Surabaya (Antaranews Jatim) - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo meraih penghargaan tokoh pemrakarsa standardisasi Indonesia dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), karena telah berkomitmen memberikan insentif sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) di wilayah setempat.
Kepala BSN Prof Bambang Prasetya di Surabaya, Kamis mengatakan, Soekarwo juga berkomitmen dan serius dalam membina IKM menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Ia mengatakan, Jatim adalah daerah yang menerapkan SNI paling banyak dibanding daerah di Indonesia, sehingga tidak salah apabila Jatim juga dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional kedua kalinya.
"Hal ini tidak terlepas dari dukungan kuat Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Soekarwo, sebab penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional sudah menjadi tradisi sejak lama di Indonesia, karena adanya kesadaran kuat bila ingin berkompetisi dengan baik maka tidak bisa meninggalkan standardisasi," katanya.
Sementara itu, Pakde (sapaan akrab Soekarwo) mengatakan standardisasi merupakan faktor penting dalam industri perdagangan, karena suatu produk yang telah terstandardisasi dan memiliki sertifikat SNI akan menumbuhkan kepercayaan kepada pembeli.
Terlebih lagi, kata Pakde, dalam era kemajuan teknologi informasi saat ini masyarakat lebih senang membandingkan produk dalam negeri dengan negara lain atau yang berstandar internasional.
"Ini kultur baru di masyarakat soal kepercayaan, jadi standardisasi membuat industri perdagangan di Jatim berkembang," katanya.
Soekarwo menyebutkan, selain menumbuhkan kepercayaan penerapan SNI pada produk IKM Jatim juga sangat penting dalam meningkatkan mutu, daya saing dan pertumbuhan usaha yang sehat.
"Apalagi perdagangan dalam negeri Jatim sangat baik dimana pada tahun 2017 tercatat surplus sekitar 164 triliun rupiah," katanya.
Pemprov Jatim, kata dia, akan terus memberikan pendampingan penerapan SNI bagi IKM, sampai memperoleh sertifikasi baik manajemen maupun produk.
"Pendampingan kami lakukan di antaranya dengan menyiapkan manajemen mutu, penataan proses produksi dan pengujian produk. Terhadap IKM yang belum memperoleh standar SNI, kami juga menyiapkan inkubator untuk membenahi kualitas produk termasuk pengemasan sebelum diajukan ke BSN," katanya.
Pakde mengaku akan terus mendorong para pelaku IKM di wilayahnya agar produknya terstandardisasi.
"Berdasarkan hasil sensus tahun 2016, jumlah UMKM di Jatim 12,1 juta naik hampir 300 persen dari tahun 2008 yang hanya sebanyak 4,2 juta UMKM, hal ini karena tiga faktor yakni produksi, skema pembiayaan dan pasar," kata Soekarwo.
Sementara itu, penghargaan kepada Soekarwo diserahkan langsung oleh Kepala BSN, Prof Bambang Prasetya saat acara pembukaan Bulan Mutu Nasional 2018 di Grand City Convention and Exhibition Surabaya.
Dalam acara itu, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Jatim dengan BSN tentang pembinaan dan pengembangan standardisasi dan layanan kesesuaian di Provinsi Jatim.*
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Kepala BSN Prof Bambang Prasetya di Surabaya, Kamis mengatakan, Soekarwo juga berkomitmen dan serius dalam membina IKM menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Ia mengatakan, Jatim adalah daerah yang menerapkan SNI paling banyak dibanding daerah di Indonesia, sehingga tidak salah apabila Jatim juga dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional kedua kalinya.
"Hal ini tidak terlepas dari dukungan kuat Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Soekarwo, sebab penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional sudah menjadi tradisi sejak lama di Indonesia, karena adanya kesadaran kuat bila ingin berkompetisi dengan baik maka tidak bisa meninggalkan standardisasi," katanya.
Sementara itu, Pakde (sapaan akrab Soekarwo) mengatakan standardisasi merupakan faktor penting dalam industri perdagangan, karena suatu produk yang telah terstandardisasi dan memiliki sertifikat SNI akan menumbuhkan kepercayaan kepada pembeli.
Terlebih lagi, kata Pakde, dalam era kemajuan teknologi informasi saat ini masyarakat lebih senang membandingkan produk dalam negeri dengan negara lain atau yang berstandar internasional.
"Ini kultur baru di masyarakat soal kepercayaan, jadi standardisasi membuat industri perdagangan di Jatim berkembang," katanya.
Soekarwo menyebutkan, selain menumbuhkan kepercayaan penerapan SNI pada produk IKM Jatim juga sangat penting dalam meningkatkan mutu, daya saing dan pertumbuhan usaha yang sehat.
"Apalagi perdagangan dalam negeri Jatim sangat baik dimana pada tahun 2017 tercatat surplus sekitar 164 triliun rupiah," katanya.
Pemprov Jatim, kata dia, akan terus memberikan pendampingan penerapan SNI bagi IKM, sampai memperoleh sertifikasi baik manajemen maupun produk.
"Pendampingan kami lakukan di antaranya dengan menyiapkan manajemen mutu, penataan proses produksi dan pengujian produk. Terhadap IKM yang belum memperoleh standar SNI, kami juga menyiapkan inkubator untuk membenahi kualitas produk termasuk pengemasan sebelum diajukan ke BSN," katanya.
Pakde mengaku akan terus mendorong para pelaku IKM di wilayahnya agar produknya terstandardisasi.
"Berdasarkan hasil sensus tahun 2016, jumlah UMKM di Jatim 12,1 juta naik hampir 300 persen dari tahun 2008 yang hanya sebanyak 4,2 juta UMKM, hal ini karena tiga faktor yakni produksi, skema pembiayaan dan pasar," kata Soekarwo.
Sementara itu, penghargaan kepada Soekarwo diserahkan langsung oleh Kepala BSN, Prof Bambang Prasetya saat acara pembukaan Bulan Mutu Nasional 2018 di Grand City Convention and Exhibition Surabaya.
Dalam acara itu, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Jatim dengan BSN tentang pembinaan dan pengembangan standardisasi dan layanan kesesuaian di Provinsi Jatim.*
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018