Surabaya (Antaranews Jatim) - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) mengungkap kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan Kolam Renang Brantas Surabaya, setelah menetapkan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.
"Tim Kejati Jatim sudah sepakat untuk menaikkan status perkara ini ke tingkat penyidikan," ujar Kepala Kejati Jatim Sunarta kepada wartawan di Surabaya, Rabu.
Dia mengatakan pengusutan kasus ini menindaklanjuti laporan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Kolam renang yang merupakan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu diduga berpindah ke pihak swasta dengan cara-cara yang melanggar hukum.
Berawal dari kerjasama Pemkot Surabaya dengan pihak ketiga dalam pengelolaannya. Aset seluas 222 meter persegi yang dibangun semasa Pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1924, yang berlokasi di Jalan Irian Barat 37-39 Surabaya itu pun kini dikuasai pihak swasta.
Menurut Sunarta, Pemkot Surabaya sempat mengajukan gugatan hukum namun kandas di tingkat Mahkamah Agung.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi menandaskan pihaknya meningkatkan status penyidikan dugaan korupsi Kolam Renang Brantas setelah menggelar ekspos perkara ini pada sekitar sepekan yang lalu.
"Saat ini masih berlangsung penyidikan umum. Sedikit lagi kami tetapkan tersangkanya," ucap mantan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Tim Kejati Jatim sudah sepakat untuk menaikkan status perkara ini ke tingkat penyidikan," ujar Kepala Kejati Jatim Sunarta kepada wartawan di Surabaya, Rabu.
Dia mengatakan pengusutan kasus ini menindaklanjuti laporan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Kolam renang yang merupakan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu diduga berpindah ke pihak swasta dengan cara-cara yang melanggar hukum.
Berawal dari kerjasama Pemkot Surabaya dengan pihak ketiga dalam pengelolaannya. Aset seluas 222 meter persegi yang dibangun semasa Pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1924, yang berlokasi di Jalan Irian Barat 37-39 Surabaya itu pun kini dikuasai pihak swasta.
Menurut Sunarta, Pemkot Surabaya sempat mengajukan gugatan hukum namun kandas di tingkat Mahkamah Agung.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi menandaskan pihaknya meningkatkan status penyidikan dugaan korupsi Kolam Renang Brantas setelah menggelar ekspos perkara ini pada sekitar sepekan yang lalu.
"Saat ini masih berlangsung penyidikan umum. Sedikit lagi kami tetapkan tersangkanya," ucap mantan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya itu. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018