Anggota DPR RI Bambang Haryo merasa kecewa dengan adanya kenaikan tarif pesawat terbang antara Surabaya-Jakarta dari biasanya di bawah Rp1 juta naik menjadi sekitar Rp1,5 juta pada saat liburan panjang pemilihan umum pekan kemarin.
"Saya mendapatkan laporan dari masyarakat jika banyak penumpang yang kesulitan untuk mendapatkan tiket, kalaupun ada harganya juga naik dari seharusnya di bawah Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta," katanya saat berada di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya.
Ia mengatakan, kenaikan harga ini tidak sejalan dengan permintaan menteri perhubungan yang menginginkan adanya penurunan tarif terutama untuk pesawat berbiaya murah.
"Kami meminta supaya harga tersebut bisa teratasi, apalagi sebentar lagi ada liburan lebaran," katanya.
Ia mengatakan, beberapa waktu yang lalu, dirinya mendengar kalau Kementerian Perhubungan memprediksikan akan adanya peningkatan jumlah penumpang sampai dengan 5 persen saat liburan pemilu.
"Nah ini, saya mendapatkan laporan kalau maskapai malah mengurangi jumlah penerbangan mereka sampai dengan 20 persen," katanya.
Menurutnya, layanan yang paling utama daripada transportasi penerbangan adalah kapasitas angkut atau daya tampung.
"Ketika dilakukan kroscek ke Angkasa Pura 1 dan Otoritas Bandara Juanda ternyata maskapai yang beroperasi menurun 20 persen dibanding hari-hari biasa, padahal, saat itu kondisi peak season karena libur panjang," katanya.
Ia mengatakan, seharusnya pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan beserta jajarannya sudah mengantisipasi dan merencanakan untuk antisipasi libur panjang dan angkutan menjelang Pemilu.
"Ini Menteri Perhubungan harus bertanggung jawab untuk itu dan tegas terhadap perusahaan penerbangan untuk meningkatkan jumlah armada di saat masyarakat membutuhkan. Apabila ini terus-menerus tanpa perhatian maka citra buruk untuk dunia penerbangan di Indonesia menjadi penilaian masyarakat dalam negeri maupun internasional.
Pada kesempatan yang sama, Nafhan selaku Kepala Bidang Keamanan Angkutan Udara Otoritas Bandara Wilayah III mengatakan pihaknya masih belum mendapatkan laporan terkait kenaikan harga tersebut. "Kami belum mendapatkan laporan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Saya mendapatkan laporan dari masyarakat jika banyak penumpang yang kesulitan untuk mendapatkan tiket, kalaupun ada harganya juga naik dari seharusnya di bawah Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta," katanya saat berada di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya.
Ia mengatakan, kenaikan harga ini tidak sejalan dengan permintaan menteri perhubungan yang menginginkan adanya penurunan tarif terutama untuk pesawat berbiaya murah.
"Kami meminta supaya harga tersebut bisa teratasi, apalagi sebentar lagi ada liburan lebaran," katanya.
Ia mengatakan, beberapa waktu yang lalu, dirinya mendengar kalau Kementerian Perhubungan memprediksikan akan adanya peningkatan jumlah penumpang sampai dengan 5 persen saat liburan pemilu.
"Nah ini, saya mendapatkan laporan kalau maskapai malah mengurangi jumlah penerbangan mereka sampai dengan 20 persen," katanya.
Menurutnya, layanan yang paling utama daripada transportasi penerbangan adalah kapasitas angkut atau daya tampung.
"Ketika dilakukan kroscek ke Angkasa Pura 1 dan Otoritas Bandara Juanda ternyata maskapai yang beroperasi menurun 20 persen dibanding hari-hari biasa, padahal, saat itu kondisi peak season karena libur panjang," katanya.
Ia mengatakan, seharusnya pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan beserta jajarannya sudah mengantisipasi dan merencanakan untuk antisipasi libur panjang dan angkutan menjelang Pemilu.
"Ini Menteri Perhubungan harus bertanggung jawab untuk itu dan tegas terhadap perusahaan penerbangan untuk meningkatkan jumlah armada di saat masyarakat membutuhkan. Apabila ini terus-menerus tanpa perhatian maka citra buruk untuk dunia penerbangan di Indonesia menjadi penilaian masyarakat dalam negeri maupun internasional.
Pada kesempatan yang sama, Nafhan selaku Kepala Bidang Keamanan Angkutan Udara Otoritas Bandara Wilayah III mengatakan pihaknya masih belum mendapatkan laporan terkait kenaikan harga tersebut. "Kami belum mendapatkan laporan," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019