Surabaya (Antaranews Jatim) - Orginasai Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong Kota Surabaya, Jatim menilai pengurus DPP Partai Golkar Adies Kadir merupakan sosok yang sangat memahami kultur dan tipikal masyarakat Kota Pahlawan sehingga layak sebagai calon Wali Kota Surabaya.
Ketua DPC Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Surabaya Arif Fathoni, di Surabaya, Minggu, mengatakan MKGR sudah miminta Adies Kadir maju bertarung dalam kontestasi Pilkada Surabaya 2015 meski yang bersangkutan memilih tidak maju.
"Namun untuk Pilkada Surabaya 2020, MKGR kembali menyuarakan untuk Adies Kadir agar maju Pilkada Surabaya," kata caleg DPRD Surabaya dari Partai Golkar daerah pemilihan tiga ini.
Politisi yang akrab dipanggil Toni ini menjelaskan sosok Adies Kadir sudah berpengalaman dan teruji pada 2009 hingga 2014 duduk sebagai anggota DPRD Surabaya, pada 2010 maju sebagai Calon Wali Kota Surabaya dan pada 2014 terpilih menjadi DPR RI.
Artinya, lanjut dia, modal sosial yang dimiliki Adies Kadir sudah bagus, apalagi sekarang menjadi pengurus DPP Partai Golkar. "Beliau tidak hanya memiliki modal sosial, tapi juga model politik, bahkan model finansialnya pun sudah tercukupi," ujarnya.
Hal ini juga disampaikan Toni di setiap acara silaturahmi tokoh-tokoh masyarakat yang dihadiri caleg DPR RI Adies Kadir dan Caleg DPRD Jatim Blegur Prijanggono.
Menurut dia, 10 tahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah cukup bagus untuk pembangunan infrastruktur dasar masyarakat perkotaan sehingga Adies Kadir dipandang cocok penggantinya posisinya.
"Apalagi beliau sudah memahami tipikal masyarakat Surabaya. Apa yang menjadi harapan masyarakat surabaya sudah teraktualisasi dalam diri Adies Kadir," katanya.
Mengenai banyaknya kepala daerah yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Toni menilai butuh kepala daerah yang sangat paham dengan aturan dan latar belakang.
Tentunya, lanjut dia, Adies Kadir sebagai praktisi hukum yang saat ini duduk sebagai anggota komisi III DPR RI yang membidangi masalah Hukum, HAM dan Keamanan dinilai cukup mampu menjalankan roda pemerintah yang tidak bertabrakan dengan aturan yang ada.
Caleg dari Partai Golkar Ini menuturkan MKGR yakin Adies Kadir tidak sekedar mampu menjadikan Kota Pahlawan ini semakin berkembang pesat, tapi program maupun kebijakan yang dilahirkan tetap dalam koridor peraturan yang ada.
Untuk itu, kata dia, MKGR Surabaya akan berjuang keras melakukan upaya dengan meminta ke DPP Partai Golkar agar mengusung kader sendiri dalam Pilkada Surabaya 2020. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Ketua DPC Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Surabaya Arif Fathoni, di Surabaya, Minggu, mengatakan MKGR sudah miminta Adies Kadir maju bertarung dalam kontestasi Pilkada Surabaya 2015 meski yang bersangkutan memilih tidak maju.
"Namun untuk Pilkada Surabaya 2020, MKGR kembali menyuarakan untuk Adies Kadir agar maju Pilkada Surabaya," kata caleg DPRD Surabaya dari Partai Golkar daerah pemilihan tiga ini.
Politisi yang akrab dipanggil Toni ini menjelaskan sosok Adies Kadir sudah berpengalaman dan teruji pada 2009 hingga 2014 duduk sebagai anggota DPRD Surabaya, pada 2010 maju sebagai Calon Wali Kota Surabaya dan pada 2014 terpilih menjadi DPR RI.
Artinya, lanjut dia, modal sosial yang dimiliki Adies Kadir sudah bagus, apalagi sekarang menjadi pengurus DPP Partai Golkar. "Beliau tidak hanya memiliki modal sosial, tapi juga model politik, bahkan model finansialnya pun sudah tercukupi," ujarnya.
Hal ini juga disampaikan Toni di setiap acara silaturahmi tokoh-tokoh masyarakat yang dihadiri caleg DPR RI Adies Kadir dan Caleg DPRD Jatim Blegur Prijanggono.
Menurut dia, 10 tahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah cukup bagus untuk pembangunan infrastruktur dasar masyarakat perkotaan sehingga Adies Kadir dipandang cocok penggantinya posisinya.
"Apalagi beliau sudah memahami tipikal masyarakat Surabaya. Apa yang menjadi harapan masyarakat surabaya sudah teraktualisasi dalam diri Adies Kadir," katanya.
Mengenai banyaknya kepala daerah yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Toni menilai butuh kepala daerah yang sangat paham dengan aturan dan latar belakang.
Tentunya, lanjut dia, Adies Kadir sebagai praktisi hukum yang saat ini duduk sebagai anggota komisi III DPR RI yang membidangi masalah Hukum, HAM dan Keamanan dinilai cukup mampu menjalankan roda pemerintah yang tidak bertabrakan dengan aturan yang ada.
Caleg dari Partai Golkar Ini menuturkan MKGR yakin Adies Kadir tidak sekedar mampu menjadikan Kota Pahlawan ini semakin berkembang pesat, tapi program maupun kebijakan yang dilahirkan tetap dalam koridor peraturan yang ada.
Untuk itu, kata dia, MKGR Surabaya akan berjuang keras melakukan upaya dengan meminta ke DPP Partai Golkar agar mengusung kader sendiri dalam Pilkada Surabaya 2020. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018