Surabaya (Antaranews Jatim) - Pakar Hukum Universitas Airlangga Surabaya Masitoh Indriani mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam menangkal berita-berita hoaks yang muncul di masyarakat melalui media sosial "Sapawarga".
"Saya mengapresiasi Sapawarga dan BPB Linmas karena sudah membantu masyarakat dalam mengatasi beredarnya kabar-kabar hoaks," kata Masitoh Indriani di Surabaya, Senin.
Masitoh mengatakan, fenomena hoaks tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain, seperti Amerika, Filipina, Singapura, dan Inggris.
Hal itu, lanjut dia, membuktikan bahwa masyarakat yang berpendidikan tinggi pun bisa terserang hoaks. "Jadi, di mana-mana orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi pun bisa terkena hoaks. Ini adalah gejala global," katanya.
Data penelitian Fakultas Hukum Unair mencatat ada tujuh media yang biasa dijadikan alat untuk penyebaran hoaks, yakni radio, surat elektronik (email), media cetak, televisi, media daring (website), aplikasi chatting (whatsapp, line, telegram), dan sosial media (facebook, twitter, instagram, path).
Namun, kata Masitoh, sosial media masih mendominasi tertinggi sebagai alat penyebaran hoaks dengan persentase 92,40 persen, kemudian diikuti aplikasi chatting dengan persentase 62,80 persen.
"Hoaks ini bagian kecil, namun dampaknya yang luar biasa," katanya.
Ia menambahkan, rendahnha minat baca masyarakat menjadi salah satu indikator penyebab seseorang gampang terserang hoaks. Terkadang masyarakat jika mendapat sebuah informasi langsung mencerna, tanpa melakukan cek dan ricek kebenaran berita tersebut.
Menurut dia, gelombang sebesar apapun jika literasi kurang, maka seseorang akan mudah terjerumus dalam kabar hoaks. "Jadi, kita kembalikan ke pribadi kita masing-masing, apa kita sudah cukup terliterasi," katanya.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Sri Puri Suryandari sebelumnya mengatakan, Diskominfo memiliki peran penting untuk menangkal hoaks, bukan hanya dari sisi pemerintahan, melainkan juga dari sisi masyarakat.
"Kami melakukan pendekatan langsung ke masyarakat dengan bantuan organisasi KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)," katanya.
Menurut dia, jika ada isu atau kabar yang ramai dibicarakan masyarakat, biasanya KIM langsung membantu mencari kebenaran dan menyebarkan informasi tersebut.
Selain itu, lanjut dia, diskominfo juga mempunyai strategi khusus dalam menangkal beredarnya kabar hoaks di masyarakat melalui laman http://www.surabaya.go.id dan media sosial berupa sapawarga di facebook dan twitter.
"Sapawarga dan juga bekerja sama dengan Bagian Humas (Bangga Surabaya). Kami sampaikan ke masyarakat jika ada berita-berita yang tidak benar," kata dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Saya mengapresiasi Sapawarga dan BPB Linmas karena sudah membantu masyarakat dalam mengatasi beredarnya kabar-kabar hoaks," kata Masitoh Indriani di Surabaya, Senin.
Masitoh mengatakan, fenomena hoaks tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain, seperti Amerika, Filipina, Singapura, dan Inggris.
Hal itu, lanjut dia, membuktikan bahwa masyarakat yang berpendidikan tinggi pun bisa terserang hoaks. "Jadi, di mana-mana orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi pun bisa terkena hoaks. Ini adalah gejala global," katanya.
Data penelitian Fakultas Hukum Unair mencatat ada tujuh media yang biasa dijadikan alat untuk penyebaran hoaks, yakni radio, surat elektronik (email), media cetak, televisi, media daring (website), aplikasi chatting (whatsapp, line, telegram), dan sosial media (facebook, twitter, instagram, path).
Namun, kata Masitoh, sosial media masih mendominasi tertinggi sebagai alat penyebaran hoaks dengan persentase 92,40 persen, kemudian diikuti aplikasi chatting dengan persentase 62,80 persen.
"Hoaks ini bagian kecil, namun dampaknya yang luar biasa," katanya.
Ia menambahkan, rendahnha minat baca masyarakat menjadi salah satu indikator penyebab seseorang gampang terserang hoaks. Terkadang masyarakat jika mendapat sebuah informasi langsung mencerna, tanpa melakukan cek dan ricek kebenaran berita tersebut.
Menurut dia, gelombang sebesar apapun jika literasi kurang, maka seseorang akan mudah terjerumus dalam kabar hoaks. "Jadi, kita kembalikan ke pribadi kita masing-masing, apa kita sudah cukup terliterasi," katanya.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Sri Puri Suryandari sebelumnya mengatakan, Diskominfo memiliki peran penting untuk menangkal hoaks, bukan hanya dari sisi pemerintahan, melainkan juga dari sisi masyarakat.
"Kami melakukan pendekatan langsung ke masyarakat dengan bantuan organisasi KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)," katanya.
Menurut dia, jika ada isu atau kabar yang ramai dibicarakan masyarakat, biasanya KIM langsung membantu mencari kebenaran dan menyebarkan informasi tersebut.
Selain itu, lanjut dia, diskominfo juga mempunyai strategi khusus dalam menangkal beredarnya kabar hoaks di masyarakat melalui laman http://www.surabaya.go.id dan media sosial berupa sapawarga di facebook dan twitter.
"Sapawarga dan juga bekerja sama dengan Bagian Humas (Bangga Surabaya). Kami sampaikan ke masyarakat jika ada berita-berita yang tidak benar," kata dia. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018