Surabaya (Antaranews Jatim) - Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Jawa Timur siap untuk membantu menangkal informasi hoaks yang selama ini masih marak beredar di masyarakat.

Ketua Asosiasi LPPL Jawa Timur Ahmad Eko Basuki di Surabaya, Rabu, mengatakan selain sebagai penangkal informasi hoaks, juga sebagai sarana penyebaran informasi dan juga edukasi masyarakat.

"Kami akan terus menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat serta sebagai penangkal hoaks," katanya saat jamuan makan malam kegiatan konferensi nasional LPPL Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2019 di Jawa Timur yang mengusung tema "Pers Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital" di salah satu hotel di Surabaya, Rabu.

Ia mengemukakan, dengan konferensi ini diharapkan mampu memberikan ide-ide baru untuk berkembangnya LPPL yang ada di masing-masing daerah.

"Nantinya rekomendasi yang dihasilkan dalam konferensi ini akan menjadi masukan kepada kementerian terkait dan juga kepada Komisi I DPR RI yang membidangi ini," ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini LPPL Jawa Timur yang baru terbentuk setahun terakhir sudah memberikan beberapa perubahan di dunia radio di antaranya adalah jaring radio.

"Dari sebelumnya yang siaran sepekan tiga kali, sudah setiap hari siaran dari Senin sampai dengan Jumat. Dalam siaran itu, masing-masing reporter memberikan informasi dari daerah masing-masing," ujarnya.

Ia mengatakan, LPPL Jatim juga memiliki program yang diberi nama potensi Jatim, yakni mengangkat potensi-potensi di Jawa Timur supaya bisa didengarkan pendengar di wilayah lainnya.

"Kalau potensi Jatim jadwal siarannya pada akhir pekan dengan sistem jaring radio," katanya.

Ia menambahkan, salah satu upaya untuk meningkatkan LPPL adalah peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

"Kami juga sudah melakukan peningkatan kualitas dengan memberikan pelatihan jurnalistik dan juga manajemen marketing bidang radio," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Konferensi Nasional LPPL Indonesia, Saifudin Ahmad mengatakan LPPL ini merupakan media informasi diseminasi yang sudah membumi di wilayah masing-masing

"Jika dulu Departemen Penerangan banyak yang dikenal masyarakat adalah TVRI dan RRI, tetapi di masing-masing kabupaten ada yang namanya Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD)," katanya.

Ia mengatakan, dalam transformasinya LPPL sebenarnya sudah banyak dikenal masyarakat, tetapi karena kurang terurus pemerintah daerah setempat hasilnya juga kurang baik.

"Oleh karenanya Pemkab harus menjaga sendiri LPPL itu melalui Dinas Kominfo yang ada," katanya. (*)

Baca juga: Pemkab Sidoarjo Terima Kunjungan Delegasi Asosiasi LPPL se-Indonesia

Pewarta: Indra Setiawan

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019