){kind=link}
Situbondo (Antaranews Jatim) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengapresiasi komitmen penegakan hukum dan penanganan perkara empat lembaga, yakni Kejari, Pengadilan Negeri, Rumah Tahanan dan Polres Situbondo, Jawa Timur.
"Penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) empat lembaga (Polres, Kejari, Pengadilan Negeri dan Rutan) merupakan yang pertama dalam perjalanan penegakan hukum RI," katanya dalam sambutanya usai Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Mewujudkan Komitmen Penegakan Hukum yang Responsif dan Akuntabel di Aula Kejaksaan Negeri Situbondo, Senin.
Melalui penandatanganan kesepakat bersama antara Polres, Kejari, Pengadilan Negeri dan Rumah Tahanan Kelas 2B Situbondo itu, lanjut dia, diharapkan penegakan hukum lebih efektif, efisien dan terkoordinasi ke empat lembaga tersebut.
Ia menyampaikan bahwa birokrasi harus bekerja sacara profesional, tidak boleh terpengaruh kondisi politik dan ekonomi maupun budaya.
MoU yang dilakukan empat lembaga hukum itu, katanya, bukanlah prestasi, namun hal itu masih langkah awal, dan tantangan berikutnya adalah bagaiamana mengimplementasikan dalam bentuk karya nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
"Tetapi saya yakin dengan kemampuan lembaga di Situbondo ini bisa terwujud. Ini bukan peristiwa yang kebetulan, akan tetapi komitmen untuk mengawal perubahan di Kabupaten Situbondo" katanya.
Melalui "MoU" komitmen penegakan hukum empat lembaga hukum di Situbondo, Menteri Asman menginginkan Kabupaten Situbondo menjadi percontohan dari sistem integrasi, membangun budaya integritas dan melayani.
"Kedepankan pelayanan, kedepankan rasa melayani dan tidak mengedepankan kekuasaan. Sebagai percontohan komitmen penegakan hukum cukup tiga bulan," ucapnya.
Menteri Asman Abnur menjelaskan, apabila mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi (WBK) tunjangan kinerja akan ditingkatkan satu kali lipat dan apabila dapat meraih wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tunjangan kinerja ditingkatkan menjadi dua kali lipat.
"Jabatan adalah amanah dan komitmen adalah satu kunci perubahan," katanya.
Dalam pantauan, penandatanganan kesepakatan bersama antara Polres, Kejari, Pengadilan Negeri dan Rutan Situbondo untuk mewujudkan komitmen penegakan hukum responsif dan akuntabel ini, selain dihadiri Menpan RB juga dihadiri Deputi RB Kunwas Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa, Asrena Polri Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, Sekjen Mahkamah Agung (MA) Achmad Setyo Pudjo, Wakil Kejaksaan Agung Dr Arminsyah, Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam, Irjen ATR BPN Erna M Mochtar, Kajati Jawa Timur Sunarta serta beberapa staf lainnya. (*)
Video Oleh Novi Husdinariyanto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) empat lembaga (Polres, Kejari, Pengadilan Negeri dan Rutan) merupakan yang pertama dalam perjalanan penegakan hukum RI," katanya dalam sambutanya usai Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Mewujudkan Komitmen Penegakan Hukum yang Responsif dan Akuntabel di Aula Kejaksaan Negeri Situbondo, Senin.
Melalui penandatanganan kesepakat bersama antara Polres, Kejari, Pengadilan Negeri dan Rumah Tahanan Kelas 2B Situbondo itu, lanjut dia, diharapkan penegakan hukum lebih efektif, efisien dan terkoordinasi ke empat lembaga tersebut.
Ia menyampaikan bahwa birokrasi harus bekerja sacara profesional, tidak boleh terpengaruh kondisi politik dan ekonomi maupun budaya.
MoU yang dilakukan empat lembaga hukum itu, katanya, bukanlah prestasi, namun hal itu masih langkah awal, dan tantangan berikutnya adalah bagaiamana mengimplementasikan dalam bentuk karya nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
"Tetapi saya yakin dengan kemampuan lembaga di Situbondo ini bisa terwujud. Ini bukan peristiwa yang kebetulan, akan tetapi komitmen untuk mengawal perubahan di Kabupaten Situbondo" katanya.
Melalui "MoU" komitmen penegakan hukum empat lembaga hukum di Situbondo, Menteri Asman menginginkan Kabupaten Situbondo menjadi percontohan dari sistem integrasi, membangun budaya integritas dan melayani.
"Kedepankan pelayanan, kedepankan rasa melayani dan tidak mengedepankan kekuasaan. Sebagai percontohan komitmen penegakan hukum cukup tiga bulan," ucapnya.
Menteri Asman Abnur menjelaskan, apabila mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi (WBK) tunjangan kinerja akan ditingkatkan satu kali lipat dan apabila dapat meraih wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tunjangan kinerja ditingkatkan menjadi dua kali lipat.
"Jabatan adalah amanah dan komitmen adalah satu kunci perubahan," katanya.
Dalam pantauan, penandatanganan kesepakatan bersama antara Polres, Kejari, Pengadilan Negeri dan Rutan Situbondo untuk mewujudkan komitmen penegakan hukum responsif dan akuntabel ini, selain dihadiri Menpan RB juga dihadiri Deputi RB Kunwas Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa, Asrena Polri Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, Sekjen Mahkamah Agung (MA) Achmad Setyo Pudjo, Wakil Kejaksaan Agung Dr Arminsyah, Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam, Irjen ATR BPN Erna M Mochtar, Kajati Jawa Timur Sunarta serta beberapa staf lainnya. (*)
Video Oleh Novi Husdinariyanto
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018