Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atau penuh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tujuh tahun berturut-turut.
Predikat WTP 2018 diterima langsung
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Harry Purwaka
pada acara penyerahan hasil laporan keuangan pemerintah daerah di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Selasa.
"Hasil audit BPK pada pelaksanaan keuangan pemkab tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan temuan penyimpangan. Ini membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan daerah yang dilakukan seluruh OPD mulai meningkat," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Ia mengatakan, opini dari BPK ini memotivasi Pemkab Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD-nya, dan terlebih, opini WTP ini berhasil dipertahankan seiring dengan peningkatan kualitas akuntabilitas pemkab.
Penilaian predikat WTP murni yang diraih Banyuwangi, salah satunya karena Banyuwangi dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus, dan dari tahun ke tahun tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun.
"Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal terus kami dorong, apa yang menjadi catatan dari BPK dari tahun-tahun sebelumnya terus kami perbaiki," tuturnta.
Ia menambahkan, prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Banyuwangi, di tengah upaya meningkatkan akuntabilitas, Banyuwangi juga harus menyesuaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
"Sejumlah regulasi pengelolaan keuangan daerah terus digulirkan pemerintah, seperti setiap tranksasi keuangan harus 'cashless', dan ini sudah dilakukan Banyuwangi sejak tahun lalu. Jadi, regulasi baru kita berusaha taati, di satu sisi kita juga harus meningkatkan akuntabilitas," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara mengemukakan bahwa prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Banyuwangi.
"Kami berharap agar dari kinerja keuangan daerah ini dapat dipertahankan oleh semua OPD dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan," kata Made. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Predikat WTP 2018 diterima langsung
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Harry Purwaka
pada acara penyerahan hasil laporan keuangan pemerintah daerah di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Selasa.
"Hasil audit BPK pada pelaksanaan keuangan pemkab tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan temuan penyimpangan. Ini membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan daerah yang dilakukan seluruh OPD mulai meningkat," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Ia mengatakan, opini dari BPK ini memotivasi Pemkab Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD-nya, dan terlebih, opini WTP ini berhasil dipertahankan seiring dengan peningkatan kualitas akuntabilitas pemkab.
Penilaian predikat WTP murni yang diraih Banyuwangi, salah satunya karena Banyuwangi dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus, dan dari tahun ke tahun tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun.
"Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal terus kami dorong, apa yang menjadi catatan dari BPK dari tahun-tahun sebelumnya terus kami perbaiki," tuturnta.
Ia menambahkan, prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Banyuwangi, di tengah upaya meningkatkan akuntabilitas, Banyuwangi juga harus menyesuaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
"Sejumlah regulasi pengelolaan keuangan daerah terus digulirkan pemerintah, seperti setiap tranksasi keuangan harus 'cashless', dan ini sudah dilakukan Banyuwangi sejak tahun lalu. Jadi, regulasi baru kita berusaha taati, di satu sisi kita juga harus meningkatkan akuntabilitas," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara mengemukakan bahwa prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Banyuwangi.
"Kami berharap agar dari kinerja keuangan daerah ini dapat dipertahankan oleh semua OPD dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan," kata Made. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019