){kind=link}
Surabaya (Antaranews Jatim) - Panitia Khusus Perubahan Dua Nama Jalan di Kota Surabaya yakni Jalan Gunungsari menjadi Prabu Siliwangi dan Jalan Dinoyo menjadi Pasundan dibentuk setelah resmi disahkan dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Selasa.
Ketua Pansus Perubahan Nama Jalan DPRD Surabaya Fatchul Muid mengatakan pansus ini dibentuk guna menindaklanjuti surat dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Nomor 640/1433/436.7.5/2018 tentang usulan perubahan dua nama jalan yang merespons adanya surat dari Gubernur Jatim.
"Kami akan mengundang sejumlah pihak terkait usulan perubahan nama jalan ini, khususnya warga terdampak yang tinggal di sekitar dua jalan tersebut," katanya.
Menurut dia, pihaknya akan menampung semua aspirasi dari semua pihak dan elemen masyarakat baik yang setuju maupun tidak setuju dengan adanya perubahan nama jalan tersebut.
"Kalau ada pihak yang menolak kami dengarkan dasar penolakannya seperti apa? baru kemudian kami plenokan di pansus," katanya.
Saat ditanya apakah ada kemungkinan pansus akan mengembalikan usulan tersebut jika nantinya tidak menguntungkan bagi warga setempat, Muid mengatakan tidak mau berandai-andai.
"Yang penting saat ini, kami sebagai wakil rakyat harus memperjuangkan apa yang menjadi harapan warga Surabaya. Ini tidak hanya mengubah nama saja yang harus dipertimbangkan, tapi juga dari sisi hostorisnya dan dampak administrasi kependudukan," katanya.
Diketahui penamaan dua jalan tersebut digagas dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam acara rekonsiliasi budaya antara Sunda dan Jawa dengan tema "Harmoni Budaya Sunda Jawa" di Surabaya pada Selasa (6/3).
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan pergantian nama jalan menandai rekonsiliasi antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat sekaligus mengakhiri 661 tahun "perselisihan" antaretnis Sunda dan Jawa.
"Melalui ini, permasalahan antara etnis Jawa dan Sunda yang terjadi pascatragedi Pasunda Bubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi selesai hari ini," ujarnya. (*)
Video Oleh Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Ketua Pansus Perubahan Nama Jalan DPRD Surabaya Fatchul Muid mengatakan pansus ini dibentuk guna menindaklanjuti surat dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Nomor 640/1433/436.7.5/2018 tentang usulan perubahan dua nama jalan yang merespons adanya surat dari Gubernur Jatim.
"Kami akan mengundang sejumlah pihak terkait usulan perubahan nama jalan ini, khususnya warga terdampak yang tinggal di sekitar dua jalan tersebut," katanya.
Menurut dia, pihaknya akan menampung semua aspirasi dari semua pihak dan elemen masyarakat baik yang setuju maupun tidak setuju dengan adanya perubahan nama jalan tersebut.
"Kalau ada pihak yang menolak kami dengarkan dasar penolakannya seperti apa? baru kemudian kami plenokan di pansus," katanya.
Saat ditanya apakah ada kemungkinan pansus akan mengembalikan usulan tersebut jika nantinya tidak menguntungkan bagi warga setempat, Muid mengatakan tidak mau berandai-andai.
"Yang penting saat ini, kami sebagai wakil rakyat harus memperjuangkan apa yang menjadi harapan warga Surabaya. Ini tidak hanya mengubah nama saja yang harus dipertimbangkan, tapi juga dari sisi hostorisnya dan dampak administrasi kependudukan," katanya.
Diketahui penamaan dua jalan tersebut digagas dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam acara rekonsiliasi budaya antara Sunda dan Jawa dengan tema "Harmoni Budaya Sunda Jawa" di Surabaya pada Selasa (6/3).
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan pergantian nama jalan menandai rekonsiliasi antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat sekaligus mengakhiri 661 tahun "perselisihan" antaretnis Sunda dan Jawa.
"Melalui ini, permasalahan antara etnis Jawa dan Sunda yang terjadi pascatragedi Pasunda Bubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi selesai hari ini," ujarnya. (*)
Video Oleh Abdul Hakim
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018