Isrofil Amar mengemukakan FKMJ merupakan komunitas bagi masyarakat lintas agama dan etnis. Sebagai organisasi masyarakat FKMJ merasa berkepentingan untuk menjaga persatuan dan persatuan bangsa, sehingga berbagai tindakan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa harus dihindari.
"FKMJ ini terbentuk untuk mempersatukan masyarakat dari lintas etnis dan agama, jadi (gerakan) yang meresahkan masyarakat harus kita hindari. Ini dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," kata dia di Jombang.
Menurut dia, adanya perbedaan sikap terkait hasil Pemilu Presiden 2019 merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun, rasa tidak puas harus dilakukan melalui jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pihaknya menyayangkan adanya ajakan people power dan bersama ormas di Jombang menolaknya. Hal ini merupakan sikap masyarakat dari lintas etnis dan agama di Jombang, terhadap tindakan inkonstitusional sekelompok masyarakat menyikapi hasil Pemilu 2019.
Mantan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang ini menambahkan, perselisihan terkait hasil Pilpres 2019 bisa diajukan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Itu sudah konstitusional dan tidak perlu menggerakkan massa, karena bisa membawa keresahan masyarakat," ujar dia.
Dalam kegiatan deklarasi tersebut, organisasi masyarakat yang ikut di antaranya Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, PGLII, LDII, Ansor, BKSG, Shiddiqiyah, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya.
Acara itu dihadiri Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Dandim 0814 Jombang Letkol (Arm) Benny Sutrisno , Kapolres Jombang AKBP Fadli Widiyanto, serta ribuan warga dari berbagai etnis dan agama. Setelah kegiatan deklarasi tersebut dilanjutkan dengan buka bersama.
Bupati Mundjidah mengapresiasi sikap organisasi masyarakat itu yang telah tegas menolak ajakan yang memicu keresahan. Dirinya berharap masyarakat Jombang yang terdiri dari beragam etnis dan agama bisa terus menjaga komunikasi antarsesama serta mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berbicara tentang adanya kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan pengumpulan massa atau people power. Dia mengatakan skenario itu bisa membuat rugi semua pihak. Dia mengimbau masyarakat tak berbondong-bondong berkumpul di satu titik. Menurutnya, hal itu bisa dimanfaatkan kelompok tertentu.
Moeldoko juga menyinggung isu soal ada kelompok sniper yang dikerahkan. Dia menyatakan tak ada sniper yang dikerahkan. Dirinya menyayangkan adanya opini yang sengaja dibangun seolah-olah ada kelompok sniper. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019