Probolinggo (Antaranews Jatim) - Petani garam di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menolak impor garam sesuai dengan hasil rapat koordinasi Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Jawa Timur yang menggelar rapat koordinasi beberapa waktu lalu.
"HMPG Jatim berencana melayangkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo tentang penolakan kebijakan impor garam dan hal itu sama dengan aspirasi petani garam Probolinggo," kata Ketua HMPG Kabupaten Probolinggo, Buhar, di Probolinggo, Sabtu.
Pertemuan HMPG Jatim, lanjut dia, menyikapi kebijakan pemerintah tentang adanya impor garam yang dilakukan rutin setiap tahunnya dan hasil rapat meminta pemerintah tidak melakukan impor garam terutama saat panen raya.
"Kebijakan impor garam sangat berdampak buruk bagi petani garam di daerah, sehingga dampaknya harga garam lokal akan anjlok hingga menyebabkan pendapatan petani garam turun," tuturnya.
Jika pemerintah terpaksa impor dengan dalih kekurangan persediaan garam nasional, lanjut dia, maka diharapkan jumlah impor komoditas itu disesuaikan dengan kebutuhan ril di pasaran.
"Berdasarkan pengamatan HMPG, kebijakan impor sebelum-sebelumnya selalu lebih tinggi dari kebutuhan, sehingga stok garam lokal melimpah dan garam petani turun drastis,"kata warga Desa Pajurangan, Kecamatan Gending tersebut.
Ia mengatakan surat HMPG Jatim itu dikirim kembali agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah karena sebelumnya sudah mengirimkan surat serupa pada Maret 2018 yang isinya juga sama terkait penolakan kebijakan impor garam.
"Sekarang HMPG Jatim kirim surat lagi dan dikirim jauh-jauh hari sebelum masa panen raya, sehingga harapannya hal itu bisa ditindaklnjuti saat masa panen raya musim berikutnya," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo menargetkan produksi garam tahun 2018 sebanyak 20.000 ton dan jumlah tersebut meningkat dibandingkan target tahun 2017 sebanyak 15.000 ton.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"HMPG Jatim berencana melayangkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo tentang penolakan kebijakan impor garam dan hal itu sama dengan aspirasi petani garam Probolinggo," kata Ketua HMPG Kabupaten Probolinggo, Buhar, di Probolinggo, Sabtu.
Pertemuan HMPG Jatim, lanjut dia, menyikapi kebijakan pemerintah tentang adanya impor garam yang dilakukan rutin setiap tahunnya dan hasil rapat meminta pemerintah tidak melakukan impor garam terutama saat panen raya.
"Kebijakan impor garam sangat berdampak buruk bagi petani garam di daerah, sehingga dampaknya harga garam lokal akan anjlok hingga menyebabkan pendapatan petani garam turun," tuturnya.
Jika pemerintah terpaksa impor dengan dalih kekurangan persediaan garam nasional, lanjut dia, maka diharapkan jumlah impor komoditas itu disesuaikan dengan kebutuhan ril di pasaran.
"Berdasarkan pengamatan HMPG, kebijakan impor sebelum-sebelumnya selalu lebih tinggi dari kebutuhan, sehingga stok garam lokal melimpah dan garam petani turun drastis,"kata warga Desa Pajurangan, Kecamatan Gending tersebut.
Ia mengatakan surat HMPG Jatim itu dikirim kembali agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah karena sebelumnya sudah mengirimkan surat serupa pada Maret 2018 yang isinya juga sama terkait penolakan kebijakan impor garam.
"Sekarang HMPG Jatim kirim surat lagi dan dikirim jauh-jauh hari sebelum masa panen raya, sehingga harapannya hal itu bisa ditindaklnjuti saat masa panen raya musim berikutnya," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo menargetkan produksi garam tahun 2018 sebanyak 20.000 ton dan jumlah tersebut meningkat dibandingkan target tahun 2017 sebanyak 15.000 ton.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018