Surabaya (Antaranews Jatim) - Legislator meminta pelaksana tugas Dirut Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya Bela Bima yang baru ditunjuk Wali Kota Surabaya menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Teguh Prihandoko, segera memaparkan visi dan misinya guna mengetahu arah kebijakan badan usaha ini.
"Kami masih perlu mengetahui secara jelas soal misi dan visi Plt (Pelaksana Tugas) Dirut RPH yang baru itu," kata Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi di Surabaya, Senin.
Menurut dia, pemaparan visi dan misi Plt Dirut RPH perlu dilakukan agar Komisi B bisa segera mengetahui arah kebijakan perusahan daerah milik Pemerintah Kota Surabaya itu.
"Untuk itu, Komisi B akan menggelar rapat dengar pendapat terkait hal itu," kata politikus PDI Perjuangan ini.
Menanggapi pengangkatan Direktur Jasa dan Niaga RPH Bela Bima sebagai Plt Dirut RPH yang baru, Anugrah Ariyadi mengatakan bahwa hal itu menjadi hak preogratif Wali Kota Surabaya.
"Siapapun yang ditunjuk jadi Plt Dirut, baik dari internal maupun eksternal, itu menjadi hak preogratif wali kota," katanya.
Ia berharap dengan adanya penunjukkan Plt dirut tersebut bisa mengakhiri kemelut panjang di internal RPH. Hal ini dikarenakan selama ini tidak adanya kesamaan persepsi antara dirut dengan dua direktur lainnya di RPH.
Akibat dari semua itu, Teguh Prihandoko mengajukan pengunduran diri per 31 Januari 2019. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sendiri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/28/436.12.2/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Teguh Prihandoko sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan yang ditetapkan pada 28 Januari 2019.
Sementara itu, Plt Dirut RPH Bela Bima saat dikonfirmasi wartawan mengaku jika pengangkatannya sebagai Plt Dirut RPH diterimanya sejak hari Kamis (31/1). Namun Bela mengatakan jika dirinya masih belum bisa banyak bicara terkait visi dan misi terkait pengangkatannya sebagai Plt Dirut karena masih fokus ke pembenahan RPH.
"Untuk sementara ini saya tidak banyak bicara ke media dulu, saya fokus pembenahan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kami masih perlu mengetahui secara jelas soal misi dan visi Plt (Pelaksana Tugas) Dirut RPH yang baru itu," kata Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi di Surabaya, Senin.
Menurut dia, pemaparan visi dan misi Plt Dirut RPH perlu dilakukan agar Komisi B bisa segera mengetahui arah kebijakan perusahan daerah milik Pemerintah Kota Surabaya itu.
"Untuk itu, Komisi B akan menggelar rapat dengar pendapat terkait hal itu," kata politikus PDI Perjuangan ini.
Menanggapi pengangkatan Direktur Jasa dan Niaga RPH Bela Bima sebagai Plt Dirut RPH yang baru, Anugrah Ariyadi mengatakan bahwa hal itu menjadi hak preogratif Wali Kota Surabaya.
"Siapapun yang ditunjuk jadi Plt Dirut, baik dari internal maupun eksternal, itu menjadi hak preogratif wali kota," katanya.
Ia berharap dengan adanya penunjukkan Plt dirut tersebut bisa mengakhiri kemelut panjang di internal RPH. Hal ini dikarenakan selama ini tidak adanya kesamaan persepsi antara dirut dengan dua direktur lainnya di RPH.
Akibat dari semua itu, Teguh Prihandoko mengajukan pengunduran diri per 31 Januari 2019. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sendiri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/28/436.12.2/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Teguh Prihandoko sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan yang ditetapkan pada 28 Januari 2019.
Sementara itu, Plt Dirut RPH Bela Bima saat dikonfirmasi wartawan mengaku jika pengangkatannya sebagai Plt Dirut RPH diterimanya sejak hari Kamis (31/1). Namun Bela mengatakan jika dirinya masih belum bisa banyak bicara terkait visi dan misi terkait pengangkatannya sebagai Plt Dirut karena masih fokus ke pembenahan RPH.
"Untuk sementara ini saya tidak banyak bicara ke media dulu, saya fokus pembenahan," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019