Surabaya (Antaranews Jatim) - Advokat muda Surabaya yang juga politisi Partai Golkar, Arif Fathoni siap memperjuangkan nasib masyarakat miskin khususnya terkait konflik agraria sebagai dampak pembangunan di kawasan timur Kota Surabaya.
"Selama ini, saya mendapat banyak keluhan dari masyarakat, khususnya seputar konflik agraria di Surabaya Timur," kata Arif Fathoni yang juga bakal calon anggota legislatif dari Partai Golkar Surabaya kepada Antara di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, saat ini Pemkot Surabaya gencar melakukan pembangunan di kawasan timur Surabaya, sehingga otomatis memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Namun, lanjut dia, seiring dengan pembangunan tersebut, persoalan hukum akhirnya banyak muncul di kawasan tersebut mulai dari konflik agraria hingga persoalan meningkatnya angka kriminalitas.
Gencarnya pembangunan dikawasan timur Surabaya, lanjut dia, membuat harga tanah menjadi naik, hingga kemudian banyak warga yang memiliki tambak dicaplok tanahnya oleh para pengembang nakal.
"Saya banyak menjadi kuasa hukum secara probono (bantuan pelayanan hukum kepada pihak tidak mampu tanpa dipungut biaya), warga yang dicaplok tanahnya oleh oknum-oknum pengembang nakal yang berkolaborasi dengan oknum-oknum pemerintah yang nakal, sekarang kasusnya ada yang sudah di pengadilan dan masih proses penyidikan di kepolisian," katanya.
Ketika melakukan proses pendampingan perkara tersebut, Arif Fathoni semakin memiliki motivasi untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Surabaya dalam Pemilihan Legislatif 2019.
Sehingga jika terpilih dalam pemilu, dirinya akan memperjuangkan warga miskin yang bekerja sebagai petani tambak di sekitar pantai timur Surabaya agar bisa mendapatkan manfaat dari kue pembangunan di kawasan itu.
"Mari kita lihat secara jujur, yang menikmati kue pembangunan itu hanyalah pengembang-pengembang yang membangun apartemen dan perumahan, sementara warga ekonominya masih tetap seperti itu," kata mantan wartawan di salah satu media lokal di Surabaya ini.
Tragisnya, lanjut dia, ada beberapa tanah hak mereka dicaplok secara ilegal. "Saya minta Pemkot Surabaya melindungi secara betul masyarakat, sehingga kue pembanguna bisa dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat," kata pria yang maju dari daerah pemilihan (dapil) 3 Surabaya yang meliputi Kecamatan Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, Gunung Anyar, Tenggilis dan Wonocolo ini.
Selain keluhan tersebut, politisi Partai Golkar ini juga mendapat keluhan-keluhan terkait persoalan yang muncul ditengah masyarakat, baik persoalan infratruktur dasar yang harus diterima masyarakat dalam hal ini ketimpangan pembangunan dan persoalan-persoalan pendidikan.
"Saya belum bisa maksimal memperjuangkan karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki, mudah-mudahkan jika Allah mentakdirkan saya jadi anggota DPRD Surabaya, saya bisa berbuat lebih," kata mantan Presiden BEM Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya ini.
Ketika ditanya soal latar belakangnya sebagai aktivis mahasiswa, Toni mengatakan, dirinya bersyukur dulu pernah berproses sebagai seorang aktivis mahasiswa, karena dalam pergulatan tersebut, dirinya mendapatkan pengetahuan dasar terhadap keberpihakan masyarakat dan bagaimana cara memperjuangkan hak masyarakat.
"Dulu saya sering berkata kepada mahasiswa baru, bahwa kampus adalah miniatur sebuah Negara, karena dinamika kampus tidak jauh beda dengan dinamika politik dalam Partai Politik, baik intrik, gimmik dan persaingan antarkader, persis ketika saya mengalaminya dikampus dulu. Makanya rugi kalau mahasiswa hanya sekedar kuliah tanpa mau aktif di organisasi kampus," katanya.
Ketika ditanya mengenai persiapan, Toni mengatakan, sebagai kader Partai yang ditugaskan untuk meraih mandat rakyat dalam pemilu, dirinya akan berusaha secara maksimal agar bisa ikut serta merealisasikan target perolehan kursi yang dicanangkan oleh DPD Partai Golkar Kota Surabaya dalam Pemilu Legislatif 2019.
"Sebagai kader, saya hanya bisa berikhtiar secara penuh, turun menyapa dan memohon restu masyarakat. Tapi mengenai apakah jadi anggota DPRD Surabaya atau tidak itu merupakan takdir yang telah ditetapkan Allah SWT, tidak ada manusia yang bisa merubah ketetapan tersebut," katanya.
Selain itu, dalam pencalegan ini, ia menyebut sebagian wajah lama masih bercongol dalam Daftar Caleg Sementara (DCS), tapi juga bermunculan wajah-wajah baru dalam DCS, termasuk dirinya yang diajukan sejumlah partai politik ke KPU Surabaya.
Partai Golkar mengajukan sejumlah wajah baru dalam DCS, namun sejumlah bacaleg yang saat ini menjadi anggota DPRD Surabaya juga tetap dicalegkan kembali.
"Partai itu dinamis dalam menangkap perkembangan zaman, sebagai Partai Kader, Golkar tidak kehabisan stok kader yang siap di karyakan di bidang pemerintahan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Selama ini, saya mendapat banyak keluhan dari masyarakat, khususnya seputar konflik agraria di Surabaya Timur," kata Arif Fathoni yang juga bakal calon anggota legislatif dari Partai Golkar Surabaya kepada Antara di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, saat ini Pemkot Surabaya gencar melakukan pembangunan di kawasan timur Surabaya, sehingga otomatis memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Namun, lanjut dia, seiring dengan pembangunan tersebut, persoalan hukum akhirnya banyak muncul di kawasan tersebut mulai dari konflik agraria hingga persoalan meningkatnya angka kriminalitas.
Gencarnya pembangunan dikawasan timur Surabaya, lanjut dia, membuat harga tanah menjadi naik, hingga kemudian banyak warga yang memiliki tambak dicaplok tanahnya oleh para pengembang nakal.
"Saya banyak menjadi kuasa hukum secara probono (bantuan pelayanan hukum kepada pihak tidak mampu tanpa dipungut biaya), warga yang dicaplok tanahnya oleh oknum-oknum pengembang nakal yang berkolaborasi dengan oknum-oknum pemerintah yang nakal, sekarang kasusnya ada yang sudah di pengadilan dan masih proses penyidikan di kepolisian," katanya.
Ketika melakukan proses pendampingan perkara tersebut, Arif Fathoni semakin memiliki motivasi untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Surabaya dalam Pemilihan Legislatif 2019.
Sehingga jika terpilih dalam pemilu, dirinya akan memperjuangkan warga miskin yang bekerja sebagai petani tambak di sekitar pantai timur Surabaya agar bisa mendapatkan manfaat dari kue pembangunan di kawasan itu.
"Mari kita lihat secara jujur, yang menikmati kue pembangunan itu hanyalah pengembang-pengembang yang membangun apartemen dan perumahan, sementara warga ekonominya masih tetap seperti itu," kata mantan wartawan di salah satu media lokal di Surabaya ini.
Tragisnya, lanjut dia, ada beberapa tanah hak mereka dicaplok secara ilegal. "Saya minta Pemkot Surabaya melindungi secara betul masyarakat, sehingga kue pembanguna bisa dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat," kata pria yang maju dari daerah pemilihan (dapil) 3 Surabaya yang meliputi Kecamatan Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, Gunung Anyar, Tenggilis dan Wonocolo ini.
Selain keluhan tersebut, politisi Partai Golkar ini juga mendapat keluhan-keluhan terkait persoalan yang muncul ditengah masyarakat, baik persoalan infratruktur dasar yang harus diterima masyarakat dalam hal ini ketimpangan pembangunan dan persoalan-persoalan pendidikan.
"Saya belum bisa maksimal memperjuangkan karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki, mudah-mudahkan jika Allah mentakdirkan saya jadi anggota DPRD Surabaya, saya bisa berbuat lebih," kata mantan Presiden BEM Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya ini.
Ketika ditanya soal latar belakangnya sebagai aktivis mahasiswa, Toni mengatakan, dirinya bersyukur dulu pernah berproses sebagai seorang aktivis mahasiswa, karena dalam pergulatan tersebut, dirinya mendapatkan pengetahuan dasar terhadap keberpihakan masyarakat dan bagaimana cara memperjuangkan hak masyarakat.
"Dulu saya sering berkata kepada mahasiswa baru, bahwa kampus adalah miniatur sebuah Negara, karena dinamika kampus tidak jauh beda dengan dinamika politik dalam Partai Politik, baik intrik, gimmik dan persaingan antarkader, persis ketika saya mengalaminya dikampus dulu. Makanya rugi kalau mahasiswa hanya sekedar kuliah tanpa mau aktif di organisasi kampus," katanya.
Ketika ditanya mengenai persiapan, Toni mengatakan, sebagai kader Partai yang ditugaskan untuk meraih mandat rakyat dalam pemilu, dirinya akan berusaha secara maksimal agar bisa ikut serta merealisasikan target perolehan kursi yang dicanangkan oleh DPD Partai Golkar Kota Surabaya dalam Pemilu Legislatif 2019.
"Sebagai kader, saya hanya bisa berikhtiar secara penuh, turun menyapa dan memohon restu masyarakat. Tapi mengenai apakah jadi anggota DPRD Surabaya atau tidak itu merupakan takdir yang telah ditetapkan Allah SWT, tidak ada manusia yang bisa merubah ketetapan tersebut," katanya.
Selain itu, dalam pencalegan ini, ia menyebut sebagian wajah lama masih bercongol dalam Daftar Caleg Sementara (DCS), tapi juga bermunculan wajah-wajah baru dalam DCS, termasuk dirinya yang diajukan sejumlah partai politik ke KPU Surabaya.
Partai Golkar mengajukan sejumlah wajah baru dalam DCS, namun sejumlah bacaleg yang saat ini menjadi anggota DPRD Surabaya juga tetap dicalegkan kembali.
"Partai itu dinamis dalam menangkap perkembangan zaman, sebagai Partai Kader, Golkar tidak kehabisan stok kader yang siap di karyakan di bidang pemerintahan," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018