Jajaran DPP Partai Nasional Demokrat mengharapkan pertanian tembakau di Jawa Timur kembali berjaya dengan adanya intervensi langsung dari pemerintah yang memberikan kesempatan bagi para petani untuk bisa menanam dengan lebih baik lagi dari sisi kualitas maupun kuantitas.
Pengurus di DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Charles Meikyansah, di Surabaya, Jumat, mengatakan industri tembakau di Tanah Air punya potensi luar biasa bukan saja menyerap banyak tenaga kerja, tapi juga menyumbangkan pendapatan besar untuk negara.
"Khususnya di wilayah Jawa Timur yang cocok sebagai daerah penanaman tembakau harus dikembangkan agar nantinya produk tembakau lokal bisa berjaya lagi," katanya.
Caleg NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Jember-Lumajang) ini juga mengakui industri ini menyerap tenaga kerja yang sangat besar, mulai dari petani tembakau, buruh tembakau, pedagang dan tentunya kalangan pengusaha.
"Industri ini melibatkan sangat banyak orang, saya mendengar keluhan para pengusaha tembakau bahwa impor tembakau sangat besar dari sisi jumlah. Inilah yang saya kira perlu dibicarakan seluruh pemangku kepentingan, bagaimana impor tembakau bukan disetop sama sekali, tetapi secara bertahap diturunkan," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Riset dan Teknologi juga terlibat. Hal ini dikarenakan selama ini petani tembakau kita sangat tergantung cuaca.
Jika dilihat kontur tanah, misalnya di Madura dan wilayah Jawa Timur lainnya, sangat cocok untuk menanam tembakau. Namun jika cuaca hujan terus menerus misalnya, maka tanaman tembakau bisa menurun kualitasnya atau rusak.
"Kalau riset pertanian serius, bisa saja kita punya tembakau yang bagus dan tahan cuaca, daya saing dengan tembakau impor jadi tinggi," katanya.
Namun, Charles tidak menutup mata dari desakan produksi rokok dalam negeri harus diturunkan karena masalah kesehatan. "Iya sebenarnya kan lucu juga, industri tembakau diminta turun terus, tetapi penghasilan dari cukai tembakau adalah salah satu yang terbesar, jadi kalau (produksi) turun, harus ada (pemasukan negara) yang lebih baik lagi, dan petani juga sejahtera," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia harus menjaga kualitas tembakau agar sebuan asing atas bisnis tersebut bisa diatasi. Petani dan pengusaha lokal juga harus meningkatkan produksi sehingga terjaga kualitasnya tidak kalah dengan kualitas impor dari asing.
Selain itu, kata dia, untuk mewujudkan petani tembakau yang sejahtera, perlindungan dari tembakau impor itu penting. "Dulu orang luar negeri beli tembakau di Indonesia, lalu dibawa ke Jerman dan diperdagangkan, tetapi sekarang malah kita yang impor," katanya.
Sementara itu, juru bicara Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia Hananto Wibowo mengatakan pemerintah perlu mendorong kemitraan antara petani dengan pemasok maupun dengan pabrikan produk tembakau. Hal ini untuk memotong rantai penjualan daun tembakau yang cukup panjang.
"Memotong rantai penjualan dengan menjamin penyerapan produksi dan kepastian harga sesuai kualitas," kata Hananto.
Selain memotong rantai penjualan, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan produktifitas dan kualitas tembakau karena adanya bimbingan dan fasilitas dari pihak mitra.
"Kemitraan juga akan memberi pengaruh positif terhadap nilai tambaha atau insentif yang diterima oleh petani dan atau buruh tembakau," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Pengurus di DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Charles Meikyansah, di Surabaya, Jumat, mengatakan industri tembakau di Tanah Air punya potensi luar biasa bukan saja menyerap banyak tenaga kerja, tapi juga menyumbangkan pendapatan besar untuk negara.
"Khususnya di wilayah Jawa Timur yang cocok sebagai daerah penanaman tembakau harus dikembangkan agar nantinya produk tembakau lokal bisa berjaya lagi," katanya.
Caleg NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Jember-Lumajang) ini juga mengakui industri ini menyerap tenaga kerja yang sangat besar, mulai dari petani tembakau, buruh tembakau, pedagang dan tentunya kalangan pengusaha.
"Industri ini melibatkan sangat banyak orang, saya mendengar keluhan para pengusaha tembakau bahwa impor tembakau sangat besar dari sisi jumlah. Inilah yang saya kira perlu dibicarakan seluruh pemangku kepentingan, bagaimana impor tembakau bukan disetop sama sekali, tetapi secara bertahap diturunkan," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Riset dan Teknologi juga terlibat. Hal ini dikarenakan selama ini petani tembakau kita sangat tergantung cuaca.
Jika dilihat kontur tanah, misalnya di Madura dan wilayah Jawa Timur lainnya, sangat cocok untuk menanam tembakau. Namun jika cuaca hujan terus menerus misalnya, maka tanaman tembakau bisa menurun kualitasnya atau rusak.
"Kalau riset pertanian serius, bisa saja kita punya tembakau yang bagus dan tahan cuaca, daya saing dengan tembakau impor jadi tinggi," katanya.
Namun, Charles tidak menutup mata dari desakan produksi rokok dalam negeri harus diturunkan karena masalah kesehatan. "Iya sebenarnya kan lucu juga, industri tembakau diminta turun terus, tetapi penghasilan dari cukai tembakau adalah salah satu yang terbesar, jadi kalau (produksi) turun, harus ada (pemasukan negara) yang lebih baik lagi, dan petani juga sejahtera," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia harus menjaga kualitas tembakau agar sebuan asing atas bisnis tersebut bisa diatasi. Petani dan pengusaha lokal juga harus meningkatkan produksi sehingga terjaga kualitasnya tidak kalah dengan kualitas impor dari asing.
Selain itu, kata dia, untuk mewujudkan petani tembakau yang sejahtera, perlindungan dari tembakau impor itu penting. "Dulu orang luar negeri beli tembakau di Indonesia, lalu dibawa ke Jerman dan diperdagangkan, tetapi sekarang malah kita yang impor," katanya.
Sementara itu, juru bicara Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia Hananto Wibowo mengatakan pemerintah perlu mendorong kemitraan antara petani dengan pemasok maupun dengan pabrikan produk tembakau. Hal ini untuk memotong rantai penjualan daun tembakau yang cukup panjang.
"Memotong rantai penjualan dengan menjamin penyerapan produksi dan kepastian harga sesuai kualitas," kata Hananto.
Selain memotong rantai penjualan, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan produktifitas dan kualitas tembakau karena adanya bimbingan dan fasilitas dari pihak mitra.
"Kemitraan juga akan memberi pengaruh positif terhadap nilai tambaha atau insentif yang diterima oleh petani dan atau buruh tembakau," ujarnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019