Wakil Wali Kota Kediri Lilik Muhibbah mengatakan, keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri dapat menjadi solusi dan terobosan terkait akses keuangan yang lebih proaktif bagi masyarakat.
"TPAKD Kota Kediri dapat menemukan solusi dan terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih proaktif bagi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat," katanya saat rapat koordinasi program kerja tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri 2019 di Balai Kota Kediri, Jawa Timur, Senin.
Ia mengatakan, inklusi keuangan telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia. Inklusi keuangan mendorong ekonomi bergerak lebih cepat dengan memberikan kemudahan akses modal UKM akan membantu meningkatkan kapasitas usahanya.
Salah satu sasaran RPJMN 2015-2019 adalah penguatan sektor keuangan, yaitu dengan meningkatnya akses dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
"Untuk itu, dalam upaya percepatan akses keuangan daerah perlu ada sinergi antara pemerintah pusat maupun daerah dengan instansi dan pemangku kebijakan lain yang terkait," ujar Lilik Muhibbah selaku Pembina TPAKD Kota Kediri itu.
Dalam mewujudkan hal tersebut, lanjut wanita yang akrab disapa Ning Lik ini, Pemkot Kediri telah membentuk TPAKD Kota Kediri. Dengan itu, diharapkan dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Ning Lik juga mengatakan, rapat koordinasi TPAKD 2019 membahas beberapa hal, di antaranya sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan TPAKD, memperoleh masukan dan solusi untuk mengatasi peluang dan tantangan akses keuangan masyarakat, melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan pemangku kebijakan program literasi dan inklusi keuangan, hingga membuat dan merumuskan rekomendasi kebijakan program percepatan akses keuangan.
Pengarah I TPAKD Kota Kediri Bambang Supriyanto mengungkapkan tentang program kerja TPAKD Kota Kediri selama 2018. Beberapa program telah dilakukan TPAKD untuk mempercepat akses keuangan daerah, yakni kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui literasi dan inklusi keuangan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Ponpes Lirboyo.
"Kedua, peran perempuan dalam peningkatan akses keuangan daerah melalui penguatan infrastruktur akses keuangan di PD BPR Kota Kediri. Pemberdayaan guru TPQ, madrasah diniah, dan sekolah minggu di Kota Kediri melalui literasi dan inklusi keuangan dengan perluasan akses keuangan melalui pembukaan 2015 rekening di PD BPR Kota Kediri," kata dia.
Selain itu, TKAD juga membuat program pemberdayaan pengusaha muda start up (rintisan)melalui akses keuangan di sektor pasar modal dan pegadaian dengan perluasan akses melalui pembukaan 22 rekening tabungan emas PT Pegadaian. Program lainnya adalah workshop kewirausaan melalui bimtek PIRT dan pengelolaan keuangan usaha, hingga program berkelanjutan implementasi tabungan simpanan pelajar (Simpel OJK) dengan nilai akses keuangan sebesar Rp1,32 triliun dengan 8.623 rekening.
Bambang juga menjelaskan untuk 2019 TPAKD memiliki kebijakan strategis yaitu akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang diimplementasikan melalui optimalisasi peran TPAKD dan Satgas Waspada Investasi.
Untuk mencapai tujuan tersebut telah dirumuskan beberapa kegiatan seperti percepatan akses keuangan daerah, survei nasional literasi dan inklusi keuangan, serta sinergi aksi dalam rangka mendorong tingkat inklusi nasional sebesar 75 persen.
"Untuk percepatan akses keuangan daerah dapat diimplementasikan melalui bisnis matching, strategic coordination, kajian potensi unggulan, sistem pelaporan TPAKD terintegrasi, dan MoU antarlembaga. Untuk lebih memperkuat program tersebut kami juga ada program tematik melalui program akselerasi peningkatan kepemilikan rekening tabungan dan program kredit melawan rentenir," ujar Bambang yang juga Kepala OJK Kota Kediri tersebut.
Kegiatan Rapat Koordinasi Program Kerja TPAKD Kota Kediri 2019 tersebut diikuti oleh Kepala KPWBI Kediri Musni Hardi Kasuma, Kepala BPS Kota Kediri Ellyn T. Brahmana, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kota Kediri Yetty Sisworini, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri Kristianto, Kepala Bagian Perekonomian Kota Kediri Bambang Priyambodo, dan Kepala Lembaga Jasa Keuangan di wilayah Kediri.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"TPAKD Kota Kediri dapat menemukan solusi dan terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih proaktif bagi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat," katanya saat rapat koordinasi program kerja tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri 2019 di Balai Kota Kediri, Jawa Timur, Senin.
Ia mengatakan, inklusi keuangan telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia. Inklusi keuangan mendorong ekonomi bergerak lebih cepat dengan memberikan kemudahan akses modal UKM akan membantu meningkatkan kapasitas usahanya.
Salah satu sasaran RPJMN 2015-2019 adalah penguatan sektor keuangan, yaitu dengan meningkatnya akses dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
"Untuk itu, dalam upaya percepatan akses keuangan daerah perlu ada sinergi antara pemerintah pusat maupun daerah dengan instansi dan pemangku kebijakan lain yang terkait," ujar Lilik Muhibbah selaku Pembina TPAKD Kota Kediri itu.
Dalam mewujudkan hal tersebut, lanjut wanita yang akrab disapa Ning Lik ini, Pemkot Kediri telah membentuk TPAKD Kota Kediri. Dengan itu, diharapkan dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Ning Lik juga mengatakan, rapat koordinasi TPAKD 2019 membahas beberapa hal, di antaranya sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan TPAKD, memperoleh masukan dan solusi untuk mengatasi peluang dan tantangan akses keuangan masyarakat, melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan pemangku kebijakan program literasi dan inklusi keuangan, hingga membuat dan merumuskan rekomendasi kebijakan program percepatan akses keuangan.
Pengarah I TPAKD Kota Kediri Bambang Supriyanto mengungkapkan tentang program kerja TPAKD Kota Kediri selama 2018. Beberapa program telah dilakukan TPAKD untuk mempercepat akses keuangan daerah, yakni kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui literasi dan inklusi keuangan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Ponpes Lirboyo.
"Kedua, peran perempuan dalam peningkatan akses keuangan daerah melalui penguatan infrastruktur akses keuangan di PD BPR Kota Kediri. Pemberdayaan guru TPQ, madrasah diniah, dan sekolah minggu di Kota Kediri melalui literasi dan inklusi keuangan dengan perluasan akses keuangan melalui pembukaan 2015 rekening di PD BPR Kota Kediri," kata dia.
Selain itu, TKAD juga membuat program pemberdayaan pengusaha muda start up (rintisan)melalui akses keuangan di sektor pasar modal dan pegadaian dengan perluasan akses melalui pembukaan 22 rekening tabungan emas PT Pegadaian. Program lainnya adalah workshop kewirausaan melalui bimtek PIRT dan pengelolaan keuangan usaha, hingga program berkelanjutan implementasi tabungan simpanan pelajar (Simpel OJK) dengan nilai akses keuangan sebesar Rp1,32 triliun dengan 8.623 rekening.
Bambang juga menjelaskan untuk 2019 TPAKD memiliki kebijakan strategis yaitu akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang diimplementasikan melalui optimalisasi peran TPAKD dan Satgas Waspada Investasi.
Untuk mencapai tujuan tersebut telah dirumuskan beberapa kegiatan seperti percepatan akses keuangan daerah, survei nasional literasi dan inklusi keuangan, serta sinergi aksi dalam rangka mendorong tingkat inklusi nasional sebesar 75 persen.
"Untuk percepatan akses keuangan daerah dapat diimplementasikan melalui bisnis matching, strategic coordination, kajian potensi unggulan, sistem pelaporan TPAKD terintegrasi, dan MoU antarlembaga. Untuk lebih memperkuat program tersebut kami juga ada program tematik melalui program akselerasi peningkatan kepemilikan rekening tabungan dan program kredit melawan rentenir," ujar Bambang yang juga Kepala OJK Kota Kediri tersebut.
Kegiatan Rapat Koordinasi Program Kerja TPAKD Kota Kediri 2019 tersebut diikuti oleh Kepala KPWBI Kediri Musni Hardi Kasuma, Kepala BPS Kota Kediri Ellyn T. Brahmana, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kota Kediri Yetty Sisworini, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri Kristianto, Kepala Bagian Perekonomian Kota Kediri Bambang Priyambodo, dan Kepala Lembaga Jasa Keuangan di wilayah Kediri.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019