Surabaya (Antaranews Jatim) - Penulis buku "Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta" yang membahas mengenai keberadaan pelabuhan-pelabuhan nasional, Ahmad Khoirul Fata menyebutkan pintu ekonomi pelabuhan Indonesia terbesar ada di Tanjung Priok, Jakarta.
"Pelabuhan Tanjung Priok adalah 40 persen arus masuk ekonomi dari seluruh pelabuhan di Indonesia. Jika prosentasi terbesar di Priok dikuasai asing, maka nasib ekonomi kita tergantung oleh asing pula," kata Fata dalam acara bedah buku di Surabaya, Selasa.
Fatah mengatakan, buku yang ditulisnya menyoroti aset nasional yang kini dikuasai asing, khususnya pengelolaan pelabuhan dan kasus perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Koja (2015-2039) kepada Hutchison Hong Kong.
"Dalam kasus tersebut, hasil investigasi BPK menemukan pelanggaran kerugian negara mencapai Rp4,08 triliun," kata Fata.
Ketua Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Nova Sofwan Hakim yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan itu mengatakan pelabuhan merupakan pintu gerbang perekonomian bangsa yang memegang peran penting dalam lalu lintas perdagangan internasional.
"Jika pola yang dilakukan Pelindo II diduplikasi oleh BUMN lain, tanpa disadari akan membuat lepasnya aset-aset strategis bangsa, jika BUMN tersebut gagal memenuhi kewajiban dalam pembayaran hutangnya," katanya.
FPPI, kata dia, berpendirian bahwa Kasus kontrak JICT-Koja harus bisa diselesaikan dalam kerangka penegakan aturan Undang-Undang, dan negara wajib hadir dalam pengelolaan pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia (JICT dan Koja) untuk menjamin kedaulatan dan keuntungan sebesar-besarnya untuk bangsa.
"Pelabuhan harus dikelola secara mandiri, dan tidak ada alasan untuk diserahkan pengelolaannya kepada asing," katanya.
Sementara itu, diskusi bedah buku itu difasilitasi oleh Komunitas Baca Rakyat (Kobar) bekerja sama dengan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.
Acara itu menghadirkan penulis buku, Ahmad Khoirul Fata dan Ketua FPPI, Nova Sofwan Hakim, dan pembedah Dr Abd Halim selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Pelabuhan Tanjung Priok adalah 40 persen arus masuk ekonomi dari seluruh pelabuhan di Indonesia. Jika prosentasi terbesar di Priok dikuasai asing, maka nasib ekonomi kita tergantung oleh asing pula," kata Fata dalam acara bedah buku di Surabaya, Selasa.
Fatah mengatakan, buku yang ditulisnya menyoroti aset nasional yang kini dikuasai asing, khususnya pengelolaan pelabuhan dan kasus perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Koja (2015-2039) kepada Hutchison Hong Kong.
"Dalam kasus tersebut, hasil investigasi BPK menemukan pelanggaran kerugian negara mencapai Rp4,08 triliun," kata Fata.
Ketua Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Nova Sofwan Hakim yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan itu mengatakan pelabuhan merupakan pintu gerbang perekonomian bangsa yang memegang peran penting dalam lalu lintas perdagangan internasional.
"Jika pola yang dilakukan Pelindo II diduplikasi oleh BUMN lain, tanpa disadari akan membuat lepasnya aset-aset strategis bangsa, jika BUMN tersebut gagal memenuhi kewajiban dalam pembayaran hutangnya," katanya.
FPPI, kata dia, berpendirian bahwa Kasus kontrak JICT-Koja harus bisa diselesaikan dalam kerangka penegakan aturan Undang-Undang, dan negara wajib hadir dalam pengelolaan pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia (JICT dan Koja) untuk menjamin kedaulatan dan keuntungan sebesar-besarnya untuk bangsa.
"Pelabuhan harus dikelola secara mandiri, dan tidak ada alasan untuk diserahkan pengelolaannya kepada asing," katanya.
Sementara itu, diskusi bedah buku itu difasilitasi oleh Komunitas Baca Rakyat (Kobar) bekerja sama dengan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.
Acara itu menghadirkan penulis buku, Ahmad Khoirul Fata dan Ketua FPPI, Nova Sofwan Hakim, dan pembedah Dr Abd Halim selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018