Surabaya (Antaranews Jatim) - Eri Cahyadi menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Pemerintah Kota Surabaya, Jatim setelah lebih dari tiga bulan jabatan tersebut kosong.
"Karena itu, tolong dijaga amanah yang diberikan oleh tuhan, tolong dijaga amanah itu sebaik-baiknya," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat melantik sejumlah pejabat baru di Pemkot Surabaya, Senin.
Eri Cahyadi sebelumnya diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya. Posisi tersebut kini dijabat Chalid Buhari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebetsihan dan Pertamanan Surabaya.
Sebanyak 350 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya dilakukan rotasi dan pengukuhan nomenklatur jabatan baru. Berdasarkan eselon, rinciannya yakni, sebanyak 12 orang pejabat eselon II.b, 15 orang pejabat eselon III.a, 58 orang pejabat eselon III.b, 220 orang pejabat eselon IV.a dan 45 orang pejabat eselon IV.b.
Rismaharini mengatakan pelantikan pejabat ini dilakukan karena adanya perubahan nomenklatur dan juga di beberapa instansi juga memang dibutuhkan pejabat baru.
Ia juga menyebut bahwa rotasi dan pengukuhan baru ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dengan diterapkannya nomenkaltur baru dan dirotasinya beberapa pejabat, ia ingin agar para pejabat ini, lebih meningkatkan benefit kerja.
"Karena banyak warga kita yang masih membutuhkan bantuan pertolongan kita," ujarnya.
Mengenai terjadinya kekosongan jabatan di sejumlah instansi, Risma menegaskan bahwa saat ini Pemkot Surabaya masih menentukan dan mencari orang yang tepat untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH).
"Saya coba cari yang sesuai dulu. Seperti kepala Bappeko itu yang sulit cari orang karena disitu harus ngerti tentang perencanaan kota dan anggaran," ujarnya.
Risma mencontohkan sebelum adanya perubahan nomenklatur, dinas pendidikan yang menanganani persoalan murid. Namun saat ini sebagian juga ditangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A).
Maka dari itu, Risma berharap dengan pengukuhan nomenklatur jabatan baru, ia ingin agar terjadi sinkronisasi antarinstansi tersebut. "Ini coba kita tangani supaya DP5A nanti ada patnernya, untuk bagaimana dia nangani anak-anak. Karena nanti kedepan ada progres ke orang tua setiap hari tentang bagaimana kondisi anak itu sekolah," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Karena itu, tolong dijaga amanah yang diberikan oleh tuhan, tolong dijaga amanah itu sebaik-baiknya," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat melantik sejumlah pejabat baru di Pemkot Surabaya, Senin.
Eri Cahyadi sebelumnya diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya. Posisi tersebut kini dijabat Chalid Buhari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebetsihan dan Pertamanan Surabaya.
Sebanyak 350 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya dilakukan rotasi dan pengukuhan nomenklatur jabatan baru. Berdasarkan eselon, rinciannya yakni, sebanyak 12 orang pejabat eselon II.b, 15 orang pejabat eselon III.a, 58 orang pejabat eselon III.b, 220 orang pejabat eselon IV.a dan 45 orang pejabat eselon IV.b.
Rismaharini mengatakan pelantikan pejabat ini dilakukan karena adanya perubahan nomenklatur dan juga di beberapa instansi juga memang dibutuhkan pejabat baru.
Ia juga menyebut bahwa rotasi dan pengukuhan baru ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dengan diterapkannya nomenkaltur baru dan dirotasinya beberapa pejabat, ia ingin agar para pejabat ini, lebih meningkatkan benefit kerja.
"Karena banyak warga kita yang masih membutuhkan bantuan pertolongan kita," ujarnya.
Mengenai terjadinya kekosongan jabatan di sejumlah instansi, Risma menegaskan bahwa saat ini Pemkot Surabaya masih menentukan dan mencari orang yang tepat untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH).
"Saya coba cari yang sesuai dulu. Seperti kepala Bappeko itu yang sulit cari orang karena disitu harus ngerti tentang perencanaan kota dan anggaran," ujarnya.
Risma mencontohkan sebelum adanya perubahan nomenklatur, dinas pendidikan yang menanganani persoalan murid. Namun saat ini sebagian juga ditangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A).
Maka dari itu, Risma berharap dengan pengukuhan nomenklatur jabatan baru, ia ingin agar terjadi sinkronisasi antarinstansi tersebut. "Ini coba kita tangani supaya DP5A nanti ada patnernya, untuk bagaimana dia nangani anak-anak. Karena nanti kedepan ada progres ke orang tua setiap hari tentang bagaimana kondisi anak itu sekolah," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018