Surabaya (Antaranews Jatim) - Program pendidikan vokasi yang digagas pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hingga kini telah mampu menggandeng sebanyak 2.074 SMK dan 745 perusahaan dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Surabaya, Kamis mengatakan, program itu juga mampu menjalin sebanyak 3.708 perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani bersama pihak sekolah menengah kejuruan (SMK) dan beberapa perusahaan.
"Untuk Jawa Timur, pada tahap kedelapan ini, kami melibatkan 295 SMK dan 97 perusahaan," kata Airlangga, pada saat acara peluncuran program vokasi di Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).
Airlangga mengapresiasi antusiasme SMK dan perusahaan yang sudah mengikuti program ini, sebab memberikan dampak yang lebih masif bagi dunia pendidikan dan kerja.
Ia mengatakan, pada awalnya program ini diluncurkan di Provinsi Jawa Timur, karena dinilai sebagai salah satu wilayah yang sangat konsisten terhadap pengembangan SMK dan merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan industri tertinggi.
"Selanjutnya, kami akan meluncurkan lagi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo fokus pembangunan nasional pada tahun ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur," katanya.
Tujuannya, untuk meningkatkan SDM yang kompeten, perlu dilaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih giat dan konsisten.
Program ini, sebagai upaya menjalankan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, dan memerlukan sinergi serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik SMK sebagai penyedia lulusan, industri sebagai pengguna, serta pemerintah pusat dan daerah sebagai pembina dan pembuat kebijakan.
"Kami berharap, perusahaan indusri dan SMK yang telah menandatangani perjanjian kerja sama bisa melaksanakan program pembinaan dan pengembangan SMK yang telah digariskan. Selanjutnya, pemerintah daerah untuk dapat mendukung program ini," katanya.
Program lain untuk menyiapkan SDM industri yang kompeten, adalah melalui pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual sistem, dengan pembangunan politeknik di kawasan Industri dan Wilayah Pusat pertumbuhan Industri (WPPI).
Kemudian, pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja), pembangunan infrastruktur kompetensi (SKKNI, LSP dan Sertifikasi Kompetensi), serta pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri berbasis 4.0.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Surabaya, Kamis mengatakan, program itu juga mampu menjalin sebanyak 3.708 perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani bersama pihak sekolah menengah kejuruan (SMK) dan beberapa perusahaan.
"Untuk Jawa Timur, pada tahap kedelapan ini, kami melibatkan 295 SMK dan 97 perusahaan," kata Airlangga, pada saat acara peluncuran program vokasi di Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).
Airlangga mengapresiasi antusiasme SMK dan perusahaan yang sudah mengikuti program ini, sebab memberikan dampak yang lebih masif bagi dunia pendidikan dan kerja.
Ia mengatakan, pada awalnya program ini diluncurkan di Provinsi Jawa Timur, karena dinilai sebagai salah satu wilayah yang sangat konsisten terhadap pengembangan SMK dan merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan industri tertinggi.
"Selanjutnya, kami akan meluncurkan lagi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo fokus pembangunan nasional pada tahun ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur," katanya.
Tujuannya, untuk meningkatkan SDM yang kompeten, perlu dilaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih giat dan konsisten.
Program ini, sebagai upaya menjalankan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, dan memerlukan sinergi serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik SMK sebagai penyedia lulusan, industri sebagai pengguna, serta pemerintah pusat dan daerah sebagai pembina dan pembuat kebijakan.
"Kami berharap, perusahaan indusri dan SMK yang telah menandatangani perjanjian kerja sama bisa melaksanakan program pembinaan dan pengembangan SMK yang telah digariskan. Selanjutnya, pemerintah daerah untuk dapat mendukung program ini," katanya.
Program lain untuk menyiapkan SDM industri yang kompeten, adalah melalui pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual sistem, dengan pembangunan politeknik di kawasan Industri dan Wilayah Pusat pertumbuhan Industri (WPPI).
Kemudian, pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja), pembangunan infrastruktur kompetensi (SKKNI, LSP dan Sertifikasi Kompetensi), serta pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri berbasis 4.0.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019