Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menggangap pemerintah daerah setempat kurang serius dalam mengatasi banjir akibat luapan Kali Lamong yang melanda wilayah itu, sehingga masalah tersebut menjadi klasik dan terjadi setiap tahun.
"Harusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) jemput bola, sebab kami sudah berikan rekomendasi soal solusi, tapi eksekutif tidak berani ambil tindakan," kata Wakil DPRD Gresik Nur Saidah dikonfirmasi di Gresik, Senin.
Ia menilai kinerja Dinas PUPR lamban dalam mencarikan solusi, karena DPRD Gresik sudah berkali-kali merekomendasikan berbagai opsi penyelesaian, mulai dengan penganggaran, hingga rekomendasi supaya DPUPR meminta pompa penyedot air ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) sebagai langkah insidentil sembari menunggu solusi jangka panjang.
"Sekarang ini segala cara sudah kami berikan ke eksekutif. Tinggal DPUPR yang harus jemput bola," kata Saidah yang juga politikus partai Gerindra tersebut.
Oleh karena itu, kata dia, DPRD akan mengupayakan duduk bersama dengan semua pihak terkait, terutama dari pihak BBWSBS sebagai penanggung jawab penuh persoalan tersebut, dan hal itu sebagai langkah lanjutan dari pertemuan sebelumnya dalam mengupayakan solusi problem banjir Kali Lamong.
"Kami sudah rapat bersama BBWSBS Maret lalu. Awal Mei kami akan rapat lagi membahas solusi, termasuk memetakan pembebasan lahan," katanya.
Sesuai data Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik wilayah Gresik Selatan yang mengalami banjir ada di empat kecamatan, antara lain Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Menganti, dan Cerme.
Kedalaman air bervariasi yang terparah di Desa Munggugianti, Kecamatan Benjeng, mencapai 120 centimeter.
Selain merendam jalan lingkungan, luapan Kali Lamong juga merendam ratusan rumah warga. Tercatat sebanyak 1.272 rumah terendam banjir yang tersebar di 18 desa di empat kecamatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Harusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) jemput bola, sebab kami sudah berikan rekomendasi soal solusi, tapi eksekutif tidak berani ambil tindakan," kata Wakil DPRD Gresik Nur Saidah dikonfirmasi di Gresik, Senin.
Ia menilai kinerja Dinas PUPR lamban dalam mencarikan solusi, karena DPRD Gresik sudah berkali-kali merekomendasikan berbagai opsi penyelesaian, mulai dengan penganggaran, hingga rekomendasi supaya DPUPR meminta pompa penyedot air ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) sebagai langkah insidentil sembari menunggu solusi jangka panjang.
"Sekarang ini segala cara sudah kami berikan ke eksekutif. Tinggal DPUPR yang harus jemput bola," kata Saidah yang juga politikus partai Gerindra tersebut.
Oleh karena itu, kata dia, DPRD akan mengupayakan duduk bersama dengan semua pihak terkait, terutama dari pihak BBWSBS sebagai penanggung jawab penuh persoalan tersebut, dan hal itu sebagai langkah lanjutan dari pertemuan sebelumnya dalam mengupayakan solusi problem banjir Kali Lamong.
"Kami sudah rapat bersama BBWSBS Maret lalu. Awal Mei kami akan rapat lagi membahas solusi, termasuk memetakan pembebasan lahan," katanya.
Sesuai data Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik wilayah Gresik Selatan yang mengalami banjir ada di empat kecamatan, antara lain Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Menganti, dan Cerme.
Kedalaman air bervariasi yang terparah di Desa Munggugianti, Kecamatan Benjeng, mencapai 120 centimeter.
Selain merendam jalan lingkungan, luapan Kali Lamong juga merendam ratusan rumah warga. Tercatat sebanyak 1.272 rumah terendam banjir yang tersebar di 18 desa di empat kecamatan.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019