Surabaya (Antaranews Jatim) - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Soekarwo mengingatkan etika mengkritik pemerintahan dari kepala daerah harus melalui Menteri Dalam Negeri RI.
“Segala sesuatu yang terkait permasalahan pemerintah daerah harus dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai atasan langsung,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, wakil kepala derah bertanggungjawab kepada kepala daerah dan dalam menjalankan tugasnya, wakil kepala daerah wajib menjaga etika dan norma serta secara struktural berada di bawah Menteri Dalam Negeri.
Ia juga menyampaikan bahwa Mendagri membantu Presiden mengurus pemerintahan di bidang otonomi daerah, administrasi wilayah, pembinaan pemerintahan daerah, kedudukan keuangan dan catatan sipil serta hal-hal yang menyangkut urusan wakil pemerintah pusat yang ada daerah.
“Mendagri juga mengoordinasikan pemerintahan yang ada di daerah termasuk pemerintah kabupaten/kota,” ucap pria yang juga Gubernur Jatim tersebut.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, menambahkan di dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 pasal 10 ayat 2 dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dalam kedudukannya dalam partai sebagai pengurus atau anggota partai ikut membangun budaya dan etika politik yang santun berbudaya berbangsa dan bernegara.
“Karena itulan apabila ada kritik dan saran bagi pemerintah dapat disampaikan melalui saluran partai politik dan partai politik lah yang menyampaikan kepada pemerintah,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
APPSI, lanjut dia, mengaku perlu menyampaikannya menyikapi sikap Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno yang mengkritik Presiden RI beberapa waktu lalu.
“Pendapat saya selaku Ketua APPSI, tidak semestinya wakil gubernur menyampaikan kritik langsung kepada pemerintah karena beliau kapasitasnya selaku wakil pemerintah pusat dan arah kritiknya sudah di ranah politik praktis,” katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018