Surabaya (Antaranews Jatim) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyikapi adanya protes warga terkait pembangunan kereta gantung di Kenjeran, Surabaya yang telah menyebabkan tiga pos nelayan dibongkar.
Ketua DPRD Surabaya Armuji, di Surabaya, Senin, mengatakan para nelayan di Tambakwedi, Kenjeran mengelu karena tiga pos pantau kelompok nelayan dorang, cumi-cumi, dan kakap, dibongkar petugas Satpol PP pada Mei 2018 sehingga mereka kehilangan perahu.
"Saya lihat sendiri kondisi di sana. Pos pantau itu selama ini digunakan nelayan untuk memantau perahunya," katanya.
Selain itu, lanjut dia, di sebelah pos pantau juga ada ada sejumlah tempat yang selama ini digunakan warga untuk pengasapan ikan juga ikut dibongkar.
"Kami berharap PT PP Properti Suramadu selaku pemilik proyek kereta gantung segera membangun kembali pos nelayan itu," katanya.
Apalagi, lanjut dia, warga Tambakwedi mengaku sampai saat ini belum ada pemberitahuan atau sosialisasi terkait pembongkaran pos nelayan tersebut.
"Kami akan melakukan sidak dalam waktu dekat ini. Nanti dalam sidak, kami akan melihat dan menentukan di titik mana pos nelayan tersebut bisa dibangun kembali," katanya.
Pada rapat dengar pendapat beberapa hari lalu, Armuji mengatakan pemilik proyek mengatakan siap mengganti atau membangun kembali pos nelayan yang dibongkar tersebut.
Ketua Kelompok Nelayan Dorang Tambakwedi Rohin sebelumnya mengatakan selama ini tiga pos nelayan itu digunakan sebagai tempat nelayan untuk berteduh dan berkumpul. Selain itu juga nelayan menambatkan perahunya di sana.
Ia menambahkan selama ini nelayan tidak pernah diajak koordinasi soal pembangunan kereta gantung. Tahu-tahu ada pembongkaran sehingga membuat nelayan di sana sempat kaget dan bersitegang dengan petugas.
"Jangan sampai proyek pembangunan ini merugikan warga. Kami minta agar nasib nelayan diperhatikan," katanya.
Direktur PT PP Properti Suramadu, Achmad Mujiono, mengatakan hingga sekarang pihaknya belum melakukan pembangunan kereta gantung di sana sebab izinnya belum ada dan sekarang pihaknya lagi mengurus izin.
"Kalau ada pengerjaan masih sebatas pengurukan di sejumlah titik yang akan dipakai tiang pancang kereta gantung. Soal pembongkaran pos nelayan di sana, kami tidak tahu apa-apa," katanya.
Ia menambahkan kereta gantung itu sendiri merupakan program CSR (corporate social responbility) dari PT PP kepada pemkot Surabaya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Ketua DPRD Surabaya Armuji, di Surabaya, Senin, mengatakan para nelayan di Tambakwedi, Kenjeran mengelu karena tiga pos pantau kelompok nelayan dorang, cumi-cumi, dan kakap, dibongkar petugas Satpol PP pada Mei 2018 sehingga mereka kehilangan perahu.
"Saya lihat sendiri kondisi di sana. Pos pantau itu selama ini digunakan nelayan untuk memantau perahunya," katanya.
Selain itu, lanjut dia, di sebelah pos pantau juga ada ada sejumlah tempat yang selama ini digunakan warga untuk pengasapan ikan juga ikut dibongkar.
"Kami berharap PT PP Properti Suramadu selaku pemilik proyek kereta gantung segera membangun kembali pos nelayan itu," katanya.
Apalagi, lanjut dia, warga Tambakwedi mengaku sampai saat ini belum ada pemberitahuan atau sosialisasi terkait pembongkaran pos nelayan tersebut.
"Kami akan melakukan sidak dalam waktu dekat ini. Nanti dalam sidak, kami akan melihat dan menentukan di titik mana pos nelayan tersebut bisa dibangun kembali," katanya.
Pada rapat dengar pendapat beberapa hari lalu, Armuji mengatakan pemilik proyek mengatakan siap mengganti atau membangun kembali pos nelayan yang dibongkar tersebut.
Ketua Kelompok Nelayan Dorang Tambakwedi Rohin sebelumnya mengatakan selama ini tiga pos nelayan itu digunakan sebagai tempat nelayan untuk berteduh dan berkumpul. Selain itu juga nelayan menambatkan perahunya di sana.
Ia menambahkan selama ini nelayan tidak pernah diajak koordinasi soal pembangunan kereta gantung. Tahu-tahu ada pembongkaran sehingga membuat nelayan di sana sempat kaget dan bersitegang dengan petugas.
"Jangan sampai proyek pembangunan ini merugikan warga. Kami minta agar nasib nelayan diperhatikan," katanya.
Direktur PT PP Properti Suramadu, Achmad Mujiono, mengatakan hingga sekarang pihaknya belum melakukan pembangunan kereta gantung di sana sebab izinnya belum ada dan sekarang pihaknya lagi mengurus izin.
"Kalau ada pengerjaan masih sebatas pengurukan di sejumlah titik yang akan dipakai tiang pancang kereta gantung. Soal pembongkaran pos nelayan di sana, kami tidak tahu apa-apa," katanya.
Ia menambahkan kereta gantung itu sendiri merupakan program CSR (corporate social responbility) dari PT PP kepada pemkot Surabaya. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018