Mojokerto (Antaranews Jatim) - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik pembangunan infrastruktur dengan memantau proyek normalisasi Kali Sadar, di Mojokerto Jawa Timur, yang selama ini sebagai salah satu pemicu terjadi banjir saat musim hujan.
Pimpinan rombongan kunjungan kerja Komisi V DPR RI Sadarestuwati, Rabu mengatakan normalisasi Kali Sadar yang telah dilakukan sejak akhir 2017, tidak akan selesai apabila tidak ada sinergi antara Pemda, Pemprov, dan Pusat.
"Sebenarnya kami ingin pekerjaan selesai semua dengan cepat. Namun anggaran harus dibagi, jadi harus dilakukan bertahap. Pekerjaan ini (normalisasi) tidak akan selesai jika mengandalkan APBN saja. Harus ada sinergi Pemda, Pemprov, dan Pusat," katanya di Mojokerto.
Dia juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, untuk mengatasi dampak dari kerusakan lingkungan, seperti proyek galian C dan kerusakan hutan.
"Kami disini juga untuk mengingatkan kepedulian terhadap kerusakan lingkungan yang berdampak serius, seperti galian C dan kerusakan hutan yang kian masiv," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi saat meninjau proyek normalisasi Kali Sadar berharap agar proyek diselesaikan hingga tuntas sampai Kali Porong.
"Beberapa hari lalu sudah hampir banjir lagi di Kecamatan Mojoanyar. Banjir bandang ada 2 kejadian. Dengan dimotori BPBD, hal tersebut dapat teratasi (penanganan bencana). Kami juga menyikapi tindakan pasca bencana. Longstorage harus dikerjakan dari hulu ke hilir. Anak sungai juga kami perhatikan. Proyek harus tuntas hingga Kali Porong," katanya.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyerahan proposal usulan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2019, kepada rombongan Komisi V DPR RI.
Meliputi sarana dan prasarana lalu lintas, perlengkapan jalan, bidang keselamatan transportasi darat, pembangunan jalan, jembatan, serta sumber daya air.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Pimpinan rombongan kunjungan kerja Komisi V DPR RI Sadarestuwati, Rabu mengatakan normalisasi Kali Sadar yang telah dilakukan sejak akhir 2017, tidak akan selesai apabila tidak ada sinergi antara Pemda, Pemprov, dan Pusat.
"Sebenarnya kami ingin pekerjaan selesai semua dengan cepat. Namun anggaran harus dibagi, jadi harus dilakukan bertahap. Pekerjaan ini (normalisasi) tidak akan selesai jika mengandalkan APBN saja. Harus ada sinergi Pemda, Pemprov, dan Pusat," katanya di Mojokerto.
Dia juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, untuk mengatasi dampak dari kerusakan lingkungan, seperti proyek galian C dan kerusakan hutan.
"Kami disini juga untuk mengingatkan kepedulian terhadap kerusakan lingkungan yang berdampak serius, seperti galian C dan kerusakan hutan yang kian masiv," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi saat meninjau proyek normalisasi Kali Sadar berharap agar proyek diselesaikan hingga tuntas sampai Kali Porong.
"Beberapa hari lalu sudah hampir banjir lagi di Kecamatan Mojoanyar. Banjir bandang ada 2 kejadian. Dengan dimotori BPBD, hal tersebut dapat teratasi (penanganan bencana). Kami juga menyikapi tindakan pasca bencana. Longstorage harus dikerjakan dari hulu ke hilir. Anak sungai juga kami perhatikan. Proyek harus tuntas hingga Kali Porong," katanya.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyerahan proposal usulan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2019, kepada rombongan Komisi V DPR RI.
Meliputi sarana dan prasarana lalu lintas, perlengkapan jalan, bidang keselamatan transportasi darat, pembangunan jalan, jembatan, serta sumber daya air.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019