Surabaya (Antaranews Jatim) - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia menilai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pahlawan terakhir yang menjaga perekonomian nasional.
"Terbukti pada 1998 ketika krisis ekonomi, yang menyelamatkan ekonomi Indonesia itu adalah UMKM," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, Selasa.
Ia mencotohkan bukti keberpihakan Presiden terhadap UMKM adalah pemerintah telah menurunkan bunga dari 22 persen menjadi 7 persen, membuat Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dari Rp5 juta meningkat menjadi RP25 juta.
Selain itu, kata dia, Presiden Jokowi juga membuat tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen bagi UMKM.
"Negara harus hadir untuk mengayomi para UMKM dari serangan investor asing. Hipmi juga merasa terpanggil, sebab anggotanya 98 persen UMKM," ucap Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Relawan Pengusaha Muda Nasional Pendukung Jokowi-Maruf Amin (Repnas) tersebut.
Secara khusus, ia menyoroti kementerian teknis yang membuat keputusan tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo, khususnya terkait UMKM.
"Presiden pro dan punya keberpihakan pada UMKM. Jadi para pejabat atau oknum di sana, jangan melakukan sesuatu yang pada akhirnya orang mengangap bahwa Pak Jokowi keliru," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Terbukti pada 1998 ketika krisis ekonomi, yang menyelamatkan ekonomi Indonesia itu adalah UMKM," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, Selasa.
Ia mencotohkan bukti keberpihakan Presiden terhadap UMKM adalah pemerintah telah menurunkan bunga dari 22 persen menjadi 7 persen, membuat Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dari Rp5 juta meningkat menjadi RP25 juta.
Selain itu, kata dia, Presiden Jokowi juga membuat tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen bagi UMKM.
"Negara harus hadir untuk mengayomi para UMKM dari serangan investor asing. Hipmi juga merasa terpanggil, sebab anggotanya 98 persen UMKM," ucap Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Relawan Pengusaha Muda Nasional Pendukung Jokowi-Maruf Amin (Repnas) tersebut.
Secara khusus, ia menyoroti kementerian teknis yang membuat keputusan tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo, khususnya terkait UMKM.
"Presiden pro dan punya keberpihakan pada UMKM. Jadi para pejabat atau oknum di sana, jangan melakukan sesuatu yang pada akhirnya orang mengangap bahwa Pak Jokowi keliru," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018