Surabaya (Antaranews Jatim) - DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya meminta Caleg DPR RI sekaligus bakal Calon Wali Kota Surabaya Fandi Utomo tidak menganggap remeh hasil survei yang menyebut elektabilitasnya turun berada di posisi keempat.
"Fandi jangan angap remeh hasil survei. Jadikan survei itu cambuk buat untuk melakukan intropeksi," kata Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya Mazlan Mansyur kepada Antara di Surabaya, Rabu.
Berdasarkan hasil survei Surabaya Survey Center (SSC) yang dilaksanakan mulai 20-31 Desember 2018 di 31 Kecamatan di Kota Surabaya menyebut elektabilitas Calon Wali Kota Surabaya pada Pilkada Surabaya 2020 untuk urutan peratama adalah Whisnu Sakti Buana dengan perolehan 15.4 persen.
Posisi kedua dan ketiga, secara berurutan adalah Puti Guntur Soekarno dengan 15.1 persen dan Adies Kadir dengan 6.9 persen, Ahmad Dhani dan Armuji berada di posisi keempat dengan perolehan 4.5 persen, Fandi Utomo dengan 4.3 persen dan Arzeti Bilbina dengan 4 persen.
Menurut Mazlan, jika hasil SSC menyebuk elektabilitas Fandi turun, maka Fandi harus mengatur ulang strateginya lagi supaya apa yang diharapkan bisa diraih.
"Ini bukan berarti mempercayai penuh hasil survei. Tapi tetap jangan mengabaikan hasil survei," ujar Ketua Komisi B DPRD Surabaya ini.
Soal pernyataan Direktur SSC Mochtar W. Oetomo yang menyebut turunnya elektabilitas Fandi dikarenakan salah kalkulasi dan pemetaan dalam kampanye, Mazlan mengatakan tidak selalu benar karena tingkat pemahaman politik masyarakat Surabaya berbeda dengan daerah lain.
"Cuma kalau misalnya untuk menggenjot lagi kinerjanya, pengenalan ke bawah. Insya Allah elektabilitas Fandi akan naik juga," katanya.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf mengatakan dengan adanya hasil survei tersebut, maka sebagai caleg dan cawali, Fandi Utomo perlu diruwat atau dipulihkan kembali seperti keadaan semula.
"Kalau salah langkah, perlu diruwat lagi supaya kembali ke jalan yang benar," katanya.
Musyafak menjelaskan kalau bahasa agama, ruwat bisa dikatakan bagian dari syukuran atau menysukuri nikmat yang berikan Allah SWT . "Jadi perlu membuat syukuran. Apalagi Fandi ini kan caleg unggul," katanya.
Ia menjelaskan bahwa Fandi mempunyai tugas khusus mengambil suaranya yang dulu di Partai Demokrat. "Hal ini sesuai pesan K.H. Ma'ruf Amin (cawapres) kembalilah orang NU yang dulu berada di partai lain untuk kembali ke PKB," katanya.
Direktur SSC Mochtar W. Oetomo sebelumnya mengatakan turunnya elektabilitas Fandi Utomo karena ada double agenda. Pada saat bersamaan Fandi sosialisasi untuk Pilkada Surabaya sekaligus untuk Caleg DPR RI.
"Sehingga semacam ada kerancuan informasi yang diterima publik. Agenda mana sebenarnya yang penting dan utama," katanya.
Menurut Mochtar, agenda yang terdekat adalah Pileg 2019 tapi yang disosialisasikan lebih masif malah Pilkada Surabaya 2020. Dua agenda informasi politik dalam waktu bersamaan tentu akan menjadi lebih sulit untuk diterima oleh publik.
"Saya rasa ini memang risiko yang harus dihadapi Fandi karena bisa jadi dalam pencaleganpun Fandi akan menerima bias informasi, sehingga hasilnya tidak bisa seoptimal yang diharapkan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Fandi jangan angap remeh hasil survei. Jadikan survei itu cambuk buat untuk melakukan intropeksi," kata Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya Mazlan Mansyur kepada Antara di Surabaya, Rabu.
Berdasarkan hasil survei Surabaya Survey Center (SSC) yang dilaksanakan mulai 20-31 Desember 2018 di 31 Kecamatan di Kota Surabaya menyebut elektabilitas Calon Wali Kota Surabaya pada Pilkada Surabaya 2020 untuk urutan peratama adalah Whisnu Sakti Buana dengan perolehan 15.4 persen.
Posisi kedua dan ketiga, secara berurutan adalah Puti Guntur Soekarno dengan 15.1 persen dan Adies Kadir dengan 6.9 persen, Ahmad Dhani dan Armuji berada di posisi keempat dengan perolehan 4.5 persen, Fandi Utomo dengan 4.3 persen dan Arzeti Bilbina dengan 4 persen.
Menurut Mazlan, jika hasil SSC menyebuk elektabilitas Fandi turun, maka Fandi harus mengatur ulang strateginya lagi supaya apa yang diharapkan bisa diraih.
"Ini bukan berarti mempercayai penuh hasil survei. Tapi tetap jangan mengabaikan hasil survei," ujar Ketua Komisi B DPRD Surabaya ini.
Soal pernyataan Direktur SSC Mochtar W. Oetomo yang menyebut turunnya elektabilitas Fandi dikarenakan salah kalkulasi dan pemetaan dalam kampanye, Mazlan mengatakan tidak selalu benar karena tingkat pemahaman politik masyarakat Surabaya berbeda dengan daerah lain.
"Cuma kalau misalnya untuk menggenjot lagi kinerjanya, pengenalan ke bawah. Insya Allah elektabilitas Fandi akan naik juga," katanya.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf mengatakan dengan adanya hasil survei tersebut, maka sebagai caleg dan cawali, Fandi Utomo perlu diruwat atau dipulihkan kembali seperti keadaan semula.
"Kalau salah langkah, perlu diruwat lagi supaya kembali ke jalan yang benar," katanya.
Musyafak menjelaskan kalau bahasa agama, ruwat bisa dikatakan bagian dari syukuran atau menysukuri nikmat yang berikan Allah SWT . "Jadi perlu membuat syukuran. Apalagi Fandi ini kan caleg unggul," katanya.
Ia menjelaskan bahwa Fandi mempunyai tugas khusus mengambil suaranya yang dulu di Partai Demokrat. "Hal ini sesuai pesan K.H. Ma'ruf Amin (cawapres) kembalilah orang NU yang dulu berada di partai lain untuk kembali ke PKB," katanya.
Direktur SSC Mochtar W. Oetomo sebelumnya mengatakan turunnya elektabilitas Fandi Utomo karena ada double agenda. Pada saat bersamaan Fandi sosialisasi untuk Pilkada Surabaya sekaligus untuk Caleg DPR RI.
"Sehingga semacam ada kerancuan informasi yang diterima publik. Agenda mana sebenarnya yang penting dan utama," katanya.
Menurut Mochtar, agenda yang terdekat adalah Pileg 2019 tapi yang disosialisasikan lebih masif malah Pilkada Surabaya 2020. Dua agenda informasi politik dalam waktu bersamaan tentu akan menjadi lebih sulit untuk diterima oleh publik.
"Saya rasa ini memang risiko yang harus dihadapi Fandi karena bisa jadi dalam pencaleganpun Fandi akan menerima bias informasi, sehingga hasilnya tidak bisa seoptimal yang diharapkan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019