![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/284061/sejumlah-modin-di-tulungagung-tuntut-kenaikan-insentif&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2019/03/19/IMG-20190319-WA0014_2.jpg&description=Sejumlah "modin" di Tulungagung tuntut kenaikan insentif){kind=link}
Sejumlah modin atau bagian dari perangkat Kaur Kesra dari seluruh kelurahan di seputar kota Tulungagung, Jawa Timur, Selasa mendatangi kantor DPRD setempat guna menuntut kenaikan insentif bulanan yang selama ini dirasa terlalu kecil.
Datang berombongan sebanyak 16 orang, para modin itu diterima Ketua DPRD Tulungagung Supriyono untuk menyampaikan aspirasi.
Dialog berlangsung interaktif dan pihak DPRD berjanji untuk memperjuangkan penambahan insentif sebagai penghargaan atas jasa para modin dalam mengabdi di tengah masyarakat.
"Aspirasi mereka kami rasa wajar karena selama ini besaran insentif uang diterima hanya Rp500 ribu per bulan. Dan itu belum pernah naik sejak lama," kata Supriyono menanggapi.
Supri memaatikan masih ada anggaran untuk meningkatkan gaji dari modin itu.
Hal itu juga sudah didiskusikan dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
"Termasuk dari tanah eks bengkok, mereka (modin) diberi kesempatan menyewa (tanah bengkok)," ujarnya.
Sedang untuk tambahan insentif secara tunai, akan diambilkan dari APBD dan DAU.
"Salah satunya akan diambilkan dari dana kelurahan, kebijakan dari pemerintah pusat, terus lagi pendampingan dari APBD," kata Supriyono.
Total anggaran yang akan dikelola oleh kelurahan dari dua anggaran itu akan sebesar Rp700 juta lebih per kelurahan.
"Di situ ada klausul untuk menambah kesejahteraan modin-modin itu," kata Supriyono.
Namun Supriyono masih belum berani beberkan besaran penambahan insentif bagi para modin itu.
Dirinya Beralasan saat ini masih dibahas dengan OPD terkait.
Imam, salah satu modin mengaku insentif yang mereka terima secara rapel tiga bulan sekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup . Apalagi sudah berkeluarga.
Para modin berharap mereka mendapat insentif layak, yakni sebesar UMK (upah minimum kabupaten), mengingat jam kerja mereka dan hari bisa 24 jam.
Sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat yang ingin menikah ataupun musibah karena meninggal para modin harus siap.
"Pekerjaan sebagai modin merupakan lahan ibadah, namun di satu sisi dkami juga mempunyai kewajiban sebagai tulang punggung keluarga. Kalau insentif enggak masuk akal bagaimana modin menafkahi keluarganya," katanya.
Karenanya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sebagian besar modin mencari pekerjaan sampingan diluar sebagai modin.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Datang berombongan sebanyak 16 orang, para modin itu diterima Ketua DPRD Tulungagung Supriyono untuk menyampaikan aspirasi.
Dialog berlangsung interaktif dan pihak DPRD berjanji untuk memperjuangkan penambahan insentif sebagai penghargaan atas jasa para modin dalam mengabdi di tengah masyarakat.
"Aspirasi mereka kami rasa wajar karena selama ini besaran insentif uang diterima hanya Rp500 ribu per bulan. Dan itu belum pernah naik sejak lama," kata Supriyono menanggapi.
Supri memaatikan masih ada anggaran untuk meningkatkan gaji dari modin itu.
Hal itu juga sudah didiskusikan dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
"Termasuk dari tanah eks bengkok, mereka (modin) diberi kesempatan menyewa (tanah bengkok)," ujarnya.
Sedang untuk tambahan insentif secara tunai, akan diambilkan dari APBD dan DAU.
"Salah satunya akan diambilkan dari dana kelurahan, kebijakan dari pemerintah pusat, terus lagi pendampingan dari APBD," kata Supriyono.
Total anggaran yang akan dikelola oleh kelurahan dari dua anggaran itu akan sebesar Rp700 juta lebih per kelurahan.
"Di situ ada klausul untuk menambah kesejahteraan modin-modin itu," kata Supriyono.
Namun Supriyono masih belum berani beberkan besaran penambahan insentif bagi para modin itu.
Dirinya Beralasan saat ini masih dibahas dengan OPD terkait.
Imam, salah satu modin mengaku insentif yang mereka terima secara rapel tiga bulan sekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup . Apalagi sudah berkeluarga.
Para modin berharap mereka mendapat insentif layak, yakni sebesar UMK (upah minimum kabupaten), mengingat jam kerja mereka dan hari bisa 24 jam.
Sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat yang ingin menikah ataupun musibah karena meninggal para modin harus siap.
"Pekerjaan sebagai modin merupakan lahan ibadah, namun di satu sisi dkami juga mempunyai kewajiban sebagai tulang punggung keluarga. Kalau insentif enggak masuk akal bagaimana modin menafkahi keluarganya," katanya.
Karenanya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sebagian besar modin mencari pekerjaan sampingan diluar sebagai modin.
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019