Bangkalan (Antaranews Jatim) - Tanggal 26 Oktober 2018 menjadi catatan tersendiri masyarakat di empat kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Karena, Presiden RI Joko Widodo saat itu menggratiskan penggunaan Jembatan Suramadu, penghubung Pulau Jawa-Madura.
Penggratisan jembatan sepanjang 5,4 kilometer ini, seiring dengan perubahan fungsi, menjadi jalan umum tanpa tol, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2018.
"Pengoperasian Jembatan Surabaya Madura diubah menjadi jalan umum tanpa tol," bunyi Pasal 1 di Perpres itu.
Dengan berlakunya Perpres tersebut maka Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan ketentuan Pasal 12 huruf b sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ada beberapa hal yang dikemukakan presiden terkait kebijakan membebaskan tarif penyeberangan di Jembatan Suramadu itu. Antara lain, sebagai bentuk dari optimisme pemerintah pusat dalam mendorong roda perekonomian di Pulau Madura, sehingga dibuatlah kebijakan penggratisan Jembatan Suramadu atau berubah menjadi jalan umum yang bisa dilewati tanpa harus membayar.
Selain itu, pemerintah mendasari kebijakannya tersebut, pada tujuan sejarah pembangunan Jembatan Suramadu, yakni ingin memajukan perekonomian di Pulau Madura. Dengan penggratisan itu, diharapkan sebaran perluasan Kota Surabaya, sebagai pusat perekonomian masyarakat di Jawa Timur tidak hanya meluas ke Sidoarjo dan Gresik, akan tetapi juga ke Madura, yakni di Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya.
Tarif Rp15 ribu dan Rp30 ribu pulang-pergi bagi masyarakat yang bekerja di Surabaya dan tinggal di Bangkalan, bukan biaya yang ringan. Jika mereka harus pulang-pergi dari Bangkalan ke Surabaya selama 26 hari masa efektif kerja saja, maka dibutuhkan biaya Rp780.000 hanya untuk tarif tol bagi kendaraan pribadi roda empat.
"Paling tidak, dengan pembebasan tarif Jembatan Suramdu ini, akan mengurangi bebas biaya perjalanan, sehingga ketika Suramadu gratis, perluasan sebaran penduduk di wilayah utara Surabaya bisa segera terwujud, dan tentu pada akhirnya akan berdampak pada perkembangan ekonomo di Madura juga," kata Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar.
Apa yang disampaikan Halim, barangkali merupakan cita ideal yang hendak dicapai ketika Suramadu telah digratiskan. Sebab, pada kenyataannya, sejak jembatan sepanjang 5.438 meter itu diresmikan pada tahun 2009, perekonomian kawasan sisi jembatan, khususnya di sisi Madura, belum tampak ada perubahan signifikan. Sebab, dari empat kabupaten yang ada, dua diantaranya tetap berstatus sebagai kabupaten tertinggal, yakni Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
Di antara empat kabupaten yang ada di Madura, justru dua kabupaten yang merupakan pintu Gerbang Suramadu, Bangkalan tercatat sebagai kabupaten tertinggal dengan indek pembanguna manusia (IPM) sangat rendah. Malah dua kabupaten terjauh, yakni Sumenep dan Pamekasan justru bebas dari status tertinggal.
Secara umum, angka kemiskinan di Madura masih jauh dibawah rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur yang berada dalam kisaran antara 4,6 persen. Rata-rata angka kemiskinan di pulau berpenduduk 4 juta jiwa ini berdasarkan data BPS antara 16 hingga 23 persen.
Perlu Sentimen Madura
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menilai, penggratisan jembatan Suramadu oleh pemerintah pusat justru akan berdampak positif pada kemajuan dan kemakmuran masyarakat di empat kabupaten di wilayah itu.
Sebab, selain beban biaya transportasi berkurang, penggatisan Jembatan Suramadu yang telah diresmikan secara langsung oleh Presiden RI pada 26 Oktober 2018 itu, juga akan membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat Madura.
Bupati menilai, Madura yang terdiri dari empat kabupaten itu, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, memiliki keunggulan masing-masing dalam banyak hal. Baik dari sisi potensi sumber daya alam, ekonomi maupun potensi seni budaya lainnya.
Potensi menonjol selama ini, kata dia, adalah memang di bidang pertanian dan perdagangan. Sedangkan sektor jasa dan pariwisata, belum tergarap secara maksimal, meskipun Madura memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan.
"Maka dari itu, dari berbagai kesempatan saya mengajak semua bupati di Madura ini, untuk terlebih dahulu membangun sentimen Madura. Jadi tidak ada yang saling menonjol dan yang perlu kita tonjolkan adalah Madura," kata Baddrut dalam sebuah diskusi bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan.
Sentimen "ber-Madura" yang ia maksud, bahwa Madura merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan masing-masing kabupaten di Pulau Garam itu, memiliki potensi yang saling melengkapi.
Ia mencontohkan seperti, batik tulis. Menurut dia, batik tulis terbaik di Madura adalah di batik tulis Pamekasan. Akan tetapi, kerajinan keris terbaik di Madura adalah di Kabupaten Sumenep, bahkan jenis karijinan tersebut kini sudah terkenal hingga di luar negeri.
Di Bangkalan, potensi menonjol yang bisa dikembangkan dan mampu mendorong perekonomian masyarakat adalah di bidang kuliner. Bangkalan memiliki makanan khas yang tidak dimiliki kabupaten lain, yakni bebek sinjai. Situs sejarah masa lalu di Bangkalan sampai saat ini masih lengkap, termasuk juga di Kabupaten Sumenep.
"Jika sentimen Madura ini mampu kita wujudkan, dan Madura menjadi satu kesatuan, maka saya yakin, kemakmuran dan kemajuan bersama di sektor ekonomi di Madura ini bisa terwujud dengan baik. Penggratisan Jembatan Suramadu ini merupakan momentum agar kita bisa membuktikan kepada pemerintah pusat," ujar Baddrut.
Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) DrH Muh Syarif M.Si, mengakui, bahwa koordinasi dan konsolidari empat kepala daerah di Madura penting untuk dilakukan, untuk membangun komitmen bersama dalam menata masa depan Madura yang lebih baik dengan pola pembangunan terintegratif.
Penggratis tarif tol Jembatan Suramadu menurutnya merupakan awal yang baik untuk percepatan pengembangan ekonomi Madura. Bahkan, Syarif menyatakan, bahwa setelah Jembatan Suramadu digratiskan untuk seluruh jenis kendaraan, dua daerah tertinggal di Madura itu bisa segera diatasi.
Pengembangan UMKM
Penggratisan tarif penyeberangan Jembatan Suramadu, disambut baik oleh empat kepala daerah di Pulau Madura. Pengembangan potensi dan promosi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dinilai positif dalam memajukan ekonomi masyarakat di wilayah itu.
Langkah awal yang dilalukan para pemimpin di empat kabupaten ini, dengan menggelar pameran UMKM bersama di Smesco Indonesia, selama dua hari pada 28-29 November 2018 atau dua hari setelah Presiden mengumumkan penggratisan tarif Jembatan Suramadu.
Kegiatan yang digelar dalam rangka membangun "sentimen" Madura juga mendapatkan apresiasi dari Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, karena merupakan terobosan baru dan dinilai sebagai langkah positif dalam memajukan perekonomian Madura.
Apalagi potensi UMKM yang tersebar di empat kabupaten di Pulau Madura berdasarkan paparan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam kala itu, sebanyak 52.200 UMKM dengan jumlah sebanyak 3.625 koperasi dan 7.080 perajin batik dari total jumlah pendudukan sebanyak sekitar 4 juta jiwa yang tersebar di 72 kecamatan, di 961 desa dan 29 kelurahan yang ada di empat kabupaten di wilayah itu.
"Saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih atas dukungan yang luar biasa dari para Bupati se Madura, dalam membina dan mensupoort UMKM-nya agar bisa menambah daya saing sekaligus membuka akses pasar dengan mengggelaar acara ini," kata Menteri Puspayoga dalam sabutannya pada acara Ragam Kriyanusa Jawa Timur dalam Etnik Kontemporer di Era Revolusi Industri 4.0, Madura Menjemput Asa Menembus Batas, di gedung Smesco Indonesia, Jakarta, kala itu.
Baik Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Bupati Bangkalan Abd Latif Amin Imron, Bupati Sumenep Busro Karim dan Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto mengakui, bahwa pembinaan terhadap potensi lokal yang ada di Madura belum tergarap secara maksimal, terutama bidang promosi batik tulis.
Oleh karenanya, kegiatan pameran UKMM yang didalamnya juga memasarkan produk unggulan berupa batik tulis, merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan batik tulis Madura agar lebih dikenal luas masyarakat.
Bupati Baddrut Tamam dan tiga bupati lainnya di Madura juga mengakui, bahwa pembebasan tarif tol Suramadu akan bisa berdampak sigifikan, apabila bisa dikelalo dengan baik, melalui sistem manajemen pemasaran modern atau pemasaran digital.
"Hemat kami, sistem terintegratif antara Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, akan menjadi potensi luar biasa bagi pengembangan ekonomi di Madura ini. Caranya kita harus terlebih dahulu membangun `sentimen` Madura, bahwa Madura bukan hanya satu kabupaten tertentu, tapi terdiri dari empat kabupaten," kata Baddrut Tamam.
Baddrut dan Abd Latif Amin Imron meyakini kemajuan di Madura akan ditentukan oleh kekompakan empat kepala daerah di Pulau Garam ini. "Jika ini terwujud, maka dampak positif penggratisan Suramadu, akan lebih dahsyat lagi," ujarnya.
Jadi bukan hanya berkembang, tetapi diharapkan akan terjadi percepatan perkembangan bagi kemajuan ekonomi dan kemakmuran rakyat Madura. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Penggratisan jembatan sepanjang 5,4 kilometer ini, seiring dengan perubahan fungsi, menjadi jalan umum tanpa tol, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2018.
"Pengoperasian Jembatan Surabaya Madura diubah menjadi jalan umum tanpa tol," bunyi Pasal 1 di Perpres itu.
Dengan berlakunya Perpres tersebut maka Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan ketentuan Pasal 12 huruf b sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ada beberapa hal yang dikemukakan presiden terkait kebijakan membebaskan tarif penyeberangan di Jembatan Suramadu itu. Antara lain, sebagai bentuk dari optimisme pemerintah pusat dalam mendorong roda perekonomian di Pulau Madura, sehingga dibuatlah kebijakan penggratisan Jembatan Suramadu atau berubah menjadi jalan umum yang bisa dilewati tanpa harus membayar.
Selain itu, pemerintah mendasari kebijakannya tersebut, pada tujuan sejarah pembangunan Jembatan Suramadu, yakni ingin memajukan perekonomian di Pulau Madura. Dengan penggratisan itu, diharapkan sebaran perluasan Kota Surabaya, sebagai pusat perekonomian masyarakat di Jawa Timur tidak hanya meluas ke Sidoarjo dan Gresik, akan tetapi juga ke Madura, yakni di Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya.
Tarif Rp15 ribu dan Rp30 ribu pulang-pergi bagi masyarakat yang bekerja di Surabaya dan tinggal di Bangkalan, bukan biaya yang ringan. Jika mereka harus pulang-pergi dari Bangkalan ke Surabaya selama 26 hari masa efektif kerja saja, maka dibutuhkan biaya Rp780.000 hanya untuk tarif tol bagi kendaraan pribadi roda empat.
"Paling tidak, dengan pembebasan tarif Jembatan Suramdu ini, akan mengurangi bebas biaya perjalanan, sehingga ketika Suramadu gratis, perluasan sebaran penduduk di wilayah utara Surabaya bisa segera terwujud, dan tentu pada akhirnya akan berdampak pada perkembangan ekonomo di Madura juga," kata Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar.
Apa yang disampaikan Halim, barangkali merupakan cita ideal yang hendak dicapai ketika Suramadu telah digratiskan. Sebab, pada kenyataannya, sejak jembatan sepanjang 5.438 meter itu diresmikan pada tahun 2009, perekonomian kawasan sisi jembatan, khususnya di sisi Madura, belum tampak ada perubahan signifikan. Sebab, dari empat kabupaten yang ada, dua diantaranya tetap berstatus sebagai kabupaten tertinggal, yakni Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
Di antara empat kabupaten yang ada di Madura, justru dua kabupaten yang merupakan pintu Gerbang Suramadu, Bangkalan tercatat sebagai kabupaten tertinggal dengan indek pembanguna manusia (IPM) sangat rendah. Malah dua kabupaten terjauh, yakni Sumenep dan Pamekasan justru bebas dari status tertinggal.
Secara umum, angka kemiskinan di Madura masih jauh dibawah rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur yang berada dalam kisaran antara 4,6 persen. Rata-rata angka kemiskinan di pulau berpenduduk 4 juta jiwa ini berdasarkan data BPS antara 16 hingga 23 persen.
Perlu Sentimen Madura
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menilai, penggratisan jembatan Suramadu oleh pemerintah pusat justru akan berdampak positif pada kemajuan dan kemakmuran masyarakat di empat kabupaten di wilayah itu.
Sebab, selain beban biaya transportasi berkurang, penggatisan Jembatan Suramadu yang telah diresmikan secara langsung oleh Presiden RI pada 26 Oktober 2018 itu, juga akan membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat Madura.
Bupati menilai, Madura yang terdiri dari empat kabupaten itu, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, memiliki keunggulan masing-masing dalam banyak hal. Baik dari sisi potensi sumber daya alam, ekonomi maupun potensi seni budaya lainnya.
Potensi menonjol selama ini, kata dia, adalah memang di bidang pertanian dan perdagangan. Sedangkan sektor jasa dan pariwisata, belum tergarap secara maksimal, meskipun Madura memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan.
"Maka dari itu, dari berbagai kesempatan saya mengajak semua bupati di Madura ini, untuk terlebih dahulu membangun sentimen Madura. Jadi tidak ada yang saling menonjol dan yang perlu kita tonjolkan adalah Madura," kata Baddrut dalam sebuah diskusi bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan.
Sentimen "ber-Madura" yang ia maksud, bahwa Madura merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan masing-masing kabupaten di Pulau Garam itu, memiliki potensi yang saling melengkapi.
Ia mencontohkan seperti, batik tulis. Menurut dia, batik tulis terbaik di Madura adalah di batik tulis Pamekasan. Akan tetapi, kerajinan keris terbaik di Madura adalah di Kabupaten Sumenep, bahkan jenis karijinan tersebut kini sudah terkenal hingga di luar negeri.
Di Bangkalan, potensi menonjol yang bisa dikembangkan dan mampu mendorong perekonomian masyarakat adalah di bidang kuliner. Bangkalan memiliki makanan khas yang tidak dimiliki kabupaten lain, yakni bebek sinjai. Situs sejarah masa lalu di Bangkalan sampai saat ini masih lengkap, termasuk juga di Kabupaten Sumenep.
"Jika sentimen Madura ini mampu kita wujudkan, dan Madura menjadi satu kesatuan, maka saya yakin, kemakmuran dan kemajuan bersama di sektor ekonomi di Madura ini bisa terwujud dengan baik. Penggratisan Jembatan Suramadu ini merupakan momentum agar kita bisa membuktikan kepada pemerintah pusat," ujar Baddrut.
Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) DrH Muh Syarif M.Si, mengakui, bahwa koordinasi dan konsolidari empat kepala daerah di Madura penting untuk dilakukan, untuk membangun komitmen bersama dalam menata masa depan Madura yang lebih baik dengan pola pembangunan terintegratif.
Penggratis tarif tol Jembatan Suramadu menurutnya merupakan awal yang baik untuk percepatan pengembangan ekonomi Madura. Bahkan, Syarif menyatakan, bahwa setelah Jembatan Suramadu digratiskan untuk seluruh jenis kendaraan, dua daerah tertinggal di Madura itu bisa segera diatasi.
Pengembangan UMKM
Penggratisan tarif penyeberangan Jembatan Suramadu, disambut baik oleh empat kepala daerah di Pulau Madura. Pengembangan potensi dan promosi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dinilai positif dalam memajukan ekonomi masyarakat di wilayah itu.
Langkah awal yang dilalukan para pemimpin di empat kabupaten ini, dengan menggelar pameran UMKM bersama di Smesco Indonesia, selama dua hari pada 28-29 November 2018 atau dua hari setelah Presiden mengumumkan penggratisan tarif Jembatan Suramadu.
Kegiatan yang digelar dalam rangka membangun "sentimen" Madura juga mendapatkan apresiasi dari Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, karena merupakan terobosan baru dan dinilai sebagai langkah positif dalam memajukan perekonomian Madura.
Apalagi potensi UMKM yang tersebar di empat kabupaten di Pulau Madura berdasarkan paparan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam kala itu, sebanyak 52.200 UMKM dengan jumlah sebanyak 3.625 koperasi dan 7.080 perajin batik dari total jumlah pendudukan sebanyak sekitar 4 juta jiwa yang tersebar di 72 kecamatan, di 961 desa dan 29 kelurahan yang ada di empat kabupaten di wilayah itu.
"Saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih atas dukungan yang luar biasa dari para Bupati se Madura, dalam membina dan mensupoort UMKM-nya agar bisa menambah daya saing sekaligus membuka akses pasar dengan mengggelaar acara ini," kata Menteri Puspayoga dalam sabutannya pada acara Ragam Kriyanusa Jawa Timur dalam Etnik Kontemporer di Era Revolusi Industri 4.0, Madura Menjemput Asa Menembus Batas, di gedung Smesco Indonesia, Jakarta, kala itu.
Baik Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Bupati Bangkalan Abd Latif Amin Imron, Bupati Sumenep Busro Karim dan Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto mengakui, bahwa pembinaan terhadap potensi lokal yang ada di Madura belum tergarap secara maksimal, terutama bidang promosi batik tulis.
Oleh karenanya, kegiatan pameran UKMM yang didalamnya juga memasarkan produk unggulan berupa batik tulis, merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan batik tulis Madura agar lebih dikenal luas masyarakat.
Bupati Baddrut Tamam dan tiga bupati lainnya di Madura juga mengakui, bahwa pembebasan tarif tol Suramadu akan bisa berdampak sigifikan, apabila bisa dikelalo dengan baik, melalui sistem manajemen pemasaran modern atau pemasaran digital.
"Hemat kami, sistem terintegratif antara Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, akan menjadi potensi luar biasa bagi pengembangan ekonomi di Madura ini. Caranya kita harus terlebih dahulu membangun `sentimen` Madura, bahwa Madura bukan hanya satu kabupaten tertentu, tapi terdiri dari empat kabupaten," kata Baddrut Tamam.
Baddrut dan Abd Latif Amin Imron meyakini kemajuan di Madura akan ditentukan oleh kekompakan empat kepala daerah di Pulau Garam ini. "Jika ini terwujud, maka dampak positif penggratisan Suramadu, akan lebih dahsyat lagi," ujarnya.
Jadi bukan hanya berkembang, tetapi diharapkan akan terjadi percepatan perkembangan bagi kemajuan ekonomi dan kemakmuran rakyat Madura. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018