Sidoarjo (Antaranews Jatim) - Perangkat desa di tiga kecamatan yakni Tarik, Balongbendo dan Krian, saat ini sudah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan
Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2018 tentang penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo.
"BPJS Ketenagakerjaan di dalamnya ada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) yang nantinya diperoleh para kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan isi Perbup nomor 77 jika kepala desa dan perangkat desa wajib mendaftar dua program tersebut," kata Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Perintis Krian, Indriyatno, Senin.
Ia mengemukakan, saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dalam hal ini perangkat desa di wilayah setempat supaya mereka paham akan arti perlindungan sosial yang dicantumkan dalam peraturan tersebut.
"Kami terus melakukan sosialisasi bagi perangkat desa di Sidoarjo melalui kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo," ucapnya.
Ia menjelaskan, pada kegiatan yang dihadiri sekitar 59 kepala desa itu dijelaskan tentang program yang harus diikuti oleh perangkat desa beserta dengan manfaat yang akan mereka dapatkan setelah mengikuti program itu.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Heri Soesanto mengapresiasi sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengikuti program tersebut meski secara mandiri dan mendukung penuh penerapan Perbup nomor 77 tahun 2018 di Kabupaten Sidoarjo.
"Kami terus mendorong kepada para perangkat desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini supaya mereka bisa terlindungi saat mereka menjalankan pekerjaan mereka sehari hari, mengingat potensi kecelakaan kerja juga bisa saja terjadi bagi perangkat desa itu," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2018 tentang penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo.
"BPJS Ketenagakerjaan di dalamnya ada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) yang nantinya diperoleh para kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan isi Perbup nomor 77 jika kepala desa dan perangkat desa wajib mendaftar dua program tersebut," kata Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Perintis Krian, Indriyatno, Senin.
Ia mengemukakan, saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dalam hal ini perangkat desa di wilayah setempat supaya mereka paham akan arti perlindungan sosial yang dicantumkan dalam peraturan tersebut.
"Kami terus melakukan sosialisasi bagi perangkat desa di Sidoarjo melalui kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo," ucapnya.
Ia menjelaskan, pada kegiatan yang dihadiri sekitar 59 kepala desa itu dijelaskan tentang program yang harus diikuti oleh perangkat desa beserta dengan manfaat yang akan mereka dapatkan setelah mengikuti program itu.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Heri Soesanto mengapresiasi sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengikuti program tersebut meski secara mandiri dan mendukung penuh penerapan Perbup nomor 77 tahun 2018 di Kabupaten Sidoarjo.
"Kami terus mendorong kepada para perangkat desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini supaya mereka bisa terlindungi saat mereka menjalankan pekerjaan mereka sehari hari, mengingat potensi kecelakaan kerja juga bisa saja terjadi bagi perangkat desa itu," katanya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018