Kepolisian Daerah Jawa Timur menggelar simulasi Sistem Pengamanan Dalam Kota (Sispam Kota) di lapangan Markas Kodam V/Brawijaya, Selasa, sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kerawanan saat Pemilihan Umum 17 April 2019.
Kegiatan simulasi itu dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi serta tim sukses pasangan capres-cawapres dan perwakilan partai politik.
Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, simulasi yang digelar hari ini menunjukkan kesiapan Polri dalam mengamankan dan memastikan pesta demokrasi di wilayah Jatim berjalan lancar.
"Untuk pemilu tahun ini semua tahapan kami waspadai, karena pemilu tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Ada tiga pola, yang satu pola rawan, rawan 1 dan sangat rawan. Di TPS (tempat pemungutan suara) akan ada satu anggota dan dibagi semua yang sesuai dengan daerah mana yang rawan," katanya.
Irjen Luki menambahkan, setiap pasukan nantinya akan dibagi per koordinator wilayah (korwil). Masing-masing Korwil ini akan digeser apabila ada wilayah membutuhkan bantuan pasukan, baik TNI maupun Polri.
"Tanggal 22 Maret kami gelar pasukan secara nasional. Pelaksanaan pilkada serentak 2018 kemarin, Jatim aman dan mudah-mudahan untuk Pemilu 2019 aman dan lancar," ujarnya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan jika provinsi yang dipimpinnya membutuhkan pengamanan berlapis dan berjenjang, termasuk kesiapsiagaan masyarakat.
"Jadi, kalau ada 130.010 TPS, bisa membayangkan kalau kemudian proses penghitungannya bisa sampai dini hari. Tentu dari seluruh pemerintah kabupaten/kota, terutama juga pemprov harus mengoordinasikan secara detail dengan PLN untuk memastikan tidak ada mati listrik, sehingga harus melakukan kesiapsiagaan," ucapnya.
Khofifah mengingatkan, pemilu kali ini berbeda dengan Pilkada Jatim 2018, karena akan melibatkan banyak orang. Itu tidak terlepas dari digelarnya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara bersamaan.
"Saya ingin mengajak, bagaimana dalam pengamanan masyarakat, tim dari Polda dan TNI bekerja sama. Selain itu juga seluruh partai pengusung harus ikut menjamin keamanan dan kelancaran pemilu di Jatim," ucap mantan Menteri Sosial itu.
Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi menambahkan, semua kekuatan TNI juga siap untuk mendukung pengamanan pemilu.
Wisnoe mengungkapkan, kekuatan yang diterjunkan TNI untuk pengamanan pemilu adalah dua per tiga kekuatan polisi, yakni 17 ribu personel. Dengan rincian 14 ribu personel dari Angkatan Darat (AD), 2.500 personel dari Angkatan Laut (AL) dan 1.000 personel dari Angkatan Udara (AU).
"Tapi semua kekuatan kalau dibutuhkan ya siap," katanya, menegaskan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Kegiatan simulasi itu dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi serta tim sukses pasangan capres-cawapres dan perwakilan partai politik.
Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, simulasi yang digelar hari ini menunjukkan kesiapan Polri dalam mengamankan dan memastikan pesta demokrasi di wilayah Jatim berjalan lancar.
"Untuk pemilu tahun ini semua tahapan kami waspadai, karena pemilu tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Ada tiga pola, yang satu pola rawan, rawan 1 dan sangat rawan. Di TPS (tempat pemungutan suara) akan ada satu anggota dan dibagi semua yang sesuai dengan daerah mana yang rawan," katanya.
Irjen Luki menambahkan, setiap pasukan nantinya akan dibagi per koordinator wilayah (korwil). Masing-masing Korwil ini akan digeser apabila ada wilayah membutuhkan bantuan pasukan, baik TNI maupun Polri.
"Tanggal 22 Maret kami gelar pasukan secara nasional. Pelaksanaan pilkada serentak 2018 kemarin, Jatim aman dan mudah-mudahan untuk Pemilu 2019 aman dan lancar," ujarnya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan jika provinsi yang dipimpinnya membutuhkan pengamanan berlapis dan berjenjang, termasuk kesiapsiagaan masyarakat.
"Jadi, kalau ada 130.010 TPS, bisa membayangkan kalau kemudian proses penghitungannya bisa sampai dini hari. Tentu dari seluruh pemerintah kabupaten/kota, terutama juga pemprov harus mengoordinasikan secara detail dengan PLN untuk memastikan tidak ada mati listrik, sehingga harus melakukan kesiapsiagaan," ucapnya.
Khofifah mengingatkan, pemilu kali ini berbeda dengan Pilkada Jatim 2018, karena akan melibatkan banyak orang. Itu tidak terlepas dari digelarnya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara bersamaan.
"Saya ingin mengajak, bagaimana dalam pengamanan masyarakat, tim dari Polda dan TNI bekerja sama. Selain itu juga seluruh partai pengusung harus ikut menjamin keamanan dan kelancaran pemilu di Jatim," ucap mantan Menteri Sosial itu.
Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi menambahkan, semua kekuatan TNI juga siap untuk mendukung pengamanan pemilu.
Wisnoe mengungkapkan, kekuatan yang diterjunkan TNI untuk pengamanan pemilu adalah dua per tiga kekuatan polisi, yakni 17 ribu personel. Dengan rincian 14 ribu personel dari Angkatan Darat (AD), 2.500 personel dari Angkatan Laut (AL) dan 1.000 personel dari Angkatan Udara (AU).
"Tapi semua kekuatan kalau dibutuhkan ya siap," katanya, menegaskan.(*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019