Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya meningkatkan sinergitas guna mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang akan digelar pada 17 April berjalan secara kondusif, aman dan lancar.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengajak warga Surabaya untuk tak ragu datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Sebab, Forpimda Surabaya telah menjamin keamanan dan kenyamanan warga saat menentukan pilihannya di pemilu nanti.
"Forpimda akan saling mengoptimalkan, terutama untuk menjaga kondusivitas Kota Surabaya. Kita sudah punya kesepakatan bersama," kata Risma di sela-sela pertemuan Forpimda di kediaman Wali Kota Surabaya beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut juga hadir Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan, Kapolres Tanjung Perak AKBP Antonius Agus Rahmanto, Danrem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Inf Sudaryanto, serta dari unsur Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
Menurut Risma, berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Surabaya dalam rangka menyambut pesta demokrasi terakbar di Indonesia yakni mulai dari pengoptimalan pelayanan KTP elektronik, penyiapan tempat penyimpanan kotak surat suara, personel pengamanan hingga simulasi hari H dan pascapencoblosan.
Pemkot Surabaya juga melakukan optimalisasi dengan menambah jam layanan perekaman KTP elektronik hingga pukul 24.00. Penambahan waktu pelayanan KTP elektronik hingga tengah malam itu berlaku hingga 31 Maret 2019. Dengan demikian diharapkan tidak ada alasan bagi masyarakat tidak ke TPS karena belum memiliki e-KTP.
"Nanti akan kami evaluasi, jika dirasa masih kurang akan kami perpanjang masa pelayanannya," kata wali kota yang juga menjabat Presiden United Cities Local Government (UCLG) Asia-Pasifik ini.
Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga telah menyiapkan jajaran Satpol PP dan Linmas guna membantu pihak kepolisian dan TNI dalam pengamanan TPS. Di sisi lain, Pemkot juga berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminjamkan beberapa aset untuk penyimpanan kotak suara, di antaranya di wilayah Wonokromo, Sawahan, Tambaksari dan gedung Gelora Pancasila.
Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan menegaskan akan menjamin keamanan dan kenyamanan selama pelaksanaan pemilu. Salah satunya dengan membentuk posko bersama Forpimda Surabaya. Di pokso itu, para petugas akan memonitor pelaksanaan pemilu, mulai dari kampanye terbuka, pencoblosan, hingga penghitungan surat suara.
"Nanti (posko) akan berpusat di Polrestabes Surabaya. Kita selama 24 jam duduk bersama di sana. Silahkan kalau ada informasi keluhan yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan pemilu," ujarnya.
Rudi menjelaskan, terkait teknis pengamanan, pihaknya akan menerapkan pola dua polisi dibantu 12 jajaran Linmas yang akan membawahi 24 TPS. Mereka akan membantu pengamanan di sekitaran TPS, namun tidak masuk ke dalam lokasi. Selama 24 jam, mereka akan melakukan tugas pengamanan, mulai kedatangan logisitik surat suara, pencoblosan sampai penghitungan surat suara. "Untuk pengamanan kami juga akan mengerahkan sekitar 2000 polisi," ujarnya.
Danrem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Inf Sudaryanto menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mensukseskan pemilu 2019. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat diharapkan bersinergi bersama pemerintah untuk mensukseskan pesta demokrasi itu.
Sudaryanto menambahkan bahwa TNI siap mem-back up penuh pengamanan pemilu bersama jajaran kepolisian dan Pemerintah Kota Surabaya. Untuk mematangkan skema pengamanan, Forpimda Surabaya sudah melakukan simulasi-simulasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama penyelenggaraan pemilu.
Tak lupa, Sudaryanto menyatakan bahwa TNI dan Polri berkomitmen menjaga netralitas dalam pemilu 2019. "Yang terpenting bagi kami adalah menjamin rasa aman masyarakat di tengah pesta demokrasi ini. Itu fokus utama kami," katanya. (ADV)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengajak warga Surabaya untuk tak ragu datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Sebab, Forpimda Surabaya telah menjamin keamanan dan kenyamanan warga saat menentukan pilihannya di pemilu nanti.
"Forpimda akan saling mengoptimalkan, terutama untuk menjaga kondusivitas Kota Surabaya. Kita sudah punya kesepakatan bersama," kata Risma di sela-sela pertemuan Forpimda di kediaman Wali Kota Surabaya beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut juga hadir Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan, Kapolres Tanjung Perak AKBP Antonius Agus Rahmanto, Danrem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Inf Sudaryanto, serta dari unsur Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
Menurut Risma, berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Surabaya dalam rangka menyambut pesta demokrasi terakbar di Indonesia yakni mulai dari pengoptimalan pelayanan KTP elektronik, penyiapan tempat penyimpanan kotak surat suara, personel pengamanan hingga simulasi hari H dan pascapencoblosan.
Pemkot Surabaya juga melakukan optimalisasi dengan menambah jam layanan perekaman KTP elektronik hingga pukul 24.00. Penambahan waktu pelayanan KTP elektronik hingga tengah malam itu berlaku hingga 31 Maret 2019. Dengan demikian diharapkan tidak ada alasan bagi masyarakat tidak ke TPS karena belum memiliki e-KTP.
"Nanti akan kami evaluasi, jika dirasa masih kurang akan kami perpanjang masa pelayanannya," kata wali kota yang juga menjabat Presiden United Cities Local Government (UCLG) Asia-Pasifik ini.
Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga telah menyiapkan jajaran Satpol PP dan Linmas guna membantu pihak kepolisian dan TNI dalam pengamanan TPS. Di sisi lain, Pemkot juga berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminjamkan beberapa aset untuk penyimpanan kotak suara, di antaranya di wilayah Wonokromo, Sawahan, Tambaksari dan gedung Gelora Pancasila.
Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan menegaskan akan menjamin keamanan dan kenyamanan selama pelaksanaan pemilu. Salah satunya dengan membentuk posko bersama Forpimda Surabaya. Di pokso itu, para petugas akan memonitor pelaksanaan pemilu, mulai dari kampanye terbuka, pencoblosan, hingga penghitungan surat suara.
"Nanti (posko) akan berpusat di Polrestabes Surabaya. Kita selama 24 jam duduk bersama di sana. Silahkan kalau ada informasi keluhan yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan pemilu," ujarnya.
Rudi menjelaskan, terkait teknis pengamanan, pihaknya akan menerapkan pola dua polisi dibantu 12 jajaran Linmas yang akan membawahi 24 TPS. Mereka akan membantu pengamanan di sekitaran TPS, namun tidak masuk ke dalam lokasi. Selama 24 jam, mereka akan melakukan tugas pengamanan, mulai kedatangan logisitik surat suara, pencoblosan sampai penghitungan surat suara. "Untuk pengamanan kami juga akan mengerahkan sekitar 2000 polisi," ujarnya.
Danrem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Inf Sudaryanto menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mensukseskan pemilu 2019. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat diharapkan bersinergi bersama pemerintah untuk mensukseskan pesta demokrasi itu.
Sudaryanto menambahkan bahwa TNI siap mem-back up penuh pengamanan pemilu bersama jajaran kepolisian dan Pemerintah Kota Surabaya. Untuk mematangkan skema pengamanan, Forpimda Surabaya sudah melakukan simulasi-simulasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama penyelenggaraan pemilu.
Tak lupa, Sudaryanto menyatakan bahwa TNI dan Polri berkomitmen menjaga netralitas dalam pemilu 2019. "Yang terpenting bagi kami adalah menjamin rasa aman masyarakat di tengah pesta demokrasi ini. Itu fokus utama kami," katanya. (ADV)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019