Surabaya (Antaranews Jatim) - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur menggelar pertemuan dengan perwakilan buruh dan pengusaha yang ada di wilayah itu di Mapolda Jatim Surabaya, Kamis, sebelum upah minimum kabupaten/kota resmi ditandatangani.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan pertemuan yang dikemas dalam acara cangkrukan itu sengaja mengundang beberapa pihak terkait seperti Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan perwakilan buruh agar suasana di wilayah itu tetap kondusif.
"Dari hasil pertemuan dengan perwakilan buruh se-Jatim, tadi Pakde Karwo juga sudah menyampaikan (terkait UMK, Red). Alhamdulillah dengan cangkrukan akhirnya cair, tadi laporan dari masing-masing perwakilan untuk pergerakan buruh dari daerah agak berkurang drastis sehingga ini membuat menciptakan sistuasi yang kondusif," kata Luki
Luki berharap dengan pertemuan-pertemuan semacam ini, komunikasi antara buruh, pengusaha dan pemangku kebijakan bisa terjalin lebih baik lagi, sehingga setiap permasalahan bisa dicari jalan keluarnya dan keadaan di Jatim tetap kondusif.
Mengenai adanya konvoi yang lazim dilakukan buruh, Luki menegaskan konvoi dilarang apalagi dengan truk bak terbuka.
"Kami imbau para buruh untuk tertib. Saya telah dapat laporan mereka dari kabupaten sudah datang, tapi kalau tidak salah akan diubah menjadi tumpengan untuk merayakan hasil keputusan yang diambil," ujarnya.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi mengapresiasi kegiatan yang digelar Forkopimda, terutama Polda Jatim.
"Saya menyampaikan jujur, UMK yang mau ditandatangani, tradisinya setia tahun ramai-ramai unjuk rasa mengganggu jalan. ini belum ditandatangani sudah diajak coffe morning oleh Kapolda Jatim. Betapa suasana ini sejuk sekali, saya sangat mengapresiasi," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, perwakilan SPSI merasa dirangkul. Selain itu, lanjut Fauzi, dengan duduk bersama itu, situasi menjadi sudah cair sebab UMK akan ditantangani Gubernur Soekarwo paling lambat sore ini.
Fauzi menjelaskan, sebagai Dewan Pengupahan Jatim pihaknya meminta Gubernur Soekarwo untuk memperhatikan disparitas upah antardaerah. Dicontohkannya, UMK di Pacitan terlalu rendah dibanding Sidoarjo dan Surabaya.
Jarak antara Kota Surabaya dan Pacitan adalah Rp2 juta. Menurutnya jarak itu terlalu besar. Pihaknya meminta agar disparitas itu diminimalisir oleh pemerintah provinsi.
"Gubernur sudah menjawab dan akan menandatangani itu, terima kasih saya mengapresiasi fasilitas yang diberikan Kapolda Jatim. Saya usulkan dari 17 daerah disparitas 400 ribu, tapi kalau gubernur punya kebijakan lain entah itu 200 ribu, kami sudah legowo yang penting soal disparitas sudah terjawab," ucapnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan pertemuan yang dikemas dalam acara cangkrukan itu sengaja mengundang beberapa pihak terkait seperti Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan perwakilan buruh agar suasana di wilayah itu tetap kondusif.
"Dari hasil pertemuan dengan perwakilan buruh se-Jatim, tadi Pakde Karwo juga sudah menyampaikan (terkait UMK, Red). Alhamdulillah dengan cangkrukan akhirnya cair, tadi laporan dari masing-masing perwakilan untuk pergerakan buruh dari daerah agak berkurang drastis sehingga ini membuat menciptakan sistuasi yang kondusif," kata Luki
Luki berharap dengan pertemuan-pertemuan semacam ini, komunikasi antara buruh, pengusaha dan pemangku kebijakan bisa terjalin lebih baik lagi, sehingga setiap permasalahan bisa dicari jalan keluarnya dan keadaan di Jatim tetap kondusif.
Mengenai adanya konvoi yang lazim dilakukan buruh, Luki menegaskan konvoi dilarang apalagi dengan truk bak terbuka.
"Kami imbau para buruh untuk tertib. Saya telah dapat laporan mereka dari kabupaten sudah datang, tapi kalau tidak salah akan diubah menjadi tumpengan untuk merayakan hasil keputusan yang diambil," ujarnya.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi mengapresiasi kegiatan yang digelar Forkopimda, terutama Polda Jatim.
"Saya menyampaikan jujur, UMK yang mau ditandatangani, tradisinya setia tahun ramai-ramai unjuk rasa mengganggu jalan. ini belum ditandatangani sudah diajak coffe morning oleh Kapolda Jatim. Betapa suasana ini sejuk sekali, saya sangat mengapresiasi," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, perwakilan SPSI merasa dirangkul. Selain itu, lanjut Fauzi, dengan duduk bersama itu, situasi menjadi sudah cair sebab UMK akan ditantangani Gubernur Soekarwo paling lambat sore ini.
Fauzi menjelaskan, sebagai Dewan Pengupahan Jatim pihaknya meminta Gubernur Soekarwo untuk memperhatikan disparitas upah antardaerah. Dicontohkannya, UMK di Pacitan terlalu rendah dibanding Sidoarjo dan Surabaya.
Jarak antara Kota Surabaya dan Pacitan adalah Rp2 juta. Menurutnya jarak itu terlalu besar. Pihaknya meminta agar disparitas itu diminimalisir oleh pemerintah provinsi.
"Gubernur sudah menjawab dan akan menandatangani itu, terima kasih saya mengapresiasi fasilitas yang diberikan Kapolda Jatim. Saya usulkan dari 17 daerah disparitas 400 ribu, tapi kalau gubernur punya kebijakan lain entah itu 200 ribu, kami sudah legowo yang penting soal disparitas sudah terjawab," ucapnya.(*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018