![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/265764/ratusan-gtt-ptt-ngluruk-dprd-jember&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2018/10/gtt.jpg&description=Ratusan GTT-PTT "Ngluruk" DPRD Jember){kind=link}
Jember (Antaranews Jatim) - Ratusan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) sambil membawa sejumlah spanduk menuntut kejelasan nasibnya dengan mendatangi anggota dewan di Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin.
"Nasib GTT dan PTT harus mendapat perhatian karena banyak yang mengabdi puluhan tahun, namun mereka tidak bisa ikut CPNS karena ada batasan usia maksimal 35 tahun," kata Ketua PGRI Jember Supriyono yang mendampingi ratusan GTT-PTT di DPRD Jember.
Menurutnya GTT dan PTT yang usianya di atas 35 tahun tidak dapat mengikuti tes CPNS, padahal mereka sangat membantu kekurangan guru di masing-masing sekolah negeri dan pengabdian itu terkesan diabaikan pemerintah.
"Kami menyampaikan keluhan GTT-PTT kepada anggota dewan, agar tuntutan kami diteruskan kepada pemerintah pusat," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, GTT dan PTT juga mengeluhkan surat penugasan Bupati Jember Faida yang memberikan penugasan guru honorer yang cukup jauh dari tempat tinggal, sedangkan nominal honor yang diterima nya dinilai tidak layak.
"Saya berharap Bupati Jember melakukan penataan GTT-PTT dengan baik, sehingga nasib ribuan GTT-PTT menjadi jelas dan mereka menerima honor yang layak," ujarnya.
Perwakilan GTT-PTT tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi yang akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bupati Jember Faida dan anggota DPR RI karena tuntutan GTT-PTT ada yang menjadi kewenangan daerah, namun ada yang kewenangan pemerintah pusat.
"Kalau tuntutan terkait batasan usia GTT-PTT yang ikut CPNS maksimal 35 tahun akan diteruskan ke DPR RI karena kebijakan itu kewenangan pemerintah pusat, bukan di daerah," ucap politisi PKB Jember itu.
Perwakilan GTT-PTT tersebut memberikan waktu sepekan kepada anggota dewan untuk berkomunikasi dengan sejumlah termasuk Bupati Jember, agar melakukan penataan yang lebih baik untuk ribuan tenaga honorer tersebut.
Apabila tuntutan itu diabaikan, maka ratusan GTT-PTT Kabupaten Jember mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan melakukan mogok mengajar di masing-masing sekolah setempat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Nasib GTT dan PTT harus mendapat perhatian karena banyak yang mengabdi puluhan tahun, namun mereka tidak bisa ikut CPNS karena ada batasan usia maksimal 35 tahun," kata Ketua PGRI Jember Supriyono yang mendampingi ratusan GTT-PTT di DPRD Jember.
Menurutnya GTT dan PTT yang usianya di atas 35 tahun tidak dapat mengikuti tes CPNS, padahal mereka sangat membantu kekurangan guru di masing-masing sekolah negeri dan pengabdian itu terkesan diabaikan pemerintah.
"Kami menyampaikan keluhan GTT-PTT kepada anggota dewan, agar tuntutan kami diteruskan kepada pemerintah pusat," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, GTT dan PTT juga mengeluhkan surat penugasan Bupati Jember Faida yang memberikan penugasan guru honorer yang cukup jauh dari tempat tinggal, sedangkan nominal honor yang diterima nya dinilai tidak layak.
"Saya berharap Bupati Jember melakukan penataan GTT-PTT dengan baik, sehingga nasib ribuan GTT-PTT menjadi jelas dan mereka menerima honor yang layak," ujarnya.
Perwakilan GTT-PTT tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi yang akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bupati Jember Faida dan anggota DPR RI karena tuntutan GTT-PTT ada yang menjadi kewenangan daerah, namun ada yang kewenangan pemerintah pusat.
"Kalau tuntutan terkait batasan usia GTT-PTT yang ikut CPNS maksimal 35 tahun akan diteruskan ke DPR RI karena kebijakan itu kewenangan pemerintah pusat, bukan di daerah," ucap politisi PKB Jember itu.
Perwakilan GTT-PTT tersebut memberikan waktu sepekan kepada anggota dewan untuk berkomunikasi dengan sejumlah termasuk Bupati Jember, agar melakukan penataan yang lebih baik untuk ribuan tenaga honorer tersebut.
Apabila tuntutan itu diabaikan, maka ratusan GTT-PTT Kabupaten Jember mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan melakukan mogok mengajar di masing-masing sekolah setempat. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018