Situbondo (Antaranews Jatim) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memperoleh penghargaan "Ayo Inklusif 2018" (good practices awards) karena berinovasi menuju Situbondo Inklusi Terintegrasi (Sinergi) yang dilakukan sejak tahun 2014.
"Penghargaan "Ayo Inklusif 2018" kami terima dan diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim Soekarwo di acara Penganugerahan Otonomi Awards (OA) dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Provinsi Jawa Timur 2018, di Hotel Shangri-La Surabaya hari Senin (22/10)," kata Bupati Situbondo Dadang Wigiarto lewat konferensi persnya di Situbondo, Selasa.
Ia menjelaskan, penghargaan itu diperoleh setelah melalui perjalanan dan usaha yang tidak mudah, dan sebelumnya situasi kelompok difabel masih dianggap tabu dan tersingkirkan.
Bahkan, kata dia, hampir semua anggota dan warga di sekitar puskesmas tidak memiliki pengetahuan tentang warga difabel.
"Ketika itu hanya ada dua Sekolah Luar Biasa atau SLB untuk difabel yaitu di Kecamatan Situbondo dan Besuki, itupun masih belum representatif," paparnya.
Namun sejak tahun 2014, lanjut Bupati Dadang, kelompok Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI) aktif bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan hingga akhirnya Bupati Situbondo berinovasi dengan mencanangkan Situbondo Inklusi Terintegrasi (Sinergi).
"Inovasi ini menggabungkan berbagai stakeholder pemerintah dan masyarakat untuk menuju Situbondo ramah difabel, karena aksesibilitas warga difabel bukan urusan satu dua dinas saja, melainkan seluruh dinas, karena pelayanan publik kaum difabel sama dengan warga nondifabel lainnya, mulai dari layanan dasar hingga pemberdayaan dan pemenuhan hak-haknya," katanya.
Bupati Dadang menambahkan, perubahan tampak signifikan dalam kurun waktu empat tahun, tempat-tempat umum kini memiliki fasilitas untuk kaum difabel.
Dalam bidang pendidikan, ada sekitar 50 sekolah inklusi yang terdiri dari 1 TK, 21 SD, 28 SMP yang tersebar di 17 kecamatan. Sedangkan untuk bidang kesehatan seluruh puskesmas telah memiliki layanan khusus difabel.
"Bahkan Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Dinas Kesehatan aktif melakukan deteksi dini kehamilan sebagai pelayanan preventif dan kuratif untuk bayi kurang gizi dan sehingga tidak terjadi disabilitas permanen," tuturnya.
Menurut Dadang, inovasi tersebut tidak berhenti mengajak para stakeholder di lingkungan pemerintah saja, namun juga menyasar desa dan masyarakat, dan Pemkab Situbondo menggandeng DPC PPDI untuk terlibat langsung dalam setiap programnya pemerintah.
"Tidak hanya itu, kami juga mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk menciptakan suasana lingkungan yang ramah bagi kaum difabel," ujarnya.
Informasi yang dihimpun, data warga difabel juga terintegrasi dalam Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) dan tercatat ada 3.594 data lengkap warga difabel berupa nama, alamat, kondisi disabilitas hingga persebarannya di 17 kecamatan.
Perhitungan ini memudahkan pemerintah dalam melakukan pemetaan dan intervensi kebijakan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Penghargaan "Ayo Inklusif 2018" kami terima dan diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim Soekarwo di acara Penganugerahan Otonomi Awards (OA) dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Provinsi Jawa Timur 2018, di Hotel Shangri-La Surabaya hari Senin (22/10)," kata Bupati Situbondo Dadang Wigiarto lewat konferensi persnya di Situbondo, Selasa.
Ia menjelaskan, penghargaan itu diperoleh setelah melalui perjalanan dan usaha yang tidak mudah, dan sebelumnya situasi kelompok difabel masih dianggap tabu dan tersingkirkan.
Bahkan, kata dia, hampir semua anggota dan warga di sekitar puskesmas tidak memiliki pengetahuan tentang warga difabel.
"Ketika itu hanya ada dua Sekolah Luar Biasa atau SLB untuk difabel yaitu di Kecamatan Situbondo dan Besuki, itupun masih belum representatif," paparnya.
Namun sejak tahun 2014, lanjut Bupati Dadang, kelompok Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI) aktif bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan hingga akhirnya Bupati Situbondo berinovasi dengan mencanangkan Situbondo Inklusi Terintegrasi (Sinergi).
"Inovasi ini menggabungkan berbagai stakeholder pemerintah dan masyarakat untuk menuju Situbondo ramah difabel, karena aksesibilitas warga difabel bukan urusan satu dua dinas saja, melainkan seluruh dinas, karena pelayanan publik kaum difabel sama dengan warga nondifabel lainnya, mulai dari layanan dasar hingga pemberdayaan dan pemenuhan hak-haknya," katanya.
Bupati Dadang menambahkan, perubahan tampak signifikan dalam kurun waktu empat tahun, tempat-tempat umum kini memiliki fasilitas untuk kaum difabel.
Dalam bidang pendidikan, ada sekitar 50 sekolah inklusi yang terdiri dari 1 TK, 21 SD, 28 SMP yang tersebar di 17 kecamatan. Sedangkan untuk bidang kesehatan seluruh puskesmas telah memiliki layanan khusus difabel.
"Bahkan Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Dinas Kesehatan aktif melakukan deteksi dini kehamilan sebagai pelayanan preventif dan kuratif untuk bayi kurang gizi dan sehingga tidak terjadi disabilitas permanen," tuturnya.
Menurut Dadang, inovasi tersebut tidak berhenti mengajak para stakeholder di lingkungan pemerintah saja, namun juga menyasar desa dan masyarakat, dan Pemkab Situbondo menggandeng DPC PPDI untuk terlibat langsung dalam setiap programnya pemerintah.
"Tidak hanya itu, kami juga mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk menciptakan suasana lingkungan yang ramah bagi kaum difabel," ujarnya.
Informasi yang dihimpun, data warga difabel juga terintegrasi dalam Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) dan tercatat ada 3.594 data lengkap warga difabel berupa nama, alamat, kondisi disabilitas hingga persebarannya di 17 kecamatan.
Perhitungan ini memudahkan pemerintah dalam melakukan pemetaan dan intervensi kebijakan. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018