Surabaya (Antaranews Jatim) - Legislator menyoroti adanya pemblokiran sekitar ratusan rekening bank untuk pencairan dana bantuan operasional sekolah terhadap sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Kota Surabaya, Jawa Timur.
"Saya medapat keluhan dari sejumlah kepala sekolah dasar baru-baru ini karena rekening dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) diblokir oleh dinas pendidikan setempat," kata anggota Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Surabaya Laila Mufidah kepada Antara di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, alasan diblokirnya rekening BOS karena belum ada laporan ke Dinas Pendidikan Surabaya. Padahal, lanjut dia, laporan ke laman Kementerian Pendidikan sudah mereka lakukan.
Namun, lanjut dia, setelah laporan ke dinas terkait dicarilah kesalahan-kesalahan termasuk izin operasioanal sudah mati dan belum bayar pajak tahun 2017. Padahal, Laila menanyakan ke kepala sekolah tersebut tidak ada masalah dengan izin operasional.
Mendapati hal itu, lanjut dia, sejumlah kepala sekolah mengaku heran karena dengan cepat memblokir rekening BOS. Hanya saja, Laila enggan menyebut sekolah mana saja yang diblokir rekeningnya.
"Kalau mereka dianggap salah, ya, bisa dikomunikasikan bukan terus diblokir. Kalau begini kan sekolah tidak bisa apa-apa. Apalagi itu BOS untuk keperluan bulan Juli-September. Kepala sekolah kesulitan mencari dana untuk mengganti BOS itu," katanya.
Mestinya, lanjut dia, Dispendik Surabaya jauh-jauh hari memberikan penjelasan atau sosialisasi terkait pemblokiran ratusan rekening BOS ke setiap sekolah.
Untuk itu, Laila berharap Pemkot Surabaya bisa segera memberikan solusi secepatnya karena menyangkut penyelenggaraan proses belajar mengajar di setiap sekolah yang tentu berimbas kepada nasib dan masa depan siswa.
Sementara itu, Kabid Sekolah Dasar Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Agnes Warsiati saat dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan pihaknya akan mengecek adanya pemblokiran rekening BOS tersebut.
Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan pemblokiran rekening BOS itu, Agnes enggan menjawab. "Tanya langsung ke pak kepala dinas," katanya singkat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Saya medapat keluhan dari sejumlah kepala sekolah dasar baru-baru ini karena rekening dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) diblokir oleh dinas pendidikan setempat," kata anggota Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Surabaya Laila Mufidah kepada Antara di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, alasan diblokirnya rekening BOS karena belum ada laporan ke Dinas Pendidikan Surabaya. Padahal, lanjut dia, laporan ke laman Kementerian Pendidikan sudah mereka lakukan.
Namun, lanjut dia, setelah laporan ke dinas terkait dicarilah kesalahan-kesalahan termasuk izin operasioanal sudah mati dan belum bayar pajak tahun 2017. Padahal, Laila menanyakan ke kepala sekolah tersebut tidak ada masalah dengan izin operasional.
Mendapati hal itu, lanjut dia, sejumlah kepala sekolah mengaku heran karena dengan cepat memblokir rekening BOS. Hanya saja, Laila enggan menyebut sekolah mana saja yang diblokir rekeningnya.
"Kalau mereka dianggap salah, ya, bisa dikomunikasikan bukan terus diblokir. Kalau begini kan sekolah tidak bisa apa-apa. Apalagi itu BOS untuk keperluan bulan Juli-September. Kepala sekolah kesulitan mencari dana untuk mengganti BOS itu," katanya.
Mestinya, lanjut dia, Dispendik Surabaya jauh-jauh hari memberikan penjelasan atau sosialisasi terkait pemblokiran ratusan rekening BOS ke setiap sekolah.
Untuk itu, Laila berharap Pemkot Surabaya bisa segera memberikan solusi secepatnya karena menyangkut penyelenggaraan proses belajar mengajar di setiap sekolah yang tentu berimbas kepada nasib dan masa depan siswa.
Sementara itu, Kabid Sekolah Dasar Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Agnes Warsiati saat dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan pihaknya akan mengecek adanya pemblokiran rekening BOS tersebut.
Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan pemblokiran rekening BOS itu, Agnes enggan menjawab. "Tanya langsung ke pak kepala dinas," katanya singkat. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018