Surabaya (Antaranews Jatim) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) fokus terhadap peningkatan kualitas koperasi yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.
"Kalau dulu, laporan peningkatan koperasi adalah berdasarkan jumlah atau kuantitas. Tapi, sekarang diubah lebih fokus untuk kualitas," ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring, di sela menjadi pembicara diskusi yang digelar Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis.
Peningkatan kualitas, kata dia, indikatornya seperti jumlah anggota naik, begitu juga dengan volume serta penghasilan suatu koperasi yang meningkat.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari langkah reorientasi yang menjadi bagian dari upaya mereformasi sejumlah kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM.
Selain itu, upaya lainnya yakni rehabilitasi koperasi, yakni membenahi database koperasi seperti menutup 40 ribu lebih koperasi di Tanah Air karena sudah tak beroperasi dan mangkrak.
Dari total 212 ribu koperasi yang sebelumnya aktif, kemudian dalam empat tahun terakhir hanya 152 ribu karena lainnya terpaksa dibubarkan karena sudah tidak berwujud, termasuk berkoordinasi dengan provinsi.
Tak itu saja, usaha lain adalah pengembangan agar koperasi menjadi besar, semisal mewujudkan koperasi para tukang di mal, koperasi yang mampu masuk bursa efek, koperasi membeli saham asuransi hingga menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR).
Pada kesempatan sama, ia juga menyampaikan dua kebijakan penting yang dilakukan pemerintah untuk memajukan koperasi dan UKM, pertama adalah penurunan suku bunga dari yang sebelumnya 22 persen, lalu saat ini menjadi 7 persen.
"Pada 2014 sebesar 22 persen, lalu menjadi 12 persen pada 2015 dan turun sebesar 9 persen pada 2017, hingga 2018 turun kembali menjadi 7 persen," katanya.
Kebijakan adalah upaya pemerintah meringankan UKM, yaitu pada 2018 tarif PPh Final UKM turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen, termasuk koperasi yang memiliki omzet atau peredaran bruto maksimal sebesar Rp4,8 miliar per tahun. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kalau dulu, laporan peningkatan koperasi adalah berdasarkan jumlah atau kuantitas. Tapi, sekarang diubah lebih fokus untuk kualitas," ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring, di sela menjadi pembicara diskusi yang digelar Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis.
Peningkatan kualitas, kata dia, indikatornya seperti jumlah anggota naik, begitu juga dengan volume serta penghasilan suatu koperasi yang meningkat.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari langkah reorientasi yang menjadi bagian dari upaya mereformasi sejumlah kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM.
Selain itu, upaya lainnya yakni rehabilitasi koperasi, yakni membenahi database koperasi seperti menutup 40 ribu lebih koperasi di Tanah Air karena sudah tak beroperasi dan mangkrak.
Dari total 212 ribu koperasi yang sebelumnya aktif, kemudian dalam empat tahun terakhir hanya 152 ribu karena lainnya terpaksa dibubarkan karena sudah tidak berwujud, termasuk berkoordinasi dengan provinsi.
Tak itu saja, usaha lain adalah pengembangan agar koperasi menjadi besar, semisal mewujudkan koperasi para tukang di mal, koperasi yang mampu masuk bursa efek, koperasi membeli saham asuransi hingga menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR).
Pada kesempatan sama, ia juga menyampaikan dua kebijakan penting yang dilakukan pemerintah untuk memajukan koperasi dan UKM, pertama adalah penurunan suku bunga dari yang sebelumnya 22 persen, lalu saat ini menjadi 7 persen.
"Pada 2014 sebesar 22 persen, lalu menjadi 12 persen pada 2015 dan turun sebesar 9 persen pada 2017, hingga 2018 turun kembali menjadi 7 persen," katanya.
Kebijakan adalah upaya pemerintah meringankan UKM, yaitu pada 2018 tarif PPh Final UKM turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen, termasuk koperasi yang memiliki omzet atau peredaran bruto maksimal sebesar Rp4,8 miliar per tahun. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018