Surabaya (Antaranews Jatim) - Partai Golkar menyikapi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Papua di Jalan Pemuda Kota Surabaya, Jatim, Sabtu (1/12), yang dinilai menjurus ke tindakan subversif karena mengakui kemerdakaan Papua Barat.
"Itu mencederai nilai-nilai kepahlawanan Arek-Arek Surabaya yang selama ini terpatri dalam jiwa dan raga," kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni kepada Antara di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final, sehingga tidak boleh segenggam pun wilayah di Indonesia yang lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi.
Ia menjelaskan, Surabaya merupakan tempat yang ramah bagi siapapun, termasuk mahasiswa Papua yang murni menuntut ilmu. Bahkan, selama ini sudah bertahun-tahun banyak mahasiswa Papua yang tinggal secara aman dan rukun di Surabaya.
Untuk itu, dalam rangka menjaga kondusivitas Kota Surabaya menjelang Pemilu 2019, Arif meminta Pemkot Surabaya dan aparat penegak hukum untuk sementara waktu memulangkan orang-orang yang terlibat makar tersebut ke daerah asal.
"Pemkot dan aparat juga memberikan jaminan keamanan terhadap mahasiswa Papua yang murni menuntut ilmu di Surabaya," katanya.
Caleg Partai Golkar di Surabaya mengatakan bahwa persoalan ini bukanlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena kewajiban asasi oknum mahasiswa tersebut terhadap NKRI sudah gugur seiring dengan keterlibatan mereka dalam gerakan Papua Merdeka.
Ketua DPRD Surabaya Armuji sebelumnya juga meminta Pemkot Surabaya segera turun tangan menangani persoalan ini. Apalagi, selama ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah menjadi bagian dari sesepuh warga Papua, karena telah bergelar "Mama Papua" yang disematkan secara adat oleh para petinggi warga Papua di Kota Surabaya beberapa waktu lalu.
"Secara adat, beliau (Wali Kota Risma) telah menjadi bagian dari sesepuh warga Papua di Surabaya, karena sebutan itu disematkan secara adat. Oleh karenanya, kami minta segera turun tangan memberikan pembinaan," katanya.
Armuji menilai jika aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa asal Papua di wilayah Kota Surabaya ini tidak boleh dibiarkan, karena sudah mengganggu keamanan dan masuk kategori pengacau situasi politik negara.
"Ini sangat tidak pantas dan mencederai NKRI serta Bhineka Tunggal Ika, apalagi saat ini wilayah Papua sedang gencar-gencarnya dibangun oleh pemerintahan Jokowi. Berarti ada penggeraknya yang bertujuan mengacau situasi politik di negara," katanya.
Di lain hal, Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) Surabaya Fatkhul Khoir dalam rilisnya mengatakan, pihaknya menyayangkan tindakan persekusi, intimidasi hingga berujung penyerangan dan pembubaran paksa aksi mahasiswa Papua yang dilakukan aparat keamanan di Surabaya.
Akibat tindakan tersebut, sekitar 16 mahasiswa Papua luka-luka setelah kelompok ormas melakukan penyerangan dengan cara melempar batu dan bambu ke arah mahasiswa yang sedang melakukan aksi. Tidak hanya itu, sekitar 233 mahasiswa Papua diamankan di Polrestabes Surabaya.
Menurutnya, aksi menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak kebabasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan hak konstitusional setiap warga Negara Republik Indonesia, tanpa terkecuali mahasiswa Papua, yang wajib dilindungi oleh negara khususnya kepolisian sebagai aparat keamanan.
Untuk itu, Kontras meminta pihak kepolisian membebaskan mahasiswa Papua yang sedang ditahan dari semua tuduhan.
Selain itu, Kontras mengajak masyarakat untuk mendukung dan melindungi hak mahasiswa Papua dalam menyuarakan ketidakadilan dan segala bentuk pelanggaran HAM di Papua. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Itu mencederai nilai-nilai kepahlawanan Arek-Arek Surabaya yang selama ini terpatri dalam jiwa dan raga," kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni kepada Antara di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final, sehingga tidak boleh segenggam pun wilayah di Indonesia yang lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi.
Ia menjelaskan, Surabaya merupakan tempat yang ramah bagi siapapun, termasuk mahasiswa Papua yang murni menuntut ilmu. Bahkan, selama ini sudah bertahun-tahun banyak mahasiswa Papua yang tinggal secara aman dan rukun di Surabaya.
Untuk itu, dalam rangka menjaga kondusivitas Kota Surabaya menjelang Pemilu 2019, Arif meminta Pemkot Surabaya dan aparat penegak hukum untuk sementara waktu memulangkan orang-orang yang terlibat makar tersebut ke daerah asal.
"Pemkot dan aparat juga memberikan jaminan keamanan terhadap mahasiswa Papua yang murni menuntut ilmu di Surabaya," katanya.
Caleg Partai Golkar di Surabaya mengatakan bahwa persoalan ini bukanlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena kewajiban asasi oknum mahasiswa tersebut terhadap NKRI sudah gugur seiring dengan keterlibatan mereka dalam gerakan Papua Merdeka.
Ketua DPRD Surabaya Armuji sebelumnya juga meminta Pemkot Surabaya segera turun tangan menangani persoalan ini. Apalagi, selama ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah menjadi bagian dari sesepuh warga Papua, karena telah bergelar "Mama Papua" yang disematkan secara adat oleh para petinggi warga Papua di Kota Surabaya beberapa waktu lalu.
"Secara adat, beliau (Wali Kota Risma) telah menjadi bagian dari sesepuh warga Papua di Surabaya, karena sebutan itu disematkan secara adat. Oleh karenanya, kami minta segera turun tangan memberikan pembinaan," katanya.
Armuji menilai jika aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa asal Papua di wilayah Kota Surabaya ini tidak boleh dibiarkan, karena sudah mengganggu keamanan dan masuk kategori pengacau situasi politik negara.
"Ini sangat tidak pantas dan mencederai NKRI serta Bhineka Tunggal Ika, apalagi saat ini wilayah Papua sedang gencar-gencarnya dibangun oleh pemerintahan Jokowi. Berarti ada penggeraknya yang bertujuan mengacau situasi politik di negara," katanya.
Di lain hal, Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) Surabaya Fatkhul Khoir dalam rilisnya mengatakan, pihaknya menyayangkan tindakan persekusi, intimidasi hingga berujung penyerangan dan pembubaran paksa aksi mahasiswa Papua yang dilakukan aparat keamanan di Surabaya.
Akibat tindakan tersebut, sekitar 16 mahasiswa Papua luka-luka setelah kelompok ormas melakukan penyerangan dengan cara melempar batu dan bambu ke arah mahasiswa yang sedang melakukan aksi. Tidak hanya itu, sekitar 233 mahasiswa Papua diamankan di Polrestabes Surabaya.
Menurutnya, aksi menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak kebabasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan hak konstitusional setiap warga Negara Republik Indonesia, tanpa terkecuali mahasiswa Papua, yang wajib dilindungi oleh negara khususnya kepolisian sebagai aparat keamanan.
Untuk itu, Kontras meminta pihak kepolisian membebaskan mahasiswa Papua yang sedang ditahan dari semua tuduhan.
Selain itu, Kontras mengajak masyarakat untuk mendukung dan melindungi hak mahasiswa Papua dalam menyuarakan ketidakadilan dan segala bentuk pelanggaran HAM di Papua. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018