Surabaya (Antaranews Jatim) - Komisi A Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya siap memanggil DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur terkait kelangsungan proyek jalan underpass (bawah tanah) di Bundaran Satelit Jalan Mayjend Sungkono menyusul proyek tersebut terhenti karena minimnya anggaran.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri, di Surabaya, Selasa, mengatakan proyek jalan underpass awalnya mau dikerjakan Pemerintah Kota Surabaya ini, namun pihak Real Estate Indonesia (REI) Jatim mengambil alihnya dengan cara urunan pengembang di kawasan Surabaya barat.
"Proyek ini diharapkan bisa mengurai kepadatan arus lalu lintas yang merupakan akses dari Surabaya barat ini," katanya.
Menurut dia, jika proyek yang nenelan dana sekitar Rp74,3 miliar ini terhenti karena keterbatasan dana, maka pihaknya siap membantu mencarikan solusi dengan harapan tersebut bisa dilanjutkan kembali.
"Kalau memang terkendala soal keterbatasan dana harusnya REI membicarakan dengan kami, sehingga bisa kita carikan solusinya. Bukan dibiarkan terbengkalai seperti itu," ujarnya.
Syaifudin mengatakan pihaknya sempat menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak REI Jatim mengenai persoalan ini. Hanya saja, lanjut dia, pada saat rapat, REI beralasan karena proyek masih menunggu pemindahan utilitas PDAM.
"Setelah pemindahan utilitasnya beres, justru sekarang proyek itu terbengakalai," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait termasuk REI Jatim guna menanyakan kelanjutan proyek tersebut karena jika dibiarkan seperti itu tanpa ada kejelasan, maka akan menambah ruas kemacetan di kawasan itu.
"Kami akan menanyakan kesanggupan pihak REI Jatim dalam menuntaskan proyek tersebut," katanya.
Anggota komisi C lainnya, Vinsensius Awey mengusulkan ada baiknya proyek underpass ini dilanjutkan kembali oleh Pemkot Surabaya melalui APBD, apabila REI Jatim sudah tidak memungkinkan lagi menghimpun dana para pengembang.
Ia menjelaskan dalam proyek underpass tersebut disatu sisi Pemkot Surabaya masih berharap dari DPD Jatim untuk menuntaskannya, sisi lainnya REI juga tampaknya tidak mau berterus terang dan menyerah.
"Kalau seperti ini kondisinya, bisa-bisa sampai akhir jabatan wali kota meninggalkan proyek terbengkalai di Bundaran Satelit," ujarnya.
Seperti diketahui, proyek underpass bundaran satelit Surabaya awalnya didanai oleh para pengembang di sekitar Surabaya Barat khususnya di area Bundaran Satelit dengan investasi RpRp74,3 miliar.
Investasi sebesar tersebut murni dari pengembang bukan dari dana APBD Kota Surabaya. Namun ditengah jalan seiring lesunya ekonomi sepanjang 2018 hal ini berdampak pada turunnya bisnis para pengembang.
Pengembang yang mendanai proyek underpass melalui DPD REI Jawa Timur, kini mengakui menyerah untuk melanjutkan proyek tersebut padahal sekitar 60 persen dana pengusaha sudah masuk untuk proyek underpass.
Namun karena sepinya bisnis properti sampai semester pertama tahun 2018, sehingga dana pengusaha terbilang menipis. Selama berjalan tiga tahun lamanya, proyek tersebut hanya menampakan jalan overpass yang sudah kelar sedangkan proyek utamanya underpass baru tergarap 30 persen.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan terkait kendala pembayaran urunan, seharusnya sudah selesai di pertemuan terakhir yang digelar oleh Pemkot Surabaya dan REI Jatim, dimana pengembang menyampaikan sanggup untuk tidak mencicil untuk pembangunan Surabaya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga sudah mengecek satu per satu ke pengembang, izin mana yang belum selesai. Ternyata setelah dicek mereka belum melengkapi berkas perizinan seperti salah satunya berkas persetujuan warga atas berubahnya site plan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri, di Surabaya, Selasa, mengatakan proyek jalan underpass awalnya mau dikerjakan Pemerintah Kota Surabaya ini, namun pihak Real Estate Indonesia (REI) Jatim mengambil alihnya dengan cara urunan pengembang di kawasan Surabaya barat.
"Proyek ini diharapkan bisa mengurai kepadatan arus lalu lintas yang merupakan akses dari Surabaya barat ini," katanya.
Menurut dia, jika proyek yang nenelan dana sekitar Rp74,3 miliar ini terhenti karena keterbatasan dana, maka pihaknya siap membantu mencarikan solusi dengan harapan tersebut bisa dilanjutkan kembali.
"Kalau memang terkendala soal keterbatasan dana harusnya REI membicarakan dengan kami, sehingga bisa kita carikan solusinya. Bukan dibiarkan terbengkalai seperti itu," ujarnya.
Syaifudin mengatakan pihaknya sempat menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak REI Jatim mengenai persoalan ini. Hanya saja, lanjut dia, pada saat rapat, REI beralasan karena proyek masih menunggu pemindahan utilitas PDAM.
"Setelah pemindahan utilitasnya beres, justru sekarang proyek itu terbengakalai," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait termasuk REI Jatim guna menanyakan kelanjutan proyek tersebut karena jika dibiarkan seperti itu tanpa ada kejelasan, maka akan menambah ruas kemacetan di kawasan itu.
"Kami akan menanyakan kesanggupan pihak REI Jatim dalam menuntaskan proyek tersebut," katanya.
Anggota komisi C lainnya, Vinsensius Awey mengusulkan ada baiknya proyek underpass ini dilanjutkan kembali oleh Pemkot Surabaya melalui APBD, apabila REI Jatim sudah tidak memungkinkan lagi menghimpun dana para pengembang.
Ia menjelaskan dalam proyek underpass tersebut disatu sisi Pemkot Surabaya masih berharap dari DPD Jatim untuk menuntaskannya, sisi lainnya REI juga tampaknya tidak mau berterus terang dan menyerah.
"Kalau seperti ini kondisinya, bisa-bisa sampai akhir jabatan wali kota meninggalkan proyek terbengkalai di Bundaran Satelit," ujarnya.
Seperti diketahui, proyek underpass bundaran satelit Surabaya awalnya didanai oleh para pengembang di sekitar Surabaya Barat khususnya di area Bundaran Satelit dengan investasi RpRp74,3 miliar.
Investasi sebesar tersebut murni dari pengembang bukan dari dana APBD Kota Surabaya. Namun ditengah jalan seiring lesunya ekonomi sepanjang 2018 hal ini berdampak pada turunnya bisnis para pengembang.
Pengembang yang mendanai proyek underpass melalui DPD REI Jawa Timur, kini mengakui menyerah untuk melanjutkan proyek tersebut padahal sekitar 60 persen dana pengusaha sudah masuk untuk proyek underpass.
Namun karena sepinya bisnis properti sampai semester pertama tahun 2018, sehingga dana pengusaha terbilang menipis. Selama berjalan tiga tahun lamanya, proyek tersebut hanya menampakan jalan overpass yang sudah kelar sedangkan proyek utamanya underpass baru tergarap 30 persen.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan terkait kendala pembayaran urunan, seharusnya sudah selesai di pertemuan terakhir yang digelar oleh Pemkot Surabaya dan REI Jatim, dimana pengembang menyampaikan sanggup untuk tidak mencicil untuk pembangunan Surabaya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga sudah mengecek satu per satu ke pengembang, izin mana yang belum selesai. Ternyata setelah dicek mereka belum melengkapi berkas perizinan seperti salah satunya berkas persetujuan warga atas berubahnya site plan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018